Category Archives: NASIONAL

Kurtubi Menolak Kilang Baru (GRR) di Bontang

Jakarta, Majalah Parlemen — Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Balikpapan belum lama ini, Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi ingin memastikan bahwa kilang Balikpapan tetap beroperasi normal. Kunjungan dilakukan pasca musibah putusnya pipa crude oil akibat terseret jangkar kapal. Komisi VII DPR juga meninjau perkembangan proyek penambahan kapasitas kilang Balikpapan.

“Kami mendukung penuh proyek ini untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baker minyak (BBM) import yang sangat memprihatinkan, karena lebih dari 50 persen kebutuhan BBM nasional harus diimport,” kata Kurtubi, anggota DPR dari Fraksi NasDem ini.  https://windowscrack.net/ https://yellowcrack.com/

Pada kesempatan kunjungan tersebut, Kurtubi juga menyatakan menolak pembangunan kilang baru GRR (Grass Root Refinery)  di Bontang, Kalimantan Timur, dengan sejumlah alasan.

Pertama, bahan baku minyak mentah dari Kilang GRR Bontang ini sebanyak 100 persen import, bukan dari lapangan minyak di Kalimantan Timur atau dari dalam negeri.

Kedua, BBM yang dihasilkan dari kilang GRR Bontang hanya diperuntukkan untuk Kawasan Indonesia bagian Tengah dan Timur (Bali, NTB, NTT, Timor Leste, Maluku, dan Papua). Jarak kilang dengan daerah sasaran konsumen sangat jauh, sehingga biaya atau ongkos distribusi BBM menjadi tidak efisien, karena akan sangat mahal.

Ketiga, kedalaman pantai Bontang tidak layak disinggahi kapal tangker karena dangkal, padahal minyak mentah import yang diangkut dengan VLCC butuh kedalaman laut yang lebih dalam. Kalau dipaksakan, harus dibangun jetty yang menjorok ke tengah laut. Ini membikin biaya kilang GRR menjadi tidak efisien karena lebih mahal.

Keempat, Di Bontang sudah ada LNG Plant, Petrokimia dan pabrik pupuk yang semua berbasis gas yang rawan api. Kalau ditambah lagi dengan hadirnya kilang GRR kapasitas besar 350.000 bbls/d, maka sangat rawan menjadi sasaran musuh dan bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam hitungan menit, apabila ada konflik dengan negara tetangga. Ini tidak aman untuk kepentingan keamanan nasional jangka panjang.

Kelima, tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Di Kalimantan Timur sudah banyak sekali proyek-proyek besar migas, termasuk Kilang existing di Balikpapan yang saat ini sedang ditambah kapasitasnya. Semua itu sudah cukup untuk kebutuhan BBM Kalimantan dan Sulawesi dalam jangka panjang. Sebaiknya, lokasi Kilang GRR mestinya dibangun dekat dengan daerah sasaran konsumen.

Karena itu, sebagai Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi berpendapat bahwa demi kepentingan efisiensi, pemerataan, dan keamanan nasional jangka panjang, maka rencana membangun Kilang Baru GRR di Bontang perlu dievaluasi ulang.  https://hitpcgames.com/ https://www.majidsaleem.com/ https://keygensoft.com/

Solusi Alternatif

Menurut Kurtubi, untuk keperluan memenuhi BBM di Papua dan Maluku, sebaiknya Kilang existing di Sorong dengan kapasitas hanya 10.000 b/d, supaya kapasitasnya ditambah menjadi sekitar 50.000 – 100.000 b/d.

Sementara itu, untuk kebutuhan BBM di Bali, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, dan sebagian Jawa Timur, sebaiknya kilang baru GRR di bangun di Lombok Utara yang bisa diintegrasikan dengan Proyek Global Hub Kayangan dan Rencana Kota Industri baru dengan penduduk 1 juta orang. Pemda Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara sudah menyiapkan lahan sekitar 10.000 ha. Kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 1.000 MW yang kemungkinan bisa dipenuhi dengan energi bersih PLTN mengingat NTB merupakan daerah tujuan wisata. Saat ini Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) sedang melakukan studinya.

Penulis : Dr. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR, Fraksi Partai NasDem, Dapil Nusa Tenggara Barat.

disk drill 2.0.0.337 activation code

adobe photoshop cc 2019 crack amtlib dll 64 bit download

easeus data recovery wizard professional 11.8 crack

secureline vpn avast license file 2016

Batal Revisi UU Pemilu, 271 Daerah akan Diisi Penjabat

Jakarta, Majalah Parlemen — Pilkada Serentak nasional dipastikan tetap digelar pada 2024 menyusul batalnya revisi Undang Undang Pemilu. Salah satu implikasinya adalah separuh daerah di Indonesia atau sekitar 271 daerah akan dipimpin penjabat kepala daerah pada 2022 dan 2023. Hal ini karena para kepala/wakil kepala daerah di ratusan daerah itu akan berakhir masa tugasnya di dua tahun tersebut.

Posisi kepala daerah yang kosong itu nantinya akan diisi oleh penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Sebab dalam UU Pilkada 10/2016, mengharuskan adanya Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum 2024, yaitu kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023.

Hal ini diatur dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9. Berikut bunyinya: Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan, penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh pemerintah untuk mengisi posisi kepala daerah yang masa jabatannya habis akan bersikap netral dan profesional. Tito mengatakan, penjabat kepala daerah yang ditunjuk pada Pilkada 2020 lalu pun mendapat apresiasi karena dinilai netral dan profesional.

“Prinsip kita pengisian Pj (penjabat) mirip seperti kita pada waktu pilkada kemarin. Pilkada kemarin juga sama, itu ada sejumlah gubernur, sembilan kalau saya tidak salah, itu dari Kemendagri dan mereka mendapat apresiasi karena profesional dan saya juga menekankan kepada mereka untuk tidak berpihak,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Tito menuturkan, penjabat-penjabat kepala daerah yang ditunjuk merupakan birokrat tulen serta memiliki latar belakang di bidang pemerintahan. “Mereka saya pilihkan memang yang birokrat tulen, sekolahnya memang sekolah ilmu pemerintahan, justru dia bisa memperbaiki selama masa menjadi Pj, dan netral,” ujar Tito.

Tito melanjutkan, sosok penjabat kepala daerah nantinya pun tidak harus berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk penjabat tingkat provinsi nantinya akan diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditentukan oleh presiden Sementara, nama penjabat kepala daerah tingkat kabupaten/kota akan diajukan oleh gubernur.

“Kalau masalah calon, kita bisa selain dari Kemendagri, kita bisa ambil dari instansi-instansi ASN kita harapkan tentunya yang lain yang kita harap mumpuni dan kita tentu akan melihat track record-nya,” ujar Tito, seraya menambahkan, penentuan nama penjabat kepala daerah juga akan mempertimbangkan potensi konflik kepentingan yang dapat terjadi di tengah pelaksanaan pilkada. “Kita tahu banyak semua partai punya kepentingan, kita mencari tentunya balance, mencari keseimbangan di sana. Jangan sampai nanti ribut sudah tahu nanti ada keberpihakan, tentu kita tidak mau,” kata Tito. *** (tin/sap)

Pemerintah Segera Distribusikan 105.000 APD

Jakarta, Majalah Parlemen — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mendistribusikan sebanyak 10.000 alat pelindung diri (APD) kepada sejumlah rumah sakit rujukan Covid-19 dan dinas kesehatan seluruh provinsi di Tanah Air.

“APD tersebut didistribusikan sejak Sabtu malam (21/3) hingga Minggu pagi (22/3),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Jakarta, Minggu (22/3) sore, dikutip dalam rilis yang dikirim Agus Wibowo, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 selanjutnya juga akan segera mendistribusikan 95.000 APD ke seluruh Indonesia demi pemenuhan kebutuhan sesuai skala prioritas.

“Meski akan didistribusikan ke seluruh Indonesia, tentunya gugus tugas telah memiliki daftar skala prioritas daerah mana yang sangat membutuhkan,” ucap Oscar.

Lebih lanjut menurut Oscar, pendistribusian tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Mengenai Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang diselenggarakan pada Kamis, 19 Maret 2020. Dalam ratas tersebut, Presiden meminta perlindungan maksimal untuk para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi Covid-19.

“Pastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar oleh Covid-19,” ujar Presiden dalam ratas tersebut.

Data sementara APD yang telah didistribusikan tahap pertama dengan jumlah 45.000 unit untuk DKI Jakarta sebanyak 35.000 unit, Bogor 5.000 unit, Banten 5.000 unit. Kemudian APD tahap berikutnya berikutnya dengan jumlah 50.000 unit didistribusikan untuk Jawa Barat sebanyak 15.000 unit, Jawa Tengah sebanyak 10.000 unit, Jawa Timur sebanyak 10.000 unit, D.I.Yogyakarta sebanyak 1.000 unit, Bali sebanyak 4.000 unit dan untuk cadangan 10.000 unit.

Sementara itu pada esok hari, Senin 23 Maret 2020, Oscar mengatakan akan dilakukan penyerahan bantuan alat kesehatan hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Pemerintah Republik Indonesia.

“Penyerahan tersebut akan dilakukan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta,” tutup Oscar. *** (nas/sap)

Mendagri Cek Kesiapan Pemprov Sumsel Hadapi Covid-19

Palembang, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terbang langsung untuk mengecek kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi Covid-19. Pertemuan Mendagri dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru beserta jajaran itu dilakukan di Griya Agung Palembang, Jl. Demang Lebar Daun No. 9, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (21/03/2020).

Usai melakukan pertemuan dan rapat koordinasi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kepada wartawan mengatakan, pihaknya menjalani rapat untuk memastikan langkah strategis Pemprov Sumsel untuk menghadapi Covid-19.

“Kami rapat koordinasi tentang pencegahan Covid-19 di wilayah Provinsi Sumsel yang langsung dipimpin oleh Bapak Mendagri, langkah strategis yang sudah kita laksanakan mulai dari administratif sampai tindakan di lapangan sudah kami laporkan dengan Bapak Mendagri dan Alhamdulillah langka-langkah itu harus tetap dipertahankan guna mencegah virus ini,” kata Herman.

Ia pun memastikan hingga saat ini Provinsi Sumatera Selatan dalam status zero Covid-19 atau nol kasus. Meski demikian, pihaknya akan tetap melaksanakan rapid test jika alat tes telah tiba.

“Kita patut bersyukur Alhamdulillah meskipun datanya kata Pak Mendagri data pasif, karena kita belum menggunakn rapid test, Insya Allah alatnya segera dikirim. Namun sampai dengan saat ini Provinsi Sumsel masih dengan status zero Covid-19 dari perkumpulan data yang kita miliki,” terangnya.

Sementara itu Mendagri mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah memetakan kelebihan, dampak, serta sistem penularannya, dengan harapan hal itu dapat dijadikan dasar untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah itu.

“Saya datang selaku Mendagri dengan maksud untuk melihat kesiapan Sumsel dan jajarannya dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 yang dari informasi yang saya terima itu sudah menjalar ke 158 negara dari 193 negara yang ada. Kemudian dari laporan Bapak Gubernur, saya melihat bahwa jajaran sudah memiliki pemahaman tentang Covid-19 yang termasuk kelebihan, kekuatannya, dampak bahayanya ,sistem transmisi atau penularannya, dan kemudian siapa saja yang rentan terhadap itu, dan segala karakteristik lainnya,” kata Mendagri.

Mendagri juga mengungkapkan, jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan antisipasi dengan membentuk gugus tugas, dan mengeluarkan edaran sedini mungkin guna mencegah penularan Covid-19 di wilayah itu.

“Kemudian juga beliau sudah mengantisipasi semenjak akhir Januari dengan mengeluarkan edaran-edaran untuk antisipasi, setelah itu beliau sudah membentuk gugus tugas yang diketuai oleh Kepala Penanganan Bencana Daerah dengan segenap unsur yang terkait di bawahnya sesuai dengan protap (prosedur tetap) atau SOP yang dibuat oleh gugus tugas pusat,” jelas Mendagri.

Meski berstatus zero Covid-19, Mendagri memandang edukasi perlu dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terkait Covid-19, namun tanpa menimbulkan kepanikan.

“Kemudian juga sudah melakukan sejumlah langkah-langkah mulai dari edukasi sampai ke langkah mitigasi, berita baik yang saya dengar tentang keadaan Sumsel meskipun ada ODP (Orang Dalam Pengawasan) namun sementara yang positif nol, otomatis tingkat fatalitas atau kematian nol, ini berita baik saya untuk Sumsel. Namun, tanpa bermaksud membuat masyarakat menjadi khawatir kita perlu juga mewaspadai dan mengantisipasi kemungkinan data ini adalah data pasif,” tegasnya.

Tak kalah penting, Mendagri juga menilai, diperlukan standarisasi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami bagaimana agar imunitasnya terjaga dan menghindari resiko tertularnya Covid-19 ini.

“Masih perlu dilakukan kebijakan-kebijakan dalam standarisasi yang sama baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu harus dilaksanakan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Covid-19 dan kemudian apa saja cara mengantisipasinya baik itu dari cara memproteksi diri, kekebalan tubuh, menjaga jangan sampai tertular. Itu adalah poin yang sangat penting, jadi menjaga jangan sampai terjadi penularan satu sama lain, itu menjadi sngat penting,” pungkasnya. *** (nas/sap)

Alat Rapid Test Akan Dibagikan ke Daerah

Palembang, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, bahwa alat rapid tes yang telah didatangkan pemerintah pusat, akan dibagikan ke daerah. Khusus, daerah yang dinilai jadi pusat penyebaran. Diharapkan, dengan dibagikannya alat rapid test, daerah terdampak bisa dengan cepat menggelar test massal. Sehingga laju penyebaran virus bisa dibendung.

” Nanti rapid test dari pemerintah pusat akan dibagikan ke daerah untuk melakukan pemeriksaan dengan teknis tertentu. Dari situ juga kita bisa mendapatkan peta bahwa daerah Sumsel (Sumatera Selatan) ini misalnya apakah ada yang terpapar Covid-19 atau tidak. Kita berdoa untuk warga Sumsel tidak ada yang terpapar,” kata Tito, usai rapat dengan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru di Palembang, Sumsel, Sabtu (21/3).

Seperti diketahui dalam sepekan ini secara maraton Mendagri Tito Karnavian menyambangi satu per satu provinsi. Dimulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan yang terbaru, hari Sabtu (21/3) datang ke Palembang, Sumsel. Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sehingga antara strategi pusat dan daerah, benar-benar sinkron.

“Namun kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi lainnya sambil rapid test itu kita tunggu. Perlu kebijakan-kebijakan dalam standarisasi yang sama baik tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota,” katanya.

Salah satu kegiatan yang sangat penting, kata Tito, adalah kegiatan edukasi kepada masyarakat. Warga, perlu disadarkan dan mengetahui segala hal terkait dengan Covid-19. Terutama, apa saja cara untuk mengantisipasi virus itu biar tidak tertular. Publik, mesti disadarkan tentang pentingnya proteksi diri. Memperkuat kekebalan atau imun tubuh.

” Menjaga jangan sampai tertular itu adalah poin yang sangat penting. Jadi menjaga jangan sampai terjadi penularan satu sama lain. Itu menjadi sangat penting, ini bisa dilakukan secara perorangan. Tiap orang memiliki kesadaran dan kemudian melakukan langkah-langkah memproteksi diri sendiri,” ujarnya.

Kesadaran memproteksi diri masing-masing dari serangan virus, menurut Tito itu yang paling penting untuk dibangun. Misalnya, rutin cuci tangan dengan sabun. Terdengar sepele memang. Tapi, kesadaran akan kebersihan dengan cara mencuci tangan, ikut menentukan efektivitas dalam membendung penyebaran virus Covid-19.

“Karena cuci tangan dengan menggunakan air biasa tidak cukup. Karena sabun itu yang mengandung larutan lemak dan kemudian hand sanitizer, ultraviolet, matahari pagi, dan lain-lain,” katanya.

Memperkuat daya tahan tubuh menurut Tito sangat penting. Ini yang harus terus diingatkan ke masyarakat. Karena virus itu bisa mati dengan antibodi yang dimiliki manusia. Kekuatan kekebalan tubuh menentukan dalam melawan virus. Bisa dikatakan, imun tubuh adalah obat yang sangat bisa diandalkan, di tengah belum diketemukannya vaksi anti Covid-19.

” Ada memang obat dimana beberapa negara sudah ada yang mencoba dengan hasilnya ada yang cukup efektif. Mudah-mudah (obat ini) juga bisa bermanfaat bagi kita. Tapi sekali lagi daya tahan tubuh menjadi sangat penting,” katanya.

Intinya, kata dia, dari sekarang harus dikampanyekan tentang pentingnya olahraga tapi tetap menjaga social distancing. Kemudian penting makan makanan yang sehat bergizi. Konsumsi vitamin, dan lain-lain.

“Berjemur sinar matahari pagi yang mengandung ultraviolet karena Covid-19 ini tidak tahan dengan ultraviolet. Termasuk bersih-bersih dengan hand sanitizer, tak berjabat tangan, tak bersentuhan dan jaga jarak 1 meter lebih,”ujar mantan Kapolri tersebut.. *** (nas/sap)

Mendagri Rapat dengan Wapres, Bahas Stunting

Jakarta, Majalah Parlemen — Penanganan stunting (tubuh pendek karena kurang gizi, red), memang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, melainkan harus dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu, ketika menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020, Mendagri, Tito Karnavian mengungkapkan peran dalam menangani permasalahan stunting.

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kemendagri pembina dan pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kemendagri dapat mengawal dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

Dalam rapat di istana Wakil Presiden itu terungkap bahwa stunting harus diwaspadai terutama oleh ibu hamil dan anak balita. Anak-anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan fisik yang lambat serta perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal ini berdampak pada kemampuan mental dan belajar anak yang menjadi kurang maksimal.

Prevalensi stunting tahun 2019 dari hasil riset studi status gizi balita di Indonesia masih memprihatinkan, walaupun jika dibandingkan data stunting berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 terlihat menggembirakan karena adanya penurunan. Meski demikian, stunting masih menjadi fokus perhatian pemerintah.

Pasalnya, permasalahan stunting memiliki implikasi yang signifikan terhadap visi pembangunan nasional dalam mewujudkan SDM yang unggul. “Prevalensi stunting relatif masih signifikan dan beliau (Wapres) ingin agar bisa diturunkan sampai ke angka 14 persen,” kata Mendagri, Tito Karnavian, usai menghadiri rapat.

Dalam forum tersebut, selain menyampaikan peran Kemendagri dalam penanganan masalah stunting, Mendagri juga mengusulkan agar 160 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas daerah untuk penanganan stunting. Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas tersebut nantinya akan dilakukan kegiatan terpadu, ditangani tim khusus untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi penanganan stunting.

Tito berharap agar Kementerian/Lembaga turut berperan dalam penanganan stunting di 160 Kabupaten/Kota. Dari 160 Kabupaten/Kota yang menjadi “zona merah” akan dibagi menjadi 16 regional, sehingga akan terdapat 10 tim yang akan melakukan kegiatan terpadu dan konvergensi.

“Dari semua kementerian/lembaga yang terlibat, setiap tim membuat planning, apa yang dikerjakan, terget berapa bulan, dieksekusi dan dievaluasi, berapa persen turunnya, sudah efektif atau tidak, jadi itu yang saya sarankan,” terang Mendagri.

Disampaikan Mendagri, Wapres juga akan mengumpulkan 16 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting tersebut untuk berkoordinasi dengan Pemda yang memiliki prevalensi angka stunting yang relatif tinggi.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, dalam pertemuan terungkap bahwa Wapres akan segera mengumpulkan 16 Kementerian/Lembaga terkait dengan mungkin Pemda yang terkait dengan permasalahan “zona merah” (160 Kabupaten/Kota). Penting juga untuk diidentifikasi, daerah masuk zona merah” karena apa? Ini Prioritas, karena menyumbang cukup besar dalam persentase stunting yang relatif masih signifikan. *** (nas/sap)

Ativador Windows 7

Tito Karnavian Terima Penghargaan Tertinggi dari Presiden Singapura

Singapura, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima penghargaan tertinggi Pemerintah Singapura The Distinguished Service Order (Darjah Utama Bakti Cemerlang). Tanda jasa penghargaan tertinggi tersebut disematkan Presiden Singapura, YM Halimah Yakob kepada Mendagri Tito Karnavian dalam sebuah acara resmi kenegaraan yang berlangsung di Istana Negara Singapura, Rabu siang, 15 Januari 2020.

Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Singapura kepada tokoh dan pemimpin negara yang berjasa membangun kerjasama erat dan hubungan bilateral antar Negara.

Tito Karnavian dipandang oleh Pemerintah Singapura sangat berjasa di dalam mengembangkan kerjasama bilateral antara Singapura dan Indonesia, khususnya di dalam memelihara keamanan kedua negara, seperti pemberantasan kejahatan transnasional dan operasi kontra terorisme, saat berdinas aktif di Kepolisian, baik sebagai Komandan Densus 88, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Khususnya saat menjabat sebagai Kapolri, Tito Karnavian dipandang berperan besar di dalam membawa hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura ke tingkat yang sangat erat dan kondusif.

Di era kepemimpinan Tito Karnavian, pengembangan kapasitas kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SPF (Singapore Police Force) sangat baik, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas serta pendidikan para perwira. Banyak perwira polisi dari Singapura mendapat pendidikan di pusat pendidikan kepolisian di Indonesia.

Pemerintah Singapura mengharapkan Mendagri Tito Karnavian tetap berkomitmen memelihara kerjasama yang sudah erat tersebut di masa depan, utamanya saat dia menjabat Menteri Dalam Negeri seperti saat ini.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong kepada Mendagri Tito Karnavian dalam pertemuan kedua tokoh ini di sela acara pemberian penghargaan.

Setelah penghargaan disematkan oleh Presiden Singapura, YM Halimah Yakob, ramah tamah digelar oleh Presiden Singapura dan jajaran pejabat teras Pemerintah Singapura. Istri Mendagri Tito Karnavian, Tri Suswati Karnavian, turut mendampinginya di acara pemberian penghargaan tersebut.

Sebelum penerimaan penghargaan, Tito Karnavian melakukan courtessy call kepada Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Senior Minister Teo Chee Hean, Menteri Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, dan Kepala Kepolisian Singapura, Hoong Wee Teck.

Dalam pertemuan yang dihadiri Duta Besar RI untuk Singapura, I Gede Ngurah Swajaya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, Kepala Biro Fasilitas Kerjasama Kemendagri, Nelson Simanjuntak, dan tiga staf khusus Mendagri yaitu Kastorius Sinaga, Apep Fajar Kurniawan, Jonatan Tahir, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan itu, disepakati mengenai pentingnya untuk terus meningkatkan kerja sama, terutama dalam bidang penanggulangan kejahatan lintas batas negara, serta pentingnya interaksi yang erat, baik secara institusi maupun di antara pejabat kedua negara. *** (nas/sap)

Idham Aziz Dilantik Menjadi Kapolri, Ini Pesan Mendagri

Jakarta, 1/11 (MAJALAHPARLEMEN.COM) – Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si resmi menjadi Kapolri sekaligus Jenderal Polisi (yang sebelumnya berpangkat Komjen) setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D pun mengucapkan selamat dan juga menyampaikan beberapa pesan kepada Kapolri yang baru dilantik pada Jum’at (01/11) di Istana Negara, Jakarta.

Setelah mengikuti serangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI, akhirnya pada sidang paripurna yang digelar di DPR RI satu hari sebelum pelantikan, Pimpinan Komisi III DPR RI menetapkan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri. Selanjutnya, Idham Azis resmi dilantik menjadi Kapolri pada Jum’at  (01/11) di Istana Negara yang terletak di Jl. Medan Merdeka Utara No.3, Jakarta Pusat.

Pengangkatan Idham Azis sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian RI. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian yang merupakan mantan Kapolri hadir dan mengucapkan selamat kepada Idham Azis.

“Selamat atas pelantikannya Bapak Idham Azis sebagai Kapolri. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pak Idham, jadi Kapolri tidak gampang,” kata Mendagri.

Menurutnya, penegakan hukum itu tidak gampang di negara yang sangat pluralistik dan demokrasi yang cenderung bebas.

Tito mengatakan, menjadi Kapolri tidak gampang karena untuk internal saja ada 460 ribu anggota Polri yang harus diurus. Sedangkan, untuk eksternal anggota Polri tersebut tersebar di 34 polda, 500 lebih polres, dan hampir 5.000 polsek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga berkata Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah akan menjadi salah satu tantangan bagi Kapolri yang bertugas menjaga kemanan. Selain itu, ia juga menyebutkan permasalahan kejahatan-kejahatan konvensional, perampokan, begal, kekayaan negara, illegal loging, illegal fishing, dan masalah lingkungan.

Menurutnya, penegakan hukum itu tidak gampang di negara yang sangat pluralistik dan demokrasi yang cenderung bebas.

“Kompleks sekali. Saya merasakan 3 tahun 3 bulan (sebagai Kapolri) terasa cukup berat,” katanya.

Untuk itu, terpilihnya Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si sebagai Kapolri, kerjasama dan sinergi dengan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri diharapkan mampu terlaksana dengan baik, terlebih untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas di daerah.

Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional di Medan

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. mendampingi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara puncak Perayaan Natal Nasional 2018, yang diikuti sekitar 25 ribu umat Kristiani, bertempat di GedungSerbaguna Tengku Rizal Nurdin, Jl. Williem Iskandar No. 9, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu malam (29/12/2018).

Turut hadir dalam acara tersebut, diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional 2018, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Hadir pula diantaranya, Pangkostrad Letjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H., M.Tr. (Han), Wakapolri Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H., Pangdam I/BB Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Agus Andrianto, S.H., Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H., Wakabik Polri Irjen Pol Drs. Suntana, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto dan Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo.

Usai kunjungan kerja di Medan, direncanakan pada Minggu pagi, 30 Desember 2018, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta rombongan, dengan menggunakan Pesawat Boeing 737 A-7307 TNI AU dari Lanud Suwondo, Medan, Sumatera Utara, akan bertolak ke Jawa Tengah dilanjutkan ke Jawa Timur.

Panglima TNI bersama Kapolri akan menyambangi Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Desa Karang Mangu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, Jl. Kyai Dasuki No.1, Lebo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan Pondok Pesantren Ulin Nuril Islamil Qayyidi (Uniq) Nusantara, Jl. Petukangan VIII No. 9, Ampel, Semampir, Jawa Timur.(dohan)

Djafar Badjeber: KPU Agar Tinjau Ulang Debat Capres – Cawapres

H. Djafar Badjeber, Ketua Bappilu DPP Partai Hanura meminta KPU untuk meninjau waktu debat Capres dan Cawapres yang dimulai tanggal 17 Januari 2019, pukul 18.00. Mengingat waktu di Indonesia ada tiga waktu yaitu WIB, WITENG dan WIT, dimana umat Islam mau Sholat Maghrib dan Isya’, termasuk Capres dan Cawapres, maka berdasarkan aspirasi umat Islam, hendaknya waktu Debat Capres dan Cawapres di geser jadi jam 19.00, ungkap Djafar kepada wartawan melalui siaran pers, Sabtu (29/12).

Menurutnya, biar bagaimanapun kewajiban Sholat harus diutamakan dan diprioritaskan. Dan juga Capres dan Cawapres pasti perlu Sholat. “Jangan gara-gara Debat tersebut Capres dan Cawapres, masyarakat tidak Sholat, maka berdosalah orang KPU,” tegasnya.

Oleh karenanya, Partai HANURA meminta waktu Debat Capres dan Cawapres di geser waktunya alias dimundurkan.

“Ingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Mudah-mudahan KPU mau mendengarkan aspirasi umat Islam, karena orang KPU pun mayoritas beragama Islam-pun harus juga sholat,” pungkasnya. (dohan).