Category Archives: EKONOMI
Menteri Keuangan G7 Sepakati Pajak Minimum Global

MAJALAHPARLEMEN.COM – Menteri Keuangan G7 yang terdiri dari negara-negara Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia ( Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang ) sepakat menetapkan pajak minimum global untuk perusahaan multinasional.
Dalam pertemuan yang diadakan pada Sabtu (5/6) di Lancaster House, London, negara-negara maju dalam Kelompok G7 setuju untuk mendukung tarif pajak minimum perusahaan global setidaknya 15%, dikutip dari Reuters, 6 Juni 2021. https://hdlicense.com/ https://protocrack.com/ https://secrack.com/ https://twitcrack.com/
Perusahaan juga harus membayar lebih banyak pajak di negara tempat mereka melakukan penjualan.
“Para menteri keuangan G7 telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global,” kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak setelah memimpin KTT G7 dua hari di London. https://maccracked.com/ https://plug-torrent.com/
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan ini sebagai komitmen yang signifikan dan belum pernah terjadi sebelumnya dan akan mengakhiri apa yang dia sebut perlombaan ke dasar perpajakan global.
Menteri keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kesepakatan itu kabar buruk bagi surga pajak di seluruh dunia.
“Perusahaan tidak akan lagi dalam posisi untuk menghindari kewajiban pajak mereka dengan membukukan keuntungan mereka di negara-negara dengan pajak terendah,” kata Scholz.***
Penulis : Raihan Khalidah
Tangani Covid-19, Mendagri All Out Laksanakan Titah Presiden

Jakarta, Majalah Parlemen — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah sangat serius mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan berusaha keras mengerahkan seluruh daya upaya termasuk prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19. Kementerian yang dipimpinnya, telah menyiapkan seluruh gedung pusat pendidikan dan latihan untuk difungsikan sebagai Rumas Sakit darurat untuk pasien Corona.
” Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah, TNI dan Polri untuk siap siaga mengantisipasi lonjakan pasien. Khusus untuk Kemendagri, Presiden Jokowi meminta Mendagri untuk menyiapkan gedung dan prasarana Pusat Diklat Kemendagri yang tersebar di daerah untuk menampung pasien covid 19 di daerah bila dibutuhkan,” kata Menteri Tito di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).
Tito menegaskan, kementeriannya akan all out melaksanakan perintah Presiden. Kini, semua gedung pusat pendidikan dan latihan milik Kemendagri di berbagai daerah telah dipersiapkan. ” Telah dipersiapkan untuk tempat perawatan pasien Covid-19 bila diperlukan” tegas Tito.
Menurutnya, alih fungsi gedung diklat Kemendagri untuk jadi RS darurat Corona merupakan tindak lanjut dari titah atau perintah Presiden Jokowi. Maka pihaknya, langsung bergerak cepat menyiapkan gedung-gedung Diklat agar bisa langsung digunakan jadi tempat perawatan pasien Corona.
” Dalam rangka merindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pemanfaatan diklat-diklat di daerah dalam rangka antisipasi penanganan Covid-19, maka sarana dan prasarana diklat yang merupakan aset Kemendagri, yaitu BPSDM Kemendagri telah kami siapkan,” katanya.
Gedung BPSDM yang telah siap digunakan untuk menampung pasien Corona kata Teguh, antara lain gedung BPSDM di Kalibata dan Bogor. Selain itu, juga telah disiapkan 4 PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makasar serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir.
” Kemendagri juga memiliki Balai-balai Diklat Pemdes, yaitu di Lampung, Yogya dan Malang. Dan yang merupakan aset daerah, dari 34 provinsi yang sudah memiliki gedung dengan kamar-kamarnya ada 32 Provinsi.
Setelah diinventarisir, total kamar di lingkungan BPSDM yang bisa dipakai untuk perawatan pasien Corona, mencapai 5.037 kamar. Namun kondisi semua kamar tidak sama. Ada yang pakai AC. Ada juga yang tidak pakai mesin pendingin udara. Prinsipnya lima ribuan lebih kamar tersebut, semuanya layak pakai. *** (nas/sap)
Kurtubi Berharap Indonesia Mulai Membangun PLTN

Jakarta, Majalah Parlemen — Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi mengatakan, China harus dijadikan contoh negara yang saat ini akan menjadi raksasa industri maju, karena memiliki jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang terbilang banyak.
Kurtubi mengungkapkan hal itu usai melakukan kunjungan sebagai anggota delegasi ASEAN Energy Center dalam rangka mengunjungi PLTN Fangchenggeng di China, Minggu(15/4/2018) lalu.
“China mulai membangun PLTN Pertama kali sekitar tahun 1980-an dengan membeli teknologi dari luar. Dalam 2 – 3 dekade terakhir ini jumlah PLTN terus bertambah hingga saat ini menjadi sekitar 30 unit,” ujar Kurtubi kepada Majalah Parlemen, Kamis (19/4/2018).
Pada kunjunganya itu, Kurtubi melihat bahwa Negeri Tirai Bambu itu tengah membangun 4 unit PLTN untuk melengkapi 2 unit yang sudah beroperasi, sehingga dapat menambah daya hingga 6×1.200 MW. “Semua dibangun dengan teknologi dan komponen yang sepenuhnya dibuat sendiri,” kata Kurtubi.
Hal itu membuat terkejut rombongan delegasi yang hadir. Pasalnya, China yang semula hanya sebagai pengimpor PLTN kini menjadi bagian dari negara pengekspor PLTN. Termasuk teknologi nuklir non-energi di bidang kesehatan, pertanian, kabel listrik dan lainnya.
“Kemajuan China di bidang teknologi, inovasi dan industri nuklir sangat mencengangkan rombongan delegasi,” ujar politisi Partai Nasdem itu.
Sudah tidak dirgukan lagi, tambah Kurtubi, bahwa kemajuan ekonomi China tidak bisa dilepaskan dari kemajuan industri berbasis nuklir, serta kemampuan dalam menyediakan listrik yang cukup stabil dalam menunjang proses industrialisasi yang saat ini berlangsung.
Kurtubi berharap, pembangunan PLTN di Indonesia dapat segera dimulai pada periode ke-2 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Dimana, lanjutnya, ekonomi akan bisa tumbuh lebih tinggi hingga menuju pertumbuhan di atas 7 persen.
“Ini perlu agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Korea, Jepang dan China”, kata anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini. *** (nas/sap)
Bambang Soesatyo Minta Kemendag Lakukan Operasi Pasar Bawang Putih

Majalah Parlemen, Jakarta. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera melakukan operasi pasar untuk merespons kenaikan harga bawang. Pasalnya, kenaikan harga bawang putih di pasaran membuat banyak pihak mengeluhkannya.
Bambang mengatakan, pemerintah memang telah membuka keran impor bawang putih. “Tapi belum bisa menurunkan harga bawang putih di pasaran,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (23/3/2018).
Karena itu, Bamsoet – panggilan akrab Bambang Soesatyo menegaskan, pemerintah harus melakukan upaya ekstra agar harga bawang tak meroket. “Agar Kemendag melakukan operasi pasar guna menurunkan harga bawang putih yang masih tinggi di pasaran,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, agar persoalan lonjakan harga bawang putih tak terus berulang, maka pemerintah harus membenahi sektor hulunya. Menurut Bamsoet, sebaiknya Kementerian Pertanian juga membantu para petani bawang. “Bantu petani dalam penyediaan bibit bawang putih yang unggul, agar kualitas pasca panen juga terjaga dengan baik,” katanya.
Bambang Soesatyo yang juga politisi Partai Golkar itu mengusulkan agar Kementerian Pertanian menggandeng kelompok tani bawang dalam rangka memperluas lahan pertanian.
Menurut Bambang Soesatyo, perlu ada upaya untuk mengajak para petani yang sudah mengalihkan fungsi lahan mereka untuk kembali menanam bawang putih. Selain itu, mengimbau para petani untuk fokus membudidayakan bawang putih sebagai satu-satunya tanaman guna meningkatkan produksi nasional. *** (nas/sap)