Category Archives: PEMILU
Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan, KPU : Belum Final
MAJALAHPARLEMEN.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan jadwal Pemilu 2024 yang semula 21 April dimajukan ke 28 Februari masih belum final.
Jadwal Pemilu yang dimajukan tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat konsinyering pertama pada Kamis (3/6) malam yang dihadiri oleh KPU, Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Kesepakatan tersebut masih bersifat sementara.
Ilham menyatakan hal tersebut masih dalam proses pembahasan diantara pihaknya dan belum final. “Belum (final), masih akan ada pertemuan tim lagi,” ujar Ilham, Minggu (6/6) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
KPU dan para pihak terkait masih harus melalui beberapa rapat konsinyering. Nantinya keputusan akhir akan diambil dalam rapat Pleno KPU. Kemudian KPU akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.
“Pada forum itulah KPU akan mengajukan usulan final terkait hari pemungutan suara, lama waktu persiapan, kapan mulai pendaftaran parpol, berapa lama masa kampanye,” ujarnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Waktu Tahapan Pemilu Serentak 2024 Sudah Disepakati
MAJALAHPARLEMEN.COM – Tahapan pemilu serentak 2024 disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Rapat Tim Kerja Bersama Persiapan Pemilu-Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (3/6) malam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, “Pada rapat sesi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal. Pertama, hari H pencoblosan pemilu serentak adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari H pecoblosan pilkada serentak adalah 27 November 2024,” kata Luqman kepada wartawan, Jum’at (4/6).
Selain itu, lanjutnya, proses tahapan pemilu 2024 disepakati akan dimuali 25 bulan sebelum pencoblosan, yaitu pada Maret 2022. Penetapan tersebut lebih lama dari tahapan pemilu 2019 yang mencapai 20 bulan sebelum hari H pencoblosan.
Ia juga mengatakan, tahapan dan penjadwalan yang sudah disepakati dalam rapat tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Ada jeda lebih dari 7 bulan antara pelaksanaan pemilu dengan pilkada.
Awalnya, muncul usulan Maret karena khawatir bulan Februari masih musim hujan. “Kondisi musim atau cuaca sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipastikan. Yang jadi pertimbangan kami ialah agar penyelenggaraan memiliki cukup waktu untuk menyiapkan tahapan pemilu maupun pilkada dengan baik,” ucapnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Golkar Gelar Pendidikan Politik Untuk Difabel dan Masyarakat Adat
Partai Golongan Karya (Golkar) gelar “Pendidikan Politik untuk Pemuka Agama , Organisasi Masyarakat, Komunitas masyarakat Adat dan Kaum Difabel” beserta Komunitas Profesi “dilaksanakan di hotel Nalendra, Kebon Nanas Jakarta Timur, Sabtu (22/12/2018).
Acara dihadiri oleh Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono dan Erwin Ricardo Silalahi sebagai penyelenggara acara.
Erwin dari Fraksi Golkar DPR RI ini menyampaikan salam dan pesan Sekjen Golkar kepada para peserta yang hadir.
“Golkar harus berbuat banyak kepada masyarakat. Golkar juga harus diterima masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, Golkar harus memberi warna dalam pemilu legislatif dan Presiden-Wakil Presiden 2019 “,katanya.
Ditambahkannya, “Kemudian yang terkait pemilu , sekarang sudah sangat ketat, penuh dengan sistem dan rambu-rambunya. Akan disosialisasikan kepada semua yang hadir,”paparnya.
Selain itu dibahas juga soal peran anak muda dalam pemilu.
Agung Laksono mengatakan, “Kalau anak kita ingin terjun di dunia politik bekalilah dengan ilmu yang cukup dan ilmu agama yang komprehensif, dengan pendidikan politik yang bagus , maka anak anak kita akan bisa berdemokrasi dengan baik,”ucapnya.
“Sebagai penutup semoga partai selalu eksis dan menjadi rule model bagi demokrasi di Indonesia”,imbuhnya.(dohan)
Bambang Soesatyo Minta Elit Politik Tak Sebar Berita Hoaks
Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengingatkan Pemilu 2019 akan berlangsung di tengah perkembangan masyarakat yang sangat dinamis, akibat kemajuan teknologi informasi. Masifnya informasi di media sosial yang terkadang tak bisa dikontrol bisa turut mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat.
“Para elit politik jangan mendidik masyarakat melalui berita hoaks dan ujaran kebencian. Mari kita kedepankan sikap kenegarawanan untuk bersaing secara sehat dan menunjukan sikap siap menang, siap kalah,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Rembuk Nasional ‘Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat’, di Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Bamsoet menuturkan, Pemilu 2019 akan menjadi kali pertama kampanye ditentukan kekuatan media sosial. Siapa yang menguasai media sosial, dialah yang bisa mengendalikan arus opini publik sehingga bisa memenangkan Pemilu.
“Media sosial menjadi kekuatan utama pada Pemilu 2019 nanti. Sayangnya, perilaku masyarakat di media sosial sama sekali jauh berbeda dengan budaya masyarakat yang selama ini kita kenal, yaitu budaya santun, saling hormat-menghormati, gotong-royong dan guyub. Saya sangat sedih, sikap dan perilaku masyarakat seolah kebablasan dan tidak mengindahkan etika yang baik di media sosial,” ungkapnya.
Bamsoet tak habis pikir berita hoaks maupun ujaran kebencian yang berbau fitnah bisa bercampur aduk, sehingga membentuk opini. Parahnya, berita hoaks tersebut kemudian diterima sebagai suatu kebenaran lalu disebarluaskan, tanpa ada klarifikasi atau cover both side. Tak jarang, elite politik maupun orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat menjadi bagian di dalamnya.
“Hiruk pikuk media sosial kerap dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya, dengan mengembangkan politik identitas yang berbasis SARA, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Ini tak boleh kita biarkan. Saya dukung penuh aparat kepolisian melakukan tindakan tegas. Jika tidak ditertibkan dari sekarang, ini akan menjadi fenomena bola salju yang semakin membesar dan liar. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya,” terang Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini memandang perlu adanya peningkatan edukasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehinggga, berbagai hal teknis maupun sengitnya persaingan politik tidak menambah kerumitan penyelenggaraan Pemilu dan menaikkan tensi politik.
“Lancarnya urusan teknis bisa ikut mempengaruhi lancarnya tensi politik. Begitupun sebaliknya, berbagai kendala teknis bisa jadi akan menaikkan tensi politik. Karena itu, DPR RI selalu mendukung KPU sebagai penyelenggara Pemilu, agar bisa melakukan manajemen yang lebih canggih dan handal. Sehingga semua proses dan tahapan Pemilu berlangsung demokratis dan kredibel,” pungkas Bamsoet.
Hadir sebagai pembicara antara lain Irjen Pol Gatot Edy Pramono (Mabes Polri), Romo Benny Susetyo (tokoh agama), Jimly Asshiddiqie (pakar hukum tata negara), Hasyim Ashari (KPU Pusat), Bahtiar (Kementerian Dalam Negeri), Helmi Faishal (PBNU), Abdul Mu’ti (PP Muhammadiyah), serta Arifin Asyad (praktisi media). *** (nas/sap)
Yuliandre Minta agar Media Jaga Netralitas di Pilkada
Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis meminta agar media penyiaran dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018. Karena itu, Gugus Tugas yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan dobe illustrator crack download Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Pers harus menjadi pahlawan dalam dalam mengawasi dan mengawal tayangan Pilkada Serentak 2018.
“Gugus tugas ini untuk mempermudah dengan pola kerja yang sudah diatur baik, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih,” kata Yuliandre dalam Diskusi Publik dengan Tema “Peran Media dalam Mewujudkan Pemilu yang Damai dan Berintegritas” sekaligus Deklarasi Jurnalisme Damai dan Beretika dalam Pemilu di Media Centre Bawaslu RI, Jakarta (7/5/2018).
Pada kesempatan tersebut, hadir pula Ketua KPU, Arif Budiman dan Ketua Bawaslu, Abhan. Seminar tersebut dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media.
Menurut Yuliandre, dalam UU No.07 Tahun 2017 Pasal 296, tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers adalah melakukan pengawasan atas pemberitaan, minitab express product key penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media cetak. Karenanya, semua pihak harus turut mengawal media penyiaran dan media cetak agar tetap adil dan berimbang memberitakan.
Dalam pertemuan tersebut, Yuliandre turut membahas surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada lembaga penyiaran (televisi dan radio) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, agar media mengetahui apa yang boleh dan tidak diperbolehkan ditayangkan oleh media, khususnya pada masa kampanye, masa tenang, dan hari pemilihan.
Yuliandre juga turut menjabarkan bagaimana pemetaan potensi pemanfaatan lembaga penyiaran oleh pasangan calon. “Dapat kita lihat bagaimana kemungkinan calon-calon yang maju dalam pilkada tersebut memanfaatkan media penyiaran seperti ada di dalam pemberitaan, undangan, penonton, pemain sinteron, pembawa program, running text, dan bahkan ucapan selamat dengan embel-embel bukan paslon. Hal ini harus diminimalisir,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan, gugus tugas ini dibentuk untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada 2018. Namun begitu, media memiliki peran penting dalam pelaksanaan gelaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
“Ada 150 juta pemilih yang akan memilih dalam Pilkada 2018. Jumlah itu mencapai 81% dari DPT nasional. Dari itu, media punya peran besar untuk menyampaikan informasi yang baik dan valid ke publik. Dan ini sesuai dengan prinsip jurnalisme yang damai dan berintegritas,” kata Abhan.
Hal senada juga disampaikan Ketua KPU, Arif Budiman. Menurutnya, media harus menyediakan ruang kontestasi atau kompetisi yang seimbang dan adil untuk semua peserta.
Yuliandre juga menyinggung soal maraknya ujaran kebencian, hoax, dan pemberitaan yang berpotensi memecah belah rakyat. Hal ini masih terus akan banyak menghiasi pesta Pilkada 2018. “Semoga kita semua dapat memerangi hoax dan ujaran yang menyebabkan kebencian antar masyarakat, terutama pada masa Pilkada ini. Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi harus mencari solusi bersama,” kuncinya. *** (nas/sap)
Diduga Curi Start Kampanye, Bawaslu Panggil Lagi Ketum PSI
Jakarta, Majalah Parlemen — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali memanggil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Jumat (4/5/2018). Pemanggilan itu terkait dugaan kampanye Pemilu 2019 yang dilaksanakan di luar jadwal.
“Besok (hari ini, red), sedang dihubungi bagian penanganan pelanggaran. Nanti waktunya akan saling menyesuaikan,” ujar anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin di Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Pemanggilan PSI ini merupakan yang kedua kalinya, setelah pemanggilan pertama dilaksanakan pada Rabu (2/5/2018).
Menurut Afifuddin, selain memanggil partai pimpinan Grace Natalie tersebut, Bawaslu yify codec pack v1 0 juga mengundang Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta ahli bahasa — untuk mengkaji persoalan itu.
PSI rencananya akan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu, melalui pemasangan sebuah iklan di harian Jawa Pos yang dimuat pada Senin (23/4/2018).
Iklan PSI itu mencantumkan logo dan nomor urut partai, yang diduga untuk mengangkat citra partai, yang mana kegiatan tersebut masuk dalam kategori pelaksanaan kampanye.
Padahal, Pasal 276 Undang Undang No.7 Tahun 2017 idm universal activator.rar free download tentang Pemilu menyatakan bahwa kampanye Pemilu 2019, baru akan dimulai pada tanggal 23 September 2018.
Pada Kamis (3/5/2018), pihak Jawa Pos sudah terlebih dulu memenuhi panggilan Bawaslu. Pemimpin Redaksi Jawa Pos, Nurwahid yang mewakili pihak Jawa Pos mengaku dimintai sejumlah keterangan mengenai pemasangan iklan PSI. *** (nas/sap)
Rufinus H. Hutauruk : Partai Baru Tidak Berhak Sumbang Dana Kampanye Capres
Majalah Parlemen, Jakarta. Anggota Komisi II DPR, Rufinus H. Hutauruk menyatakan, partai baru tidak memiliki hak ikut memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon presiden (capres) yang didukung pada Pemilu 2019. Sebab, menurutnya, hal itu bertentangan dengan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Waktu kita drafting (UU Pemilu) kan dibatasi di UU. Bahwa ada kompetensi yang diatur dalam UU, khususnya menyangkut parliamentary threshold, yang tidak bisa kita pisahkan dari seluruh parpol yang bertanding. Jadi yang dimaksudkan adalah, kalau ada yang tidak punya parliamentary threshold, tidak masuk di dalam,” kata Rufinus H. Hutauruk saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu yang membahas Peraturan KPU (PKPU) di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).
Politisi Partai Hanura ini menuturkan, jika partai politik yang memperoleh persentase suara yang tinggi pada Pemilu 2014 yang seharusnya memberikan sumbangan untuk itu. Partai baru justru seharusnya tidak masuk dalam ketentuan untuk menyumbang.
“Tidak ada penafsiran di situ. Jadi menurut pandangan saya, logika hukumnya adalah seluruh partai politik yang mempunyai persentase suara yang tinggi di Pemilu yang lalu. Jadi, kalau yang baru, mungkin itu tidak masuk. Karena kalau kita masuk ke parliamentary threshold yang sudah dibatasi di UU, bukan berarti menabrak konstitusi,” ujar anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II ini.
Dalam RDP tersebut, semua anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangannya, dan perbedaan pendapat pun tidak terhindarkan. Tak hanya dana kampanye, hak partai baru dalam mengusung kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 juga menjadi hal yang diperdebatkan. *** (nas/sap)
Big Data, Strategi Baru untuk Memenangkan Pemilu
Majalah Parlemen, Jakarta. Di era digitalisasi dan teknologi yang terus berkembang pesat, kunci pemenangan pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya cukup mengandalkan strategi konvensional. Serbuan media sosial dan kecanggihan teknologi akan memengaruhi masyarakat dalam menilai partai politik, politisi, kandidat kepala daerah ataupun kandidat presiden.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyampaikan hal itu ketika dalam acara Orientasi Fungsionaris Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (7/4/2018). Politisi Partai Golkar dengan panggilan akrab Bamsoet ini menuturkan pemanfaatan teknologi juga memengaruhi politisi dalam mempelajari tentang karakter pemilih atau masyarakat.
Menurut Bamsoet, pemanfaatan big data di dunia maya sebagai salah satu cara pemenangan Pilkada, Pileg serta Pilpres, sehingga harus menjadi strategi baru pemenangan jaman now. “Pemanfaatan teknologi digital dengan memanfaatkan big data yang terdiri dari milyaran megabyte data di dunia maya, dalam pemenangan Pilkada, Pileg dan Pilpres harus mulai kita gunakan. Penggunaan teknologi akan menjadikan kampanye politik menjadi lebih rasional, karena berdasarkan fakta, data, dan analisis yang valid.”
Bamsoet menuturkan, penggunaan data facebook oleh Cambridge Analytica untuk memenangkan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2016, menjadi salah satu bukti efektivitas big data dalam kancah pertarungan politik. Padahal, dalam berbagai survei sebelumnya, popularitas Hillary Clinton sebagai pesaing utama Trump jauh lebih unggul.
“Trump telah membuktikan keampuhan penggunaan big data dari facebook untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Walaupun, akhirnya facebook terkena imbas negatif akibat kebocoran data penggunanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” urai Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, penggunaan big data dalam Pilpres di Amerika Serikat bukanlah hal yang baru. Pada kampanye Pilpres AS 2004, George W. Bush telah memanfaatkan big data sebagai strategi kampanye politiknya. Hal serupa juga dilakukan Barack Obama. Bahkan, tim kampanye Obama membentuk tim analis data yang terdiri dari 100 staf analis untuk memastikan target pemilih.
“Negara lain juga telah memanfaatan big data dalam Pemilunya. Pada Pemilu di Kenya tahun 2013, Uhuru Kenyatta menggandeng Cambridge Analytica untuk mengolah data pemilih guna menghadirkan kampanye yang tepat sasaran. India dan Malaysia juga akan menggunakan big data dalam Pemilu di negara tersebut,” ujar Bamsoet.
Ia optimis pemanfaatan big data untuk strategi pemenangan Pemilu di Indonesia tidak akan sukar diterapkan. Terlebih saat ini, pengguna smartphone di Indonesia mencapai 160 juta pengguna. Tak hanya itu, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 130 juta orang dengan rata-rata berselancar di media sosial antara 23 menit hingga 3 jam setiap harinya.
Bamsoet mengakui, potensi big data yang ada belum dimanfaatan secara maksimal di negara kita. Padahal, siapa yang mampu memanfaatkan big data akan unggul dalam bidang apa saja, baik bisnis, intelijen, politik serta bidang lainnya. Data-data yang ada bisa diolah menjadi salah satu senjata utama dalam memenangkan berbagai pertarungan, termasuk pertarungan politik. *** (nas/sap)
DPR Akan Intensifkan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Kemendagri, dan Polri
Majalah Parlemen, Jakarta. DPR RI akan mengintensifkan koordinasi dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Polri, terutama menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan hal itu saat menerima Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Politisi Partai Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawasan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
“DPR RI ingin memastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin,” kata Bamsoet.
Di samping Pileg dan Pilpres 2019, Bamsoet mengingatkan adanya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Ia berharap pesta demokrasi ini tak terusik oleh kegaduhan yang mengganggu stabilitas keamanan.
Agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal, Bambang Soesatyo menekankan stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik. Karenanya ia menghimbau agar semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
“Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” katanya, seraya meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini.
Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa. Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara.
“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” terang Bamsoet.
Pertemuan antara Ketua DPR dengan Mendagri itu turut dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. *** (nas/sap)
Almuzzammil Yusuf Minta Aparat Konsisten Tangani Kampanye Hitam
Majalah Parlemen, Jakarta. Pemerintah, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam menangani kasus black campaign (kampanye hitam), karena dapat merusak generasi bangsa. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, jelang Pilkada Serentak pada tahun ini dan Pileg serta Pilpres pada tahun mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Almuzzammil Yusuf di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018). Menurutnya, kampanye hitam dapat merusak bangsa secara politik dan beragama. Harus ada kesadaran dari pemerintah, lembaga pendidikan dan aparatur penegak hukum dalam mengungkap, menangkap, dan memproses kasus black campaign.
Almuzzammil yang juga politisi PKS itu menambahkan, kasus black campaign marak terjadi khususnya di media sosial yang didominasi oleh generasi muda. “Saya berharap agar anak muda dapat berpartisipasi dengan sikap yang mengkritisi secara faktual dan data, pemerintah juga harus menyadarkan bukan hanya dari TV dan radio, tapi juga harus dari media sosial, karena anak muda lebih aktif di sana,” sarannya.
Menurut Almuzzammil, kampanye hitam dapat disamakan dengan hoaks dan fitnah yang tidak berdasarkan dengan asas-asas yang ada. “Kampanye hitam itu hoaks dan fitnah yang tidak ada dasarnya, itu semua tidak bagus bagi bangsa, dan secara agama juga dosa,” kata anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini. *** (nas/sap)
