Anggota DPD RI, Filep Wamafma mengajak masyarakat Papua fokus pada dampak deforestasi, penguasaan lahan, dan masa depan masyarakat adat di tengah pelaksanaan proyek-proyek berskala besar di Papua.
Jakarta, majalahparlemen.com — Di tengah berbagai perdebatan yang berkembang di ruang publik terkait perubahan sikap sejumlah tokoh Papua pasca pemutaran film “Pesta Babi”, Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma, mengingatkan pentingnya menjaga fokus pada persoalan yang dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat Papua.
Menurut Filep, perhatian publik seharusnya lebih diarahkan pada isu-isu mendasar seperti deforestasi, penguasaan lahan, pengungsian warga, serta berbagai konsekuensi sosial dan lingkungan yang muncul seiring pelaksanaan proyek-proyek berskala besar di Tanah Papua.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (31/5/2026), Ketua Komite III DPD RI tersebut mengatakan, polemik mengenai perubahan dukungan individu terhadap perusahaan tidak boleh menggeser perhatian dari persoalan yang menyangkut masa depan masyarakat Papua secara lebih luas.
Ia menilai, berbagai proyek pembangunan yang berlangsung di Papua perlu dilihat tidak hanya dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat adat, lingkungan hidup, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Filep menyoroti pentingnya akses masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, terutama tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi basis kehidupan komunitas adat. Menurutnya, perubahan penguasaan lahan berpotensi memengaruhi kemampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan sumber penghidupan mereka.
Ia juga menyebut bahwa manfaat ekonomi dari investasi tidak selalu dirasakan secara merata apabila nilai tambah ekonomi lebih banyak mengalir ke luar daerah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat setempat berisiko menghadapi berbagai konsekuensi, termasuk berkurangnya ruang hidup dan tekanan terhadap lingkungan.
Selain persoalan lahan, Filep mengangkat sejumlah isu sosial yang menurutnya perlu mendapat perhatian lebih besar, termasuk kondisi warga yang hidup dalam pengungsian, meningkatnya kerentanan perempuan dan anak, serta tantangan perlindungan keanekaragaman hayati Papua.
Ia menyebut, jumlah warga yang hidup dalam kondisi pengungsian diperkirakan telah melampaui 103.000 jiwa. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bagian dari pembahasan publik mengenai arah pembangunan Papua ke depan.
Filep juga menyoroti konsep pembangunan sektor pangan yang, menurutnya, perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam pandangannya, dampak deforestasi tidak hanya terlihat pada saat pembukaan lahan berlangsung, tetapi juga dapat muncul dalam jangka panjang melalui penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya risiko bencana, berkurangnya sumber pangan, hingga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, pemuda, hingga komunitas adat, untuk terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam di Papua.
Menurut Filep, diskusi publik mengenai Papua perlu tetap berfokus pada persoalan-persoalan substantif yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
“Fokus kita harus tetap pada perlindungan masyarakat adat, keselamatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan Papua,” kata Filep. *** (raihan/sap)
