Category Archives: OPINI

Refleksi Akhir Tahun Fraksi PDIP MPR RI

Beberapa saat lagi tahun 2018 akan segera berlalu dan berganti dengan tahun 2019. Pergantian tahun merupakan momentum baik bagi segenap elemen bangsa untuk melakukan refleksi atas kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menyiapkan strategi kenegaraan untuk semakin memantapkan tercapainya cita-cita bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI dengan ini menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan di tanah air selama tahun 2018 dan harapan di tahun 2019, sebagai berikut :

Pertama, Dalam Bidang Ideologi Negara. Sepanjang tahun 2018 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah melalui perangkatnya untuk terus membumikan Pancasila secara terstruktur dan sistematis terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan demikian saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dan BPIP. Kehadiran ke dua lembaga tersebut menjadi pengganti atas ketidakhadiran negara untuk menyosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi bangsanya setelah dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1998 dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia (BP7) tahun 1999.

Perkembangan menggembirakan lainnya adalah akan dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, setelah dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi ini harus kita dukung agar ke depan bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kedaulatan dan daya tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti ideologi ekstrimisme agama dan juga paham ideologi individualisme/liberalisme yang saat ini bekerja di Indonesia yang salah satu modus operasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.

Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga negara. Selama 2018 masing-masing pelaku dalam cabang kekuasaan negara telah berfungsi sebagaimana perintah konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja sebagaimana perintah konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai program pembangunan di berbagai penjuru negeri. Sementara lembaga legislatif telah menjadi partner/mitra kerja yang kritis dan konstruktif bagi Presiden dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat Indonesia. Adapun pelaku kekuasaan kehakiman yaitu badan peradilan terus berusaha menegakkan hukum dan keadilan termasuk penegakan hukum terhadap segala penyelewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara serta pihak-pihak lainnya.

Ketiga, dalam bidang Pertahanan dan Keamanan. Sinergisitas baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait telah membuat stabilitas keamanan nasional begitu terjaga sepanjang 2018. Sepanjang tahun 2018 setidaknya ada 2 (dua) isu besar yang menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus Terorisme dan Separatisme. Khusus terorisme, pasca terjadinya serangan teroris di beberapa daerah maka Presiden dan DPR telah berhasil mencapai kesepakatan untuk memperkuat perangkat hukum yang ada lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat keamanan dan penegak hukum sehingga dapat efektif menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.

Keempat, dalam bidang Politik Dalam Negeri. Bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 telah berlangsung aman dan damai serta telah menghasilkan sejumlah kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam berdemokrasi. Namun demikian di beberapa tempat, potret politik Indonesia masih belum menunjukkan wajah perkembangan demokrasi yang substansial karena agenda konstestasi Pilkada dan kampanye pemilu masih dijejali dengan narasi-narasi negatif, khususnya isu politik identitas yang menggunakan Perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagai alat untuk merebut kemenangan dalam pilkada. Sementara proses kampanye Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang akan datang, di mana tahapan masa kampanye telah dimulai sejak bulan September 2018 lalu secara umum masih berjalan lancar dan damai, meskipun secara kualitatif substansi kampanye masih belum menyentuh esensi demokrasi karena masih terlihat berbagai narasi kampanye yang mengeksploitasi isu-isu politik identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.

Kelima, Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri. Berbagai kemajuan diplomasi hubungan luar negeri Indonesia di tahun 2018 ini banyak hal yang menggembirakan. Sebut saja konsistensi memperjuangan kemerdekaan Palestina dengan cara menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota negara Israel, aktif menyelesaikan konflik Rohingnya di Myanmar hingga penyelenggaraan Annual Meeting IMF – World Bank 2018 yang mengundang investor dari berbagai negara dan Indonesia mendapat investasi sebesar Rp.202 Triliun. Diplomasi Pemerintah juga semakin meningkat pada berbagai forum-forum internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020. Diujung tahun 2018 ini juga ditandai dengan keberhasilan Pemerintah Indonesia merevisi Kontrak Karya PT. Freeport dengan mengambil alih 51% saham perusahaan Amerika Serikat itu setelah sejak tahun 1967 kekayaan tambang emas, tembaga dan sumber energi serta mineral lainnya di tanah Papua itu dikuasai asing. Atas berbagai catatan kehidupan bangsa di tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama, sebagai berikut :

Pertama, Upaya pembumian Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan masyarakat perlu semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, segala pengambilan keputusan, kebijakan atau pembentukan produk hukum oleh negara termasuk di daerah juga harus bersumber dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat agar dapat menjadi panutan rakyatnya dalam mempraktekkan gerakan hidup ber-Pancasila dengan baik dan benar.

Kedua, Sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan kepada upaya mencapai tujuan bernegara. Segala bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari mengingat hal demikian akan kontraproduktif dengan upaya menyejahterakan rakyat;

Ketiga, Negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam melakukan perang terhadap terorisme dan separatisme. Pembangunan infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan karena melalui pembangunan itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara. Di sisi lain TNI dan Polri harus terus memastikan keamanan rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya pembangunan di Papua. Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam menghadapi gerakan ekstrimisme berbasis agama dan terorisme juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan dan persuasif maupun penegakan hukumnya.

Keempat, para elite politik harus segera menghentikan praktik berdemokrasi yang mengeksploitasi persoalan politik identitas dan SARA dalam pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah didorong pada kontestasi gagasan dan konsep pembangunan nasional, bukan dengan penggunaan ISU SARA atau apalagi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu Penyelenggara Pemilu maupun Pengawas Pemilu harus bersikap tegas jika ditemukan kampanye yang mengarahkan pada penyebaran kebencian dan permusuhan atas dasar SARA.

Kelima, Negara Indonesia perlu terus berperan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia sekaligus terciptanya tata dunia yang adil dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Selain itu pemerintah Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan imperialisme baru di bidang perdagangan dunia sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian refleksi dan proyeksi kebangsaan dan kenegaraan Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI ini kami sampaikan sebagai bagian peran serta untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia dan tanggung jawab pendidikan politik kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Semoga di tahun 2019 yang akan datang, rakyat, bangsa dan negara Indonesia akan hidup lebih berkualitas lagi, baik materil maupun sprituilnya sesuai dengan roh dan jiwa Pancasila.

Selamat Tahun Baru 2019 kepada Segenap Bangsa Indonesia

Jakarta, 30 Desember 2018

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI

Dr. Ahmad Basarah, MH
(Ketua)

Abidin Fikri, SH, MH
(Wakil Sekretaris)

Trend Harga Minyak Menuju US $ 100/BBLS, Perlu Perppu untuk Menyederhanakan Sistem

Jakarta, Majalah Parlemen — Trend kenaikan harga minyak dunia yang sangat dipengaruhi oleh faktor politik, pada akhirnya akan bisa menembus ke level US$ 100/bbls setelah sekitar 4 tahun harga minyak dunia terpuruk di level sekitar US $ 30 – 40.

Trend harga ini tentu akan punya dampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perekonomian nasional, karena produksi minyak mentah nasional yang sangat rendah, saat ini hanya sekitar 788.000 bbls/day. Target APBN 2018 sekitar 800.000 bpd, padahal kebutuhan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri sekitar 1.7 juta bpd.

Meski produksi minyak mentah dalam negeri memenuhi target APBN, sekitar 50% minyak mentah harus diimpor. Sementara di sektor hilir, kapasitas kilang Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri yang efektif sekitar 800.000 bpd. (dari kapasitas terpasang sekitar 1.100.000 bpd).

Meskipun seluruh kilang beroperasi 24 jam, BBM yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor minyak mentah dan BBM sekaligus dalam jumlah besar dengan harga juga yang terus naik dan kurs US $ yang terus menguat.

Namun dari produksi gas, menunjukkan angka yang melampaui target APBN. Produksi gas Januari – April 2018 mencapai sekitar 8.017 MMSCFD (juta standard kaki kubik per hari) sementara target APBN 2018, sekitar 6.720 MMCSFD.

Secara netto, jika harga minyak dunia naik, akan berdampak negatif terhadap sektor migas dan APBN. Kondisi ini berbeda dengan pada saat produksi minyak mentah nasional masih tinggi, berada di atas kebutuhan dalam negeri, dan kapasitas kilang BBM kita masih relatif cukup.

Mestinya langkah kebijakan tata kelola migas ke depan sebaiknya diarahkan sebagai berikut :

Pertama, kembalikan pengelolaan migas nasional yang saat ini dikelola oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan yang diambil alih dari NOC berdasarkan UU Migas No.22/2001, sebaiknya dikembalikan ke NOC (Pertamina yang dibentuk dengan UU, bukan dengan Akte Notaris seperti PT. Persero saat ini) di mana nantinya sebaiknya NOC sebagai entitas bisnis Milik Negara bekerjasama dengan Investor Migas (di hulu dan di hilir) dalam pola “B2B”, sehingga proses investasi menjadi sederhana sekaligus tidak melanggar konstitusi dan tidak menghilangkan kedaulatan Negara atas SDA migas. NOC sebaiknya di bawah Presiden. Negara OPEC, Malaysia dan di banyak negara penghasil migas, juga NOC mereka di bawah Presiden/Perdana Menteri.

Kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM, percepat Program Penambahan Kapasitas Kilang Pertamina.

Ketiga, pemerintah dengan pertimbangan mendesak dan darurat, bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengakhiri berlakunya UU Migas No.22/2001 yang faktanya bertentangan dengan Konstitusi, karena sudah 17 pasal-pasalnya dicabut oleh MK, sementara Revisi UU Migas No.22/2001 yang sudah diselesaikan di level Komisi VII DPR RI belum juga diundangkan karena proses yang masih tersendat di internal DPR RI.

Keempat, Perppu ditujukan untuk mempermudah proses investasi eksplorasi termasuk tidak membebani pajak dan pungutan kepada investor pada periode eksplorasi, mewajibkan NOC mempercepat penambahan kapasitas kilang existing dengan target waktu tertentu, dan mewajibkan NOC secara sendiri atau dengan bekerjasama dalam pola B2B dalam membangun Kilang baru (GRR – Grass Root Refinery) dengan terlebih dahulu melakukan Studi Tapak untuk lokasi GRR yang paling tepat dengan mempertimbangkan efisiensi dan keamanan nasional dalam jangka panjang. ***

Penulis: Dr. Kurtubi, Anggota Komisi VII DPR RI, Dapil Nusa Tenggara Barat, Fraksi Partai NasDem.

PLTN, Energi Bersih Penopang Industrialisasi

Jakarta, Majalah Parlemen — Di Indonesia, era Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) diharapkan bisa dimulai tidak lama lagi di tengah arus besar kebijakan energi dunia yang mengarah pada penggunaan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Diharapkan bisa dimulai pada periode ke-2 masa jabatan Presiden Jokowi dimana ekonomi diharapkan bisa tumbuh lebih tinggi menuju pertumbuhan di atas 7%. Ini perlu agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dari Korea, Jepang dan China, namun dengan energi yang bersih.

Agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat, maka listrik yang tersedia harus cukup, reliable dan stabil menghasilkan listrik dalam 24 jam. Pasalnya, semua pabrik/industri beroperasi 24 jam. Sementara Energi Baru dan Terbarukan (EBT) seperti tenaga angin, surya, biomas dan lain-lain kita butuhkan karena bersih sama dengan energi nuklir/ PLTN.

EBT dari tenaga angin, surya dan lain-lain, sebenarnya kurang tepat untuk menjadi andalan industrialisasi, karena tidak stabil dan sangat tergantung pada teknologi baterai yang berpotensi juga merusak lingkungan. Namun EBT tetap harus dikembangkan.

Sedangkan PLTN selain bersih, juga stabil 24 jam sehingga tidak membutuhkan baterai. Teknologi PLTN terus berkembang untuk semakin aman dan semakin murah. Indonesia dengan potensi Uranium dan Thorium yang besar, sangat tepat untuk segera mulai mengembangkan PLTN.

Kebijakan energi jaman NOW harus melipatgandakan pemakaian energi bersih dari EBT dan segera mulai memakai energi dari PLTN dengan emisi karbon yang sangat rendah, hanya sekitar 0,1 gram dari setiap pemakaian 1 kwh listrik dari PLTN. Sementara setiap 1 kwh listrik dari PLTU dan PLTD menghasilkan 1.000 gram dan 800 gram emisi karbon.

Dalam sejarahnya, meski Jepang merupakan satu-satunya negara yang pernah merasakan dahsyatnya radiasi bom nuklir, bahkan meski Jepang juga termasuk negara yang berada di atas ring of fire, Jepang tercatat sebagai salah satu negara yang sejak dini memutuskan memanfaatkan PLTN.

Data menunjukkan, industri dan ekonomi Jepang tumbuh sejalan dengan pertumbuhan jumlah PLTNnya. Musibah Fukushima disebabkan oleh tsunami dimana teknologinya termasuk teknologi “jaman OLD” (yakni PLTN Generasi ke II dan Chernobyl termasuk generasi I). Musibah Fukushima sempat menghentakkan Jepang dan dunia.

Di sisi lain, kejadian tersebut telah memicu para ahli nuklir untuk melakuan inovasi mencari solusi apabila PLTN dilanda tsunami. Kini telah lahir PLTN Generasi IV yang sudah sangat aman dan dengan costs yang lebih murah. Sejarah kemajuan Korea juga mirip dengan Jepang bahwa GDP Korea sangat berkolerasi dengan jumlah kapasitas PLTNnya.

Kini Korea sudah mampu mengekspor PLTN dan masuk Club Negara Industri Maju seperti Jepang. Contoh negara yang saat ini akan menjadi Negara Raksasa Industri Maju adalah China. China mulai membangun PLTN Pertama kali sekitar tahun 1980-an dengan membeli teknologi dari luar. Dalam 2 sampai 3 dekade terakhir ini, jumlah PLTNnya terus bertambah hingga saat ini menjadi sekitar 30 unit.

Minggu kemarin, kami menjadi bagian dari delegasi ASEAN Energy Center diundang mengunjungi PLTN Fangchenggeng di China dimana sedang dibangun 4 unit PLTN melengkapi 2 unit yang sudah beroperasi sehingga akan menjadi 6 x 1.200 MW. Semua dibangun dengan teknologi dan komponen yang sepenuhnya dibuat sendiri.

Kemajuan China di bidang teknologi, inovasi dan industri nuklir sangat mencengangkan rombongan delegasi. Dari yang semula pengimpor PLTN, kini menjadi bagian dari negara pengekspor PLTN, termasuk teknologi nuklir non energi di bidang kesehatan, pertanian, kabel listrik, dan lain-lain.

Tak ayal lagi, kemajuan ekonomi China tidak bisa dilepaskan dari kemajuan industri berbasis nuklir, serta kemampuannya menyediakan listrik yang cukup dan stabil dalam menunjang proses industrialisasi yang saat ini sedang berlangsung. ***

Penulis Dr. Kurtubi : Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Nasdem.