Belém, Brasil, majalahparlemen.com — Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin mengajak komunitas global memperkuat peran masyarakat adat dalam mitigasi perubahan iklim saat menyampaikan pidato kunci di Paviliun Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim COP30, Brasil, Jumat (14/11/2025). Seruan itu disampaikan di hadapan puluhan delegasi internasional yang hadir pada forum tersebut.
Sultan menegaskan bahwa dunia membutuhkan pendekatan baru dalam menahan laju krisis iklim yang semakin mengancam keberlanjutan planet.
“Semua paradigma lama dalam mitigasi iklim hanya membawa kita pada ancaman lingkungan yang lebih besar. Kita membutuhkan arah baru yang menyatukan demokrasi, ekosistem, dan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam paparannya, Sultan juga mengedepankan gagasan Green Democracy atau Demokrasi Hijau yang ia inisiasi di Indonesia. Menurut dia, praktik demokrasi modern seharusnya menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap aspirasi publik, tetapi juga berpihak kuat pada kelestarian lingkungan.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada proses politik. Ia harus menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjaga alam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya menekankan.
Sultan menyoroti bahwa masyarakat adat terbukti menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan dan ekosistem global. Ia menggambarkan bahwa komunitas adat memandang hutan bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dijaga melalui nilai-nilai keseimbangan.
“Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar aset. Hutan adalah semesta kehidupan. Mereka hidup dengan kearifan yang menjaga keseimbangan, bukan eksploitasi,” ujarnya.
Indonesia, lanjut Sultan, telah menunjukkan kemajuan dalam menekan laju deforestasi dan memperkuat tata kelola hutan melalui rehabilitasi jutaan hektare lahan serta pengembangan ekonomi karbon. Langkah-langkah itu, menurutnya, sejalan dengan target dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC), termasuk komitmen menuju net-zero emission.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi strategis antara negara-negara pemilik hutan tropis seperti Indonesia, Brasil, dan Kongo. Pertukaran pengetahuan masyarakat adat dan kearifan lokal dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat diplomasi lingkungan global.
“Kerja sama Selatan–Selatan harus menjadi ruang berbagi pengalaman para penjaga hutan dunia,” katanya.
Sultan menambahkan bahwa forum multilateral seperti COP30 menjadi momentum bagi negara berkembang untuk menunjukkan kepemimpinan dalam isu lingkungan, terutama dalam memastikan bahwa masyarakat adat memperoleh peran sentral dalam pengambilan keputusan terkait hutan dan iklim.
Mengakhiri pidatonya, Sultan mengingatkan bahwa alam tengah menunjukkan batas kesabarannya.
“Dari Sahara hingga Amazon, dari Sumatera hingga Papua, pesan alam sama: pentingnya hidup berdampingan secara selaras agar keberlanjutan dapat terwujud,” tutupnya. *** (raihan/sap)
