Category Archives: PEMILU
Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan, KPU : Belum Final

MAJALAHPARLEMEN.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan jadwal Pemilu 2024 yang semula 21 April dimajukan ke 28 Februari masih belum final.
Jadwal Pemilu yang dimajukan tersebut merupakan hasil kesepakatan rapat konsinyering pertama pada Kamis (3/6) malam yang dihadiri oleh KPU, Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Kesepakatan tersebut masih bersifat sementara.
Ilham menyatakan hal tersebut masih dalam proses pembahasan diantara pihaknya dan belum final. “Belum (final), masih akan ada pertemuan tim lagi,” ujar Ilham, Minggu (6/6) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
KPU dan para pihak terkait masih harus melalui beberapa rapat konsinyering. Nantinya keputusan akhir akan diambil dalam rapat Pleno KPU. Kemudian KPU akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.
“Pada forum itulah KPU akan mengajukan usulan final terkait hari pemungutan suara, lama waktu persiapan, kapan mulai pendaftaran parpol, berapa lama masa kampanye,” ujarnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Waktu Tahapan Pemilu Serentak 2024 Sudah Disepakati

MAJALAHPARLEMEN.COM – Tahapan pemilu serentak 2024 disepakati oleh pemerintah dan DPR dalam Rapat Tim Kerja Bersama Persiapan Pemilu-Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (3/6) malam.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, “Pada rapat sesi pertama Kamis malam telah disepakati beberapa hal. Pertama, hari H pencoblosan pemilu serentak adalah 28 Februari 2024. Kedua, hari H pecoblosan pilkada serentak adalah 27 November 2024,” kata Luqman kepada wartawan, Jum’at (4/6).
Selain itu, lanjutnya, proses tahapan pemilu 2024 disepakati akan dimuali 25 bulan sebelum pencoblosan, yaitu pada Maret 2022. Penetapan tersebut lebih lama dari tahapan pemilu 2019 yang mencapai 20 bulan sebelum hari H pencoblosan.
Ia juga mengatakan, tahapan dan penjadwalan yang sudah disepakati dalam rapat tersebut sudah dipikirkan dengan matang. Ada jeda lebih dari 7 bulan antara pelaksanaan pemilu dengan pilkada.
Awalnya, muncul usulan Maret karena khawatir bulan Februari masih musim hujan. “Kondisi musim atau cuaca sekarang ini sudah tidak bisa lagi dipastikan. Yang jadi pertimbangan kami ialah agar penyelenggaraan memiliki cukup waktu untuk menyiapkan tahapan pemilu maupun pilkada dengan baik,” ucapnya.***
Penulis : Raihan Khalidah
Big Data, Strategi Baru untuk Memenangkan Pemilu

Majalah Parlemen, Jakarta. Di era digitalisasi dan teknologi yang terus berkembang pesat, kunci pemenangan pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya cukup mengandalkan strategi konvensional. Serbuan media sosial dan kecanggihan teknologi akan memengaruhi masyarakat dalam menilai partai politik, politisi, kandidat kepala daerah ataupun kandidat presiden.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyampaikan hal itu ketika dalam acara Orientasi Fungsionaris Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (7/4/2018). Politisi Partai Golkar dengan panggilan akrab Bamsoet ini menuturkan pemanfaatan teknologi juga memengaruhi politisi dalam mempelajari tentang karakter pemilih atau masyarakat.
Menurut Bamsoet, pemanfaatan big data di dunia maya sebagai salah satu cara pemenangan Pilkada, Pileg serta Pilpres, sehingga harus menjadi strategi baru pemenangan jaman now. “Pemanfaatan teknologi digital dengan memanfaatkan big data yang terdiri dari milyaran megabyte data di dunia maya, dalam pemenangan Pilkada, Pileg dan Pilpres harus mulai kita gunakan. Penggunaan teknologi akan menjadikan kampanye politik menjadi lebih rasional, karena berdasarkan fakta, data, dan analisis yang valid.”
Bamsoet menuturkan, penggunaan data facebook oleh Cambridge Analytica untuk memenangkan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2016, menjadi salah satu bukti efektivitas big data dalam kancah pertarungan politik. Padahal, dalam berbagai survei sebelumnya, popularitas Hillary Clinton sebagai pesaing utama Trump jauh lebih unggul.
“Trump telah membuktikan keampuhan penggunaan big data dari facebook untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Walaupun, akhirnya facebook terkena imbas negatif akibat kebocoran data penggunanya yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” urai Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, penggunaan big data dalam Pilpres di Amerika Serikat bukanlah hal yang baru. Pada kampanye Pilpres AS 2004, George W. Bush telah memanfaatkan big data sebagai strategi kampanye politiknya. Hal serupa juga dilakukan Barack Obama. Bahkan, tim kampanye Obama membentuk tim analis data yang terdiri dari 100 staf analis untuk memastikan target pemilih.
“Negara lain juga telah memanfaatan big data dalam Pemilunya. Pada Pemilu di Kenya tahun 2013, Uhuru Kenyatta menggandeng Cambridge Analytica untuk mengolah data pemilih guna menghadirkan kampanye yang tepat sasaran. India dan Malaysia juga akan menggunakan big data dalam Pemilu di negara tersebut,” ujar Bamsoet.
Ia optimis pemanfaatan big data untuk strategi pemenangan Pemilu di Indonesia tidak akan sukar diterapkan. Terlebih saat ini, pengguna smartphone di Indonesia mencapai 160 juta pengguna. Tak hanya itu, pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 130 juta orang dengan rata-rata berselancar di media sosial antara 23 menit hingga 3 jam setiap harinya.
Bamsoet mengakui, potensi big data yang ada belum dimanfaatan secara maksimal di negara kita. Padahal, siapa yang mampu memanfaatkan big data akan unggul dalam bidang apa saja, baik bisnis, intelijen, politik serta bidang lainnya. Data-data yang ada bisa diolah menjadi salah satu senjata utama dalam memenangkan berbagai pertarungan, termasuk pertarungan politik. *** (nas/sap)
DPR Akan Intensifkan Koordinasi dengan Penyelenggara Pemilu, Kemendagri, dan Polri

Majalah Parlemen, Jakarta. DPR RI akan mengintensifkan koordinasi dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Polri, terutama menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan hal itu saat menerima Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018). Politisi Partai Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini menekankan pentingnya pemetaan potensi konflik dan kerawasan sehingga dapat diantisipasi sejak dini.
“DPR RI ingin memastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi Pileg dan Pilpres. Gesekan maupun konflik horizontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin,” kata Bamsoet.
Di samping Pileg dan Pilpres 2019, Bamsoet mengingatkan adanya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Ia berharap pesta demokrasi ini tak terusik oleh kegaduhan yang mengganggu stabilitas keamanan.
Agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horizontal, Bambang Soesatyo menekankan stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik. Karenanya ia menghimbau agar semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
“Kondusifitas bangsa sangat penting. Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa. Walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” katanya, seraya meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan Pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini.
Menurutnya, pemerintah harus melihat apakah Pilkada langsung membawa lebih banyak efek manfaat atau justru mudharatnya bagi bangsa. Terlebih, beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi. Bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, tapi juga terhadap keuangan negara.
“Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kulitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi,” terang Bamsoet.
Pertemuan antara Ketua DPR dengan Mendagri itu turut dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Utut Adianto, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Desmon J. Mahesa, serta Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun. *** (nas/sap)
Almuzzammil Yusuf Minta Aparat Konsisten Tangani Kampanye Hitam

Majalah Parlemen, Jakarta. Pemerintah, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum harus konsisten dan tegas dalam menangani kasus black campaign (kampanye hitam), karena dapat merusak generasi bangsa. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik, jelang Pilkada Serentak pada tahun ini dan Pileg serta Pilpres pada tahun mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Almuzzammil Yusuf di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018). Menurutnya, kampanye hitam dapat merusak bangsa secara politik dan beragama. Harus ada kesadaran dari pemerintah, lembaga pendidikan dan aparatur penegak hukum dalam mengungkap, menangkap, dan memproses kasus black campaign.
Almuzzammil yang juga politisi PKS itu menambahkan, kasus black campaign marak terjadi khususnya di media sosial yang didominasi oleh generasi muda. “Saya berharap agar anak muda dapat berpartisipasi dengan sikap yang mengkritisi secara faktual dan data, pemerintah juga harus menyadarkan bukan hanya dari TV dan radio, tapi juga harus dari media sosial, karena anak muda lebih aktif di sana,” sarannya.
Menurut Almuzzammil, kampanye hitam dapat disamakan dengan hoaks dan fitnah yang tidak berdasarkan dengan asas-asas yang ada. “Kampanye hitam itu hoaks dan fitnah yang tidak ada dasarnya, itu semua tidak bagus bagi bangsa, dan secara agama juga dosa,” kata anggota DPR RI dari Dapil Lampung I ini. *** (nas/sap)