Jakarta, majalahparlemen.com — Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Liyanto, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program yang semula dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat justru menimbulkan banyak masalah di lapangan.
“Banyak kasus makanan basi yang berujung keracunan. Itu terjadi karena dapur terlalu jauh dari sekolah, sehingga makanan baru sampai ketika sudah tidak layak konsumsi,” kata Abraham di Jakarta, Kamis (25/9).
Anggota Komite I DPD RI itu menegaskan, distribusi MBG saat ini tidak tepat sasaran. Ia menemukan fakta di lapangan, terutama di wilayah Sumba, anak-anak sekolah justru belum menerima program tersebut, padahal mereka hidup dalam kondisi miskin, terpencil, dan kekurangan gizi.
“Saya baru pulang dari Sumba bersama Ketua DPD RI Pak Sultan. Anak-anak di sana tahu ada program MBG, tapi mereka belum pernah mendapatkannya. Padahal mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Abraham menilai pembagian MBG di wilayah perkotaan tidak efektif. Kehidupan masyarakat kota relatif lebih mapan, sementara menu makanan yang disiapkan juga belum tentu sesuai dengan selera anak-anak di sana. “Program ini seharusnya diprioritaskan untuk daerah miskin dan terpencil, bukan dibagi rata ke semua wilayah,” tegasnya.
Senator empat periode itu menambahkan, tujuan program MBG sebenarnya sangat baik karena dapat meningkatkan gizi sekaligus membuka lapangan kerja. Namun, pelaksanaannya justru banyak melibatkan pihak luar seperti LSM, relawan, hingga kader partai politik, bukan masyarakat setempat atau kantin sekolah.
“Kalau begini, kesannya program MBG hanya jadi ajang bagi-bagi proyek untuk kepentingan tertentu. Itu yang harus dicegah,” kata Ketua Badan Sosialisasi MPR itu.
Ia juga menyoroti aturan teknis yang mewajibkan satu dapur menyiapkan makanan untuk 3.000 siswa. Menurutnya, aturan tersebut tidak realistis, khususnya di wilayah dengan medan sulit seperti NTT. “Kalau masak dari jam 3 atau 4 pagi, sampai ke sekolah tujuan bisa jam 12 siang. Wajar kalau makanan basi,” ungkap pemilik Universitas Citra Bangsa Kupang itu.
Abraham mengusulkan agar program MBG tidak dipaksakan berlaku di seluruh provinsi. Ia menekankan agar pemerintah fokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti NTT, Papua, dan Maluku. “Cukup 15 sampai 20 provinsi sebagai sasaran awal, atau bahkan lima provinsi dulu sebagai proyek percontohan. Kalau berhasil, baru diperluas,” sarannya.
Selain itu, ia meminta aturan satu dapur untuk 3.000 siswa ditinjau ulang. “Lebih baik satu dapur melayani 500 sampai 1.000 orang. Bahkan kantin sekolah bisa dijadikan dapur agar distribusi lebih cepat,” ujarnya.
Menurut Abraham, keterlibatan UMKM lokal juga perlu diperkuat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. “Jangan semua dibawa dari pusat atau dikelola oleh orang partai. Libatkan masyarakat sebanyak mungkin agar program ini tidak menimbulkan kecurigaan,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
