Category Archives: EKONOMI

Menteri Keuangan G7 Sepakati Pajak Minimum Global

MAJALAHPARLEMEN.COM – Menteri Keuangan G7 yang terdiri dari negara-negara Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia ( Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang ) sepakat menetapkan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional.

Dalam pertemuan yang diadakan pada Sabtu (5/6) di Lancaster House, London, negara-negara maju dalam Kelompok G7 setuju untuk mendukung tarif pajak minimum perusahaan global setidaknya 15%, dikutip dari Reuters, 6 Juni 2021.  https://hdlicense.com/ https://protocrack.com/ https://secrack.com/ https://twitcrack.com/
Perusahaan juga harus membayar lebih banyak pajak di negara tempat mereka melakukan penjualan.

“Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global,” kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak setelah memimpin KTT G7 dua hari di London.  https://maccracked.com/ https://plug-torrent.com/

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan ini sebagai komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengakhiri apa yang dia sebut perlombaan ke dasar perpajakan global.

Menteri keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan itu kabar buruk bagi surga pajak di seluruh dunia.
Perusahaan tidak akan lagi dalam posisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan membukukan keuntungan mereka di negara-negara dengan pajak terendah,” kata Scholz.***

Penulis : Raihan Khalidah

tekken 3 game download for pc

Tangani Covid-19, Mendagri All Out Laksanakan Titah Presiden

Jakarta, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah sangat serius mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan berusaha keras mengerahkan seluruh daya upaya termasuk prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19. Kementerian yang dipimpinnya, telah menyiapkan seluruh gedung pusat pendidikan dan latihan untuk difungsikan sebagai Rumas Sakit darurat untuk pasien Corona.

” Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah, TNI dan Polri untuk siap siaga mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus untuk Kemendagri, Presiden Jokowi meminta Mendagri untuk menyiapkan gedung dan prasarana Pusat Diklat Kemendagri yang tersebar di daerah untuk menampung pasien covid 19 di daerah bila dibutuhkan,” kata Menteri Tito di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Tito menegaskan, kementeriannya akan all out melaksanakan perintah Presiden. Kini, semua gedung pusat pendidikan dan latihan milik Kemendagri di berbagai daerah telah dipersiapkan. ” Telah dipersiapkan untuk tempat perawatan pasien Covid-19 bila diperlukan” tegas Tito.

Menurutnya, alih fungsi gedung diklat Kemendagri untuk jadi RS darurat Corona merupakan tindak lanjut dari titah atau perintah Presiden Jokowi. Maka pihaknya, langsung bergerak cepat menyiapkan gedung-gedung Diklat agar bisa langsung digunakan jadi tempat perawatan pasien Corona.

” Dalam rangka merindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pemanfaatan diklat-diklat di daerah dalam rangka antisipasi penanganan Covid-19, maka sarana dan prasarana diklat yang merupakan aset Kemendagri, yaitu BPSDM Kemendagri telah kami siapkan,” katanya.

Gedung BPSDM yang telah siap digunakan untuk menampung pasien Corona kata Teguh, antara lain gedung BPSDM di Kalibata dan Bogor. Selain itu, juga telah disiapkan 4 PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makasar serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir.

” Kemendagri juga memiliki Balai-balai Diklat Pemdes, yaitu di Lampung, Yogya dan Malang. Dan yang merupakan aset daerah, dari 34 provinsi yang sudah memiliki gedung dengan kamar-kamarnya ada 32 Provinsi.

Setelah diinventarisir, total kamar di lingkungan BPSDM yang bisa dipakai untuk perawatan pasien Corona, mencapai 5.037 kamar. Namun kondisi semua kamar tidak sama. Ada yang pakai AC. Ada juga yang tidak pakai mesin pendingin udara. Prinsipnya lima ribuan lebih kamar tersebut, semuanya layak pakai. *** (nas/sap)

Ajiep Padindang : BPKH Sebaiknya Ambil Alih Bank Muamalat

Jakarta, Majalah Parlemen – Daripada menginvestasikan dana haji ke sektor infrastuktur, sebaiknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji — mengambil alih Bank Muamalat. Apalagi dana haji yang dikelola BPKH jumlahnya lebih dari Rp 100 triliun.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komite IV DPD RI, Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM usai menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2018).

Permasalahan permodalan Bank Muamalat, kata Ajiep Padindang, juga menjadi bagian hasil pengawasan Komite IV DPD RI terhadap pelaksanaan Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hasil pengawasan tersebut telah disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPD RI.

Karena itu, kata Ajiep Padindang, DPD RI mendorong pemerintah untuk ikut serta membenahi permodalan Bank Muamalat Indonesia. “Sebenarnya kondisi keuangan Bank Muamalat masih sehat. Bank tersebut hanya memerlukan tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun,” ujar anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Ajiep Padindang menilai, jika pemerintah saat ini sedang gencar menggalakan ekonomi syariah, tentu saja pemerintah juga harus menaruh perhatian dan memberikan dukungan kepada Bank Muamalat.

Pemerintah, kata Ajiep Padindang, bisa saja menugaskan BPKH untuk mengambil alih atau membeli saham Bank Muamalat. Jika Bank Muamalat mendapat tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun, Bank Muamalat bisa menerbitkan 80 miliar lembar saham baru.

“Pemerintah mestinya konsisten memberikan dukungan kepada Bank Muamalat. Jika tidak, kami khawatir Bank Muamalat sebagai pelopor perbankan syariah, nantinya dimiliki pesaham yang tidak berorientasi syariah. Nasib Bank Muamalat jangan terjadi seperti Bank Bukopin yang semula didirikan untuk gerakan koperasi, kini dimiliki pengusaha swasta penuh dan akhirnya misi Bank Bukopin berubah menjadi Bank Umum,” ujar Ajiep Padindang mengingatkan.

Seperti diketahui, Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia. *** (nas/sap)

Ajiep Padindang Berharap Dana Haji Tidak Diinvestasikan ke Sektor Infrastruktur

Jakarta, Majalah Parlemen – Meskipun sebelumnya pemerintah berkeinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur, namun Ketua Komite IV DPD RI, Dr. H. Ajiep Padindang, SE.,MM berharap agar dana haji tidak diinvestasikan ke sektor infrastruktur.

Setelah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite IV DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2018), Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang mengungkapkan harapan tersebut kepada Majalah Parlemen.

Seperti diketahui, keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik anggota dewan pengawas dan angggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penempatan dana haji pada Bank Syariah, kata Ajiep Padindang, sebagai bagian hasil pengawasan Komite IV DPD RI terhadap pelaksanaan Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hasil pengawasan tersebut telah disampaikan dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI yang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPD RI.

Berdasarkan hasil pengawasan Komite IV DPD RI, kata Ajiep Padindang, jumlah dana haji yang dikelola BPKH mengalami peningkatan dari Rp 101,6 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 110,9 triliun pada tahun 2018. Bahkan, diproyeksikan hingga tahun 2022, BPKH mengelola dana haji sebesar Rp 155,4 triliun termasuk dana abadi umat (DAU).

Masalahnya, kata Ajiep Padindang, meskipun dana haji yang dikelola BPKH mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 ini BPKH berencana mengurangi porsi penempatan dana haji tersebut pada deposito syariah dan sukuk dana haji Indonesia (SDHI), dan juga menggeser ke instrumen investasi yang memiliki yield tinggi.

Karena itu, kata Ajiep Padindang, DPD RI mendorong BPKH untuk meningkatkan porsi penempatan dana haji di deposito syariah dan penyertaan langsung (investasi langsung) pada Bank Umum Syariah Nasional dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah (BPD).

DPD RI juga mendorong BPKH untuk meningkatkan kerjasama dan peran serta BPD sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dalam menerima dan mengelola dana jamaah haji Indonesia.

Selain berharap agar dana haji tidak diinvestasikan ke sektor infrastruktur, Ajiep Padindang juga meminta pemerintah agar membuat kebijakan khusus sehingga dana yang disetor calon jamaah haji dan umrah dalam bentuk tabungan haji dan umrah hanya ditempatkan pada Perbankan syariah.

“Tidaklah tepat jika uang calon jamaah haji dan umrah itu dikelola oleh Bank Umum, kemudian dananya disalurkan secara umum. Karena peruntukannya khusus yaitu untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, mestinya dana tersebut juga dikelola secara khusus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Bahkan, kata Ajiep Padindang, dana haji yang dikelola BPKH, semuanya disimpan atau ditempatkan secara tersebar pada Bank Syariah. “Harapan kami seperti itu,” kuncinya. *** (nas/sap)

Kurtubi Berharap Indonesia Mulai Membangun PLTN

Jakarta, Majalah Parlemen — Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi mengatakan, China harus dijadikan contoh negara yang saat ini akan menjadi raksasa industri maju, karena memiliki jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang terbilang banyak.

Kurtubi mengungkapkan hal itu usai melakukan kunjungan sebagai anggota delegasi ASEAN Energy Center dalam rangka mengunjungi PLTN Fangchenggeng di China, Minggu(15/4/2018) lalu.

“China mulai membangun PLTN Pertama kali sekitar tahun 1980-an dengan membeli teknologi dari luar. Dalam 2 – 3 dekade terakhir ini jumlah PLTN terus bertambah hingga saat ini menjadi sekitar 30 unit,” ujar Kurtubi kepada Majalah Parlemen, Kamis (19/4/2018).

Pada kunjunganya itu, Kurtubi melihat bahwa Negeri Tirai Bambu itu tengah membangun 4 unit PLTN untuk melengkapi 2 unit yang sudah beroperasi, sehingga dapat menambah daya hingga 6×1.200 MW. “Semua dibangun dengan teknologi dan komponen yang sepenuhnya dibuat sendiri,” kata Kurtubi.

Hal itu membuat terkejut rombongan delegasi yang hadir. Pasalnya, China yang semula hanya sebagai pengimpor PLTN kini menjadi bagian dari negara pengekspor PLTN. Termasuk teknologi nuklir non-energi di bidang kesehatan, pertanian, kabel listrik dan lainnya.

“Kemajuan China di bidang teknologi, inovasi dan industri nuklir sangat mencengangkan rombongan delegasi,” ujar politisi Partai Nasdem itu.

Sudah tidak dirgukan lagi, tambah Kurtubi, bahwa kemajuan ekonomi China tidak bisa dilepaskan dari kemajuan industri berbasis nuklir, serta kemampuan dalam menyediakan listrik yang cukup stabil dalam menunjang proses industrialisasi yang saat ini berlangsung.

Kurtubi berharap, pembangunan PLTN di Indonesia dapat segera dimulai pada periode ke-2 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Dimana, lanjutnya, ekonomi akan bisa tumbuh lebih tinggi hingga menuju pertumbuhan di atas 7 persen.

“Ini perlu agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Korea, Jepang dan China”, kata anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini. *** (nas/sap)

Bambang Soesatyo Minta Kemendag Lakukan Operasi Pasar Bawang Putih

Majalah Parlemen, Jakarta. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera melakukan operasi pasar untuk merespons kenaikan harga bawang. Pasalnya, kenaikan harga bawang putih di pasaran membuat banyak pihak mengeluhkannya.

Bambang mengatakan, pemerintah memang telah membuka keran impor bawang putih. “Tapi belum bisa menurunkan harga bawang putih di pasaran,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (23/3/2018).

Karena itu, Bamsoet – panggilan akrab Bambang Soesatyo menegaskan, pemerintah harus melakukan upaya ekstra agar harga bawang tak meroket. “Agar Kemendag melakukan operasi pasar guna menurunkan harga bawang putih yang masih tinggi di pasaran,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, agar persoalan lonjakan harga bawang putih tak terus berulang, maka pemerintah harus membenahi sektor hulunya. Menurut Bamsoet, sebaiknya Kementerian Pertanian juga membantu para petani bawang. “Bantu petani dalam penyediaan bibit bawang putih yang unggul, agar kualitas pasca panen juga terjaga dengan baik,” katanya.

Bambang Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar itu mengusulkan agar Kementerian Pertanian menggandeng kelompok tani bawang dalam rangka memperluas lahan pertanian.

Menurut Bambang Soesatyo, perlu ada upaya untuk mengajak para petani yang sudah mengalihkan fungsi lahan mereka untuk kembali menanam bawang putih. Selain itu, mengimbau para petani untuk fokus membudidayakan bawang putih sebagai satu-satunya tanaman guna meningkatkan produksi nasional. *** (nas/sap)

Hamdhani Minta Pemerintah Tingkatkan Kualitas Mebel Indonesia

Majalah Parlemen, Jakarta. Anggota Komisi VI DPR Hamdhani meminta Pemerintah meningkatkan kualitas mebel Indonesia, sehingga ke depannya, produk mebel dalam negeri tidak kalah dari produk sintetis luar negeri. Hal ini terkait isu menurunnya daya saing industri mebel dalam negeri dengan negara lain.

“Saya melihat produk kita itu sudah sangat banyak dalam menghasilkan kayu dan rotan, tetapi tidak bisa diolah secara maksimal padahal alat-alatnya sudah ada,” kata Hamdhani di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (12/3/2018).

Politisi F-NasDem ini menilai, hal inilah yang menjadikan banyak produk sintetis dari luar negeri masuk ke Indonesia, dengan menawarkan produk yang kualitasnya lebih baik serta harganya lebih murah.

“Karena produk dalam negeri tidak bagus, banyak masyarakat kita yang lebih memilih produk sintetis dari luar negeri dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih bagus. Inilah yang menyebabkan produk mebel kita kalah saing,”  kata Hamdhani, anggota DPR dari Dapil Kalimantan Tengah ini.

Untuk itu, harus ada ketegasan dari pemerintah terhadap produk sintetis yang masuk ke Indonesia dan harus mencari cara agar masyarakat menggunakan barang-barang yang dibuat oleh dalam negeri. *** (nas/sap)

 

Saparuddin : Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Caleg