Category Archives: POLITIK

Anggota DPD RI Ahmad Nawardi: Perlunya Kembali Merefleksikan Kemerdekaan Indonesia di HUT RI ke-76

MAJALAHPARLEMEN.COM – Ahmad Nawardi sosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada perangkat desa Nepa Kabupaten Sampang (24/08/2021). Sosialisasi empat pilar dihadiri perangkat desa dengan peserta terbatas dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Pada kesempatan itu, sebagai Anggota MPR RI, Nawardi mengajak perangkat desa Nepa untuk merefleksi Indonesia yang telah merdeka selama 76 tahun. Nawardi menegaskan bahwa perlulah kiranya kita renungkan kembali telah sampai dimanakah perjalanan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka.

Sebab, kata Anggota DPD RI dua periode itu, kenyataanya pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, tidak dapat dengan leluasa mengekspresikan kecintaan kepada Tuhannya, pemimpin dan beserta aparat negara sering tidak memperdulikan penderitaan rakyat, dan pelaksanaan hukum masih sering berpihak kepada yang membayar, bukan kepada yang benar.  https://pluginstorrents.com/ https://whitecrack.com/ https://hdlicensed.com/

Senator Jatim itu memperingatkan kepada perangkat desa Nepa agar Pancasila selalu digaungkan sebagai dasar dan falsafah bangsa, serta supaya menjadi fondasi kehidupan dan tidak menjadi hiasan untuk mempercantik negara saja.   https://plug-torrents.com/ https://cracks4soft.com/ 

“Untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian, toleransi, saling menghargai, serta memahami dan mengimplementsikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari”, pungkas Nawardi. “karena itu”, lanjutnya, “sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia perlu mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam setiap aspek kehidupan agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan”, tegas Anggota MPR RI itu. (rj)**

reloader download ativar driver booster 6.5 Program Descargar Snaptube PC gratis Snaptube For PC

unacademy

Ativador Windows 7 

Mardani Ali Sera: Jaga, Agar Tidak Ada Gagasan Jabatan Presiden Tiga Periode

Jakarta, Majalah Parlemen — Tiba-tiba saja politikus senior yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais melontarkan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Pernyataan itu disampaikan Amien melalui YouTube Channel Amien Rais Official yang diunggah pada Sabtu (13/3/2021) pukul 20.00 WIB.

“Kemudian yang lebih penting lagi, yang paling berbahaya adalah ada yang betul-betul luar biasa, skenario dan back-up politik serta keuangannya itu, supaya nanti presiden kita Pak Jokowi bisa mencengkeram semua lembaga tinggi negara, terutama DPR, MPR, dan DPD. Tapi juga lembaga tinggi negara lain, kemudian juga bisa melibatkan TNI dan Polri untuk diajak main politik sesuai dengan selera rezim,” ujarnya.

Amien Rais yang juga pernah menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan kalau arah rezim Jokowi kian jelas. Utamanya berkaitan dengan masa jabatan presiden. “Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan baru yang kemudian memberikan hak presidennya itu bisa dipilih tiga kali,” kata Amien.

Isu masa jabatan presiden tiga periode sudah muncul sejak akhir 2019, tepatnya kala ada wacana amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 di MPR. Bahkan, Zulkifli Hasan, Ketua MPR saat itu sempat ‘bertamu’ ke Istana di tengah kencangnya isu tersebut. Pada akhir tahun lalu pula, Jokowi sempat angkat bicara perihal isu tersebut. Kepala negara dengan tegas menolak kemungkinan adanya masa jabatan presiden selama tiga periode.

Menanggapi isu tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, jabatan presiden menjadi tiga periode adalah yang berbahaya. Ia meminta masyarakat, agar menjaga, sehingga tidak ada gerakan jabatan presiden menjadi tiga periode, atau tidak terjadi. “Ini berbahaya, masyarakat dan kita semua wajib menjaga, agar tidak ada gerakan, ide, dan gagasan jabatan presiden tiga periode,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/3/2021)

Menurut Mardani, jabatan presiden tiga periode bertentangan dengan reformasi. Selain itu, jabatan presiden menjadi tiga periode juga dapat merusak demokrasi. “Ini bertentangan dengan reformasi dan dapat membuat demokrasi kita mati,” ujarnya.

Mardani menilai, kekhawatiran yang muncul terkait jabatan presiden menjadi tiga periode merupakan kewajaran. Pasalnya, perimbangan jumlah koalisi dengan oposisi saat ini sangat jauh atau tidak sebanding.

“Sangat jomplang, apalagi ada gerakan Demokrat mau atau sudah dikooptasi, syaratnya 75 persen, hitung-hitungannya bisa 83 persen. Karena itu, masyarakat wajib sama-sama menjaga,” kata dia. *** (amir/sap)

Ativador Windows 8, 8.1

Ketua MPR : Hasil Reformasi Masih Kurang, Tapi Masih On The Track

Manado, Majalah Parlemen — Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat ini bangsa Indonesia telah melewati waktu 20 tahun masa reformasi. Selama 20 tahun itu hasilnya masih jauh dari harapan, tapi jalannya reformasi masih on the track.

“Jalannya sudah benar, tapi memang masih butuh waktu. Amerika Serikat saja butuh waktu 200 tahun lebih perjalanan demokrasi dan sebagai pelopor HAM masih seperti itu. Indonesia, reformasinya baru berjalan 20 tahun dan baru 73 tahun merdeka. Jadi memang masih butuh waktu,” katanya, usai menjadi narasumber pada Seminar Motivasi Kammi Indonesia, di aula Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado, Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (22/5/2018).

Untuk ke depan, kata Zulkifli Hasan, cita-cita berjalannya reformasi mesti dikuatkan lagi kepada generasi muda bangsa. Generasi muda Indonesia mesti dikuatkan lagi seputar wawasan kebangsaan, nilai luhur bangsa, toleransi, keberagaman, penghargaan kepada nilai kemanusiaan yang selama 20 tahun ini seperti hilang tak terpahami lagi.

“Semua itu harus terus digalakkan kepada generasi muda bangsa, agar tidak lagi masuk paham-paham ekstrim dan radikal yang masuk dan merusak sendi-sendir kehidupan bangsa. Sebab nilai luhur bangsa seperti Pancasila jauh lebih baik dan bagus buat rakyat Indonesia bahkan dunia mengakui itu,” tandasnya.

Zulkifli Hasan mengakui, hal tersebut membutuhkan sinergitas seluruh elemen masyarakat dengan berbagai upaya dan metode. “Saya sendiri di MPR berupaya untuk itu. Salah satunya, saya berencana akan membuat kaos bertema Pemilu Damai. Sekarang kan banyak kaos bertema ganti Presiden, dan ada juga yang lanjutkan. Kalau saya Pemilu Damai. Bagi saya, pemilu itu hal biasa, pelaksanaan demokrasi. Beda pilihan juga biasa, yang penting jaga persatuan,” katanya. *** (nas/sap)

Amien Rais Akan Hadiri Refleksi 20 Tahun Reformasi di Fraksi PAN MPR

Jakarta, Majalah Parlemen — Sejumlah pelaku gerakan reformasi 1998 akan hadir dalam acara 20 Tahun Refleksi Reformasi yang diselenggakan Fraksi PAN MPR RI di Kompleks Gedung Nusantara Ruang KK II (Ruang Bamus), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).

Acara ini akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB sampai sore dan dilanjutkan buka puasa bersama.

“Kami telah mengundang para pelaku gerakan reformasi untuk hadir dalam acara 20 Tahun Refleksi Reformasi. Dan Insya Allah beberapa tokoh telah menyatakan akan hadir untuk memberikan materi atau testimoninya,” kata ketua panitia acara 20 Tahun Refleksi Reformasi, A Bakrie di Jakarta, Minggu (20/5/2018).

Selain Amien Rais yang merupakan tokoh sentral dalam gerakan reformasi 1998, lanjut Bakrie, ada beberapa tokoh yang telah menyatakan siap hadir dan memberikan testimoni. Mereka antara lain, Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR RI, Albert Hasibuan, Sastrawan Taufik Ismail, keluarga para tokoh reformasi dan lain-lain.

“Kami telah mengundang semua para tokoh reformasi untuk hadir. Mereka akan memberikan testimoninya,” ucap Bakrie yang juga Anggota DPR RI F-PAN itu menambahkan.

Selain para tokoh refomasi acara tersebut juga akan dihadiri perwakilan BEM se-Jabodetabek dan sekitarnya.

“Selain para tokoh yang terlibat reformasi untuk hadir. Kami juga mengundang para tokoh Ormas, BEM Jabotabek,” tandasnya. *** (nas/sap)

Dua Korea Berdamai, Hamdhani Berharap Dunia Internasional Dorong Perdamaian Permanen

Jakarta, Majalah Parlemen — Anggota Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Korea Selatan, H. Hamdhani di Jakarta, Minggu (29/4/2018) berharap dunia Internasional tetap harus mendorong agar tercapai perdamaian secara permanen di Semenanjung Korea, dengan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang ada.

“Perdamaian yang permanen harus tercipta, antara lain untuk memastikan tak ada lagi ancaman senjata nuklir, wujudkan denuklirisasi, selain agar terjamin kemaslahatan di Semenanjung Korea,” kata anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem ini.

Hamdhani menanggapi peristiwa bersejarah terjadinya kesepakatan damai antara dua Korea, pasca penandatanganan damai deklarasi Panmunjom antara Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, Jumat (27/4/2018)

Hamdhani yang juga pernah menjabat anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu, mengutip The Korea Herald, dalam pertemuan ‘Jumat Berkah’ itu, Moon dan Kim juga menyepakati denuklirisasi Semenanjung Korea seperti sejak lama diminta oleh dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Ya, dunia dan kita semua bersyukur karena Korea Selatan-Korea Utara sudah berdamai. Tetapi, dunia tetap harus mendorong agar tercapai perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea, dengan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang ada,” kata Hamdhani, anggota Komisi VI DPR RI ini.

Hamdhani berpendapat kesepakatan damai dua Korea itu juga menandai berakhirnya silang sengketa yang sudah berlangsung sepanjang lebih dari enam dekade.

“Tetapi, sesungguhnya pasca penandatanganan kesepakatan damai dua pemimpin tertinggi Korea itu, kerja besar baru saja dimulai, ” kata Hamdhani, anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Tengah ini.

Para pemimpin negara lain pun menyambut baik pertemuan itu. Presiden AS Donald Trump dalam cicitan Twitter menyebutnya sebagai pertemuan bersejarah walaupun hasil konkretnya masih dinantikan. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin juga menganggap itu sebagai hal yang positif.

Sementara itu, Menlu RI Retno Marsudi melalui akun Twitter Kemenlu RI menyebut Indonesia menyambut baik hasil KTT Antar-Korea dan berharap dapat menjadi landasan kuat bagi perdamaian yang langgeng di Semenanjung Korea dan kesejahteraan bagi rakyat di kedua negara.

Seperti diketahui, dunia menyambut terjadinya perdamaian Korea Selatan-Korea Utara itu, setelah perseteruan panjang mereka selama hampir 65 tahun. Kedua pemimpin bersepakat mengakhiri Perang Korea, yang ditandai gencatan senjata pada 1953 namun tak pernah dinyatakan secara resmi berakhir, itu. *** (nas/sap)


Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kiri), dan Presiden Korea Selatan Moon Jae In ketika melintasi garis pembatas militer dan kemudian menuju ke Rumah Perdamaian, lokasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Antar Korea di Panmunjom, Jumat (27/4/2018).

DPR Setujui Sembilan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Jakarta, Majalah Parlemen — Rapat Paripurna DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyetujui sembilan orang calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terpilih untuk masa jabatan 2017–2022. Sembilan orang calon anggota KPPU tersebut telah lolos seleksi uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi VI DPR.

“Komisi VI telah menerima penugasan dari Pimpinan DPR untuk membahas 18 orang calon anggota KPPU masa jabatan 2017-2022. Para calon anggota KPPU tersebut telah melalui serangkaian ujian yang dilaksanakan oleh panitia seleksi (Pansel) Komisioner KPPU yang dibentuk Presiden,” kata Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno di ruang rapat paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Teguh menjelaskan, ada beberapa tahapan yang dilalui, yakni uji kompetensi, rekam jejak, tes kesehatan, wawancara terbuka, dan pengajuan hasil seleksi kepada Presiden. Kemudian Presiden mengajukan 18 nama kandidat anggota KPPU tersebut kepada DPR.

Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPPU sendiri telah dilakukan pada tanggal 21, 26 dan 27 Maret 2018. Berdasarkan penilaian terhadap visi, misi, program kerja, latar belakang para calon anggota dalam rapat internal, dalam rapat internal Komisi VI DPR tanggal 23 April 2018 secara mufakat disetujui oleh semua fraksi dan anggota yang hadir, Komisi VI DPR memutuskan sembilan nama yang dinilai layak dan patut menjadi anggota KPPU masa jabatan 2017-2022.

Adapun ke sembilan orang calon anggota KPPU terpilih tersebut adalah Afif Hasbullah, Chandra Setiawan, Dinnie Melanie, Guntur Syahputra Saragih, Harry Agustanto, Kodrat Wibowo, Kurnia Toha, Ukay Karyadi, dan Yudi Hidayat.

“Kami berharap di era digital ini, kesembilan nama tersebut akan mampu mengemban amanah sebagai Komisioner KPPU dan menjawab tantangan KPPU ke depan,” kata Teguh Juwarno. *** (nas/sap)

Ketua DPR Laporkan Kinerja DPR Masa Persidangan IV

Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua DPR, Bambang Soesatyo melaporkan kinerja DPR pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017.

“Pimpinan DPR berharap hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat menjadi masukan yang sangat berharga bagi Dewan, khususnya komisi-komisi DPR,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, saat membacakan pidato penutupan Masa Persidangan IV, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Bamsoet menambahkan, sebagaimana diatur dalam peraturan bersama DPR dan BPK, IHPS tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja dan dengar pendapat dengan mitra kerja masing-masing.

“DPR mengimbau Pemerintah agar penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2019 dapat disusun sesuai dengan perkembangan perekonomian domestik dan global, kebutuhan masyarakat, serta RPJMN 2015-2019,” imbuh Bamsoet.

Di sisi lain, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR juga telah menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2019 yang akan dibahas bersama Pemerintah dalam Penyusuna RAPBN 2019. “DPR berharap Pemerintah dapat memenuhi usulan anggaran tersebut, agar kinerja Dewan lebih baik guna mewujudkan lembaga parlemen modern dan memenuhi kebutuhan aspirasi rakyat,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pada masa persidangan ini, DPR telah melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Badan Keuangan RI Tahun Anggaran 2017; dua Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung; satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI; Deputi Gubernur Bank Indonesia; dan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Khusus kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia terpilih, DPR berharap agar Bank Indonesia meningkatkan koordinasi bersama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Selain itu juga, DPR berharap agar kebijakan-kebijakan Bank Indonesia ke depan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi di Indonesia,” papar Bamsoet.

Dalam pelaksanaan funsgi pengawasan, DPR telah meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, agar dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mencari metode dalam melindungi, membatasi, dan menghalangi data nomor seluler, supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Selain itu, DPR dengan tegas meminta Facebook untuk segera memperbarui ketentuan sanksi terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran perjanjian, termasuk penyalahgunaan data pengguna,” tandas Bamsoet.

Terkait dengan pelaksanaan parlemen modern, DPR melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam penyampaian laporan SPT Tahunan Pribadi (e-filling) bagi anggota DPR dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

Selain itu, DPR juga kerjasama dengan KPK dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Peresmian klinik e-LKHPN di Kompleks Parlemen sangat membantu anggota DPR yang belum memperbaharui LHKPN dengan menggunakan sistem daring (online). *** (nas/sap)

Bambang Soesatyo : Pilkada-Pemilu Tak Ganggu Kerja Parlemen

Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua DPR, Bambang Soesatyo memastikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 tidak akan mengganggu kerja-kerja parlemen.

“Kami akan tetap bekerja melayani aspirasi masyarakat seperti biasanya,” kata Bambang dalam pidato penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4).

Dia menyadari adanya keraguan dari sebagian masyarakat bahwa persiapan pilkada dan Pemilu akan menurunkan kinerja DPR. Karena itu, Bambang mengajak semua anggota DPR memaksimalkan perannya sesuai amanah konstitusi.

Dia mengatakan, dalam masa sidang ini DPR juga telah mengesahkan Peraturan DPR tentang Pengamanan Kawasan MPR, DPR, dan DPD serta rumah jabatan dan Wisma Griya Sabha.

“Melalui peraturan DPR tersebut, satuan pengamanan di masing-masing lembaga didorong melakukan perubahan manajemen dan tata kelola yang berada dalam satu komando,” ujarnya. *** (nas/sap)

Maju Cawapres, Muhaimin Silaturrahmi ke Akbar Tanjung

Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menemui Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tandjung di kediaman Akbar di Jalan Purnawarman 18 Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018) malam.

Mengenakan kemeja warna hijau gelap Cak Imin mengaku kehadirannya hanya untuk silaturrahmi dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

“Karena beliau senior di bidang politik dan perjuangan. Senior tiga lapis, waktu aktivis, di dunia politik dan sebagai kebersamaan saya yang lama di Pimpinan DPR. Dan diskusi ini menambah (wawasan) saya untuk bisa melangkah lebih tepat dan lebih baik,” ucap Cak Imin.

Cak Imin tak menampik jika kehadirannya juga berkaitan dengan Pilpres. Salah satunya niatnya menjadi Cawapres Joko Widodo. “Ya intinya minta konsultasi dan minta masukan persiapan-persiapan saya memasuki tahapan-tahapan Pilpres yang akan datang,” katanya.

“Jadi saya silaturrahmi ke Bang Akbar, minta nasihat ke senior saya yang berhasil sampai jadi negarawan, agar langkah saya tepat, agar langkah saya nggak salah menghadapi pilpers,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, kedatanganya ke rumah Akbar Tandjung untuk meminta keyakinan dirinya yang ingin maju menjadi Cawapres di Pilpers 2019 mendatang. Dirinya ingin meminta masukan dan pengalaman Akbar Tandjung yang dinilainya lebih senior dari dirinya.

Sementara itu, Akbar mengatakan, jika Muhaimin menjadi Cawapres dirinya ikut bergembira. Ia juga berharap, ke depan Muhaimin mendapatkan peluang posisi baru yakni menjadi wakil presiden.

“Ya kalau cocok (Jokowi-Cak Imin) saya sih berpendapat ya tentu cocok. Dia (Cak Imin) punya pengalaman cukup, pernah jadi menteri, pernah jadi ketua DPR, MPR jadi bisa dikatakan pengalaman cukup lengkap tapi tentu pada akhirnya calon presiden akan mengajak siapa yang akan jadi cawapres dan itulah yang akan memastikan,” kata Akbar.

Ia juga menyampaikan kebanggaanya kepada Muhaimin saat dirinya pergi ke daerah-daerah dan melihat foto Muhaimin terpampang di sana. Ia bangga karena sosok Muhaimin pernah bersamanya memimpin DPR saat itu. *** (nas/sap)

Amien Rais Minta Ibu-Ibu Berdoa Agar 2019 Ganti Presiden

Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta ibu-ibu berdoa dalam shalat malamnya agar 2019 ganti presiden.

Amien mengutarakan hal itu saat mengisi ceramah di acara Ustazah Peduli Negeri di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

“Jadi ibu-ibu bangun jam 3 pagi shalat terus berdoa pake bahasa betawi boleh doanya, allah ngerti semua bahasa. terus doanya, mudah-mudahan negeri kami negeri muslim terbesar di muka bumi ini pada tahun 2019 dapat presiden yang baru” pesan Amien.

Amien berharap, dalam Pilpres 2019 mendatang ada keajaiban seperti ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Sebagai informasi, dalam Pilkada DKI Jakarta, sejumlah pihak bahkan survei memprediksi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memenangkan konstestasi lima tahunan tersebut. Namun, perkiraan itu meleset dan akhirnya Anies Baswedan yang berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Nah, kalau di DKI Jakarta kita diberi keajaiban oleh Allah SWT, insya Allah tahun depan akan ada keajaiban lebih besar lagi,” ujar mantan Ketua MPR RI itu. *** (nas/sap)