Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan tahun 2019 merupakan tahun politik. Untuk itu, ia berharap semua dapat menyambutnya dengan penuh semangat.

“Pemilu adalah sebuah perayaan kedaulatan rakyat, sebuah kompetisi untuk memberikan pilihan yang terbaik bagi rakyat kita,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang juga diterima Majalah Parlemen.com.

Partai Golkar, kata dia, ingin mengulang kembali pesan Presiden Jokowi bahwa pemilu bukanlah sebuah peperangan. Karena itu, ia mengimbau semua pihak untuk mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan yang ada.

“Kita jangan saling menyudutkan atau mencari kesalahan satu dan lainnya. Justru dalam momen pemilu yang penting nanti, kita harus saling membesarkan dan tetap menjaga semangat persaudaraan,” ujar dia.

Airlangga menambahkan, warna politik boleh berbeda. Namun pilihan itu tidak boleh menjadikan masyarakat Indonesia terpecah belah.

“Bendera kita boleh berwarna-warni, tetapi semua itu harus tetap di bawah naungan Merah Putih yang gagah dan abadi,” ujar Airlangga . (Majalah Parlemen/latif/dohan).

Jakarta, Majalah Parlemen — Anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani mengaku optimis RUU Terorisme akan rampung sebelum lebaran. Menurutnya, masalah definisi terorisme telah mengerucut ke dalam dua alternatif.

“Memasukkan frasa adanya motif kepentingan politik, ideologi, atau ancaman terhadap keamanan negara. Dan kedua, tidak memasukkan frasa-frasa tersebut, sehingga memberikan keleluasaan yang lebih kepada aparat penegak hukum dalam memproses,” kata Arsul di Gedung Nusantara I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Arsul menerangkan, frasa adanya kepentingan motif politik, ideologi, dan atau ancaman terhadap keamanan negara itu masuk dalam bagian menimbang, maupun penjelasan umum dari UU tersebut.

Politisi PPP itu berharap agar pembahasan RUU Terorisme bisa cepat selesai. Sebelumnya, rumusan yang diajukan pemerintah tak mencantumkan ideologi dan motif politik dalam definisi terorisme. *** (nas/sap)

Jakarta, Majalah Parlemen — Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan seluruh anggota kepolisian untuk meningkatkan pengamanan terkait sejumlah aksi jaringan teroris.

“Pimpinan Polri sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran agar meningkatkan pengamanan,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Setyo mengatakan, jajaran kepolisian juga memantau informasi yang berkembang terkait dugaan rencana penyerangan terhadap anggota Polri.

Peristiwa terakhir seorang pria berinisial TS menusuk anggota Satuan Intel Brimob Polri Kelapa Dua Brigadir Kepala (Bripka) Polisi Marhum Frenje hingga meninggal dunia di Kantor Intel Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat pada Jumat (11/5/2018) dinihari sekitar pukul 02.29 WIB.

Awalnya, Bripka Marhum mengamati situasi keamanan, terdapat seseorang tidak dikenal yang mencurigakan di sekitar Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Kamis (10/5/2018) pukul 23.39 WIB.

Anggota Intel Brimob itu menggeledah badan pria yang mengaku berinisial TS tersebut, namun tidak ditemukan barang mencurigakan. Selanjutnya, Bripka Marhum membawa TS menggunakan sepeda motor ke Kantor Korps Brimob, namun pria itu mendadak menusuk perut korban dengan senjata tajam.

Rekan Bripka Marhum, Briptu Gustri dan Briptu Rahmat Muin mendengar teriakan korban sehingga anggota polisi itu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap TS.

TS tewas di lokasi kejadian, sedangkan Bripka Marhum gugur usai menjalani perawatan selama dua jam di Rumah Sakit Bhayangkara Kepala Dua, Depok.

Sebelumnya, 156 narapidana teroris bertindak rusuh dan menyandera sembilan anggota Polri di Rumah Tahanan Cabang Salemba, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Selasa (8/5/2018) malam.

Akibat penyanderaan itu, lima anggota Polri gugur usai dibunuh narapidana teroris, empat anggota Polri lainnya mengalami luka dan seorang narapidana yang menjadi salah satu pentolan teroris tewas ditembak.

Melalui pendekatan lunak, anggota Polri mampu menguasai Rutan Cabang Salemba, Kelapa Dua (Depok), dan 155 narapidana teroris menyerahkan diri. *** (nas/sap)

Depok, Majalah Parlemen — Aparat kepolisian berhasil kembali menguasai rumah tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Kamis (10/5/2018) pagi pukul 07.15.

Meski sempat ada perlawanan, sebanyak 155 tahanan di rutan cabang Salemba yang ada dalam Mako Brimob akhirnya menyerahkan diri.

Seorang sandera terakhir yakni Bripka Iwan Sarjana juga bisa dibebaskan dalam kondisi selamat pada Kamis dini hari. Iwan mengalami luka-luka dan langsung dirawat di RS Polri Kramat Jati.

Keberhasilan operasi polisi ini menjadi penutup drama kerusuhan disertai penyanderaan di dalam rutan napi teroris yang sudah berlangsung selama dua malam, sejak Selasa (8/5/2018).

Total sekitar 40 jam polisi berusaha mengambil alih kembali rutan. Selama dua malam itu, sejumlah peristiwa telah terjadi.

Selasa, 8 Mei 2018

Pukul 21.30: Wartawan mulai mendapatkan informasi tentang jebolnya tahanan napi kasus teroris di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Namun, upaya konfirmasi dilakukan ke aparat kepolisian tak mendapat jawaban.

Pukul 23.20: Konfirmasi baru didapat dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol M. Iqbal. Namun, Iqbal hanya membenarkan terjadinya kerusuhan di dalam Mako Brimob yang melibatkan tahanan dan petugas. Saat itu, polisi masih berusaha menangani kekacauan di dalam Mako.

Rabu, 9 Mei 2018

Pukul 00.05: Aparat kepolisian mulai melakukan pengamanan ketat di sekitar Mako. Wartawan diminta menjauh gerbang Mako hingga 200 meter. Di media sosial, mulai bertebar gambar dan foto yang menyebutkan kondisi terkini di Mako Brimob. Bahkan, ada salah satu akun Instagram yang disebut melakukan siaran langsung dari dalam rutan Mako Brimob yang berhasil dikuasai para napi kasus teroris.

Pukul 00.35: Polisi mulai memasang kawat berduri. Wilayah yang disterilkan juga meluas hingga gereja, rumah sakit, hingga unit Satwa Kabaharkam yang berada persis di samping Mako Brimob.

Pukul 01.07: Karo Penmas Brigjen (Pol) M Iqbal akhirnya memberikan pernyataan kepada pers. Dia membenarkan adanya kerusuhan di dalam rutan di Mako Brimob. Peristiwa itu bermula dari cekcok tahanan dengan petugas. Sejumlah petugas terluka.

Pukul 01.15: Jalan Akses UI yang berada di depan Mako Brimob Kelapa Dua ditutup sementara. Di sepanjang jalan ini, banyak disebar personel Brimob.

Pukul 02.15: Sejumlah personel polisi diperintahkan untuk bersiap siaga. Secara serentak, para personel mengokang senjata laras panjang yang dibawa. Setelah itu, terdengar perintah agar para polisi yang dilengkapi dengan helm dan rompi antipeluru tersebut mengambil tempat masing-masing untuk melindungi diri.

Pukul 05.30: Kendaraan pribadi maupun masyarakat yang berjalan kaki dilarang melintas di depan Mako Brimob.

Pukul 12.26: Karo Penmas Polri Brigjen Pol M. Iqbal mengungkapkan kerusuhan terjadi karena masalah pemberian makanan dari pihak keluarga yang harus lewat pemeriksaan petugas. Ada napi yang tidak terima dan memicu keributan.

Pukul 14.57: Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan ada korban tewas dalam insiden di Mako Brimob.

Pukul 16.00: Keterangan dari pihak kepolisian mulai terang benderang. Ada 5 anggota Densus 88 dan satu orang napi teroris tewas dalam kerusuhan di Mako Brimob. Diketahui pula, para napi teroris berhasil merebut senjata petugas dan menyandera satu anggota Densus lainnya.

Pukul 17.51: Lima anggota Densus 88 mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena yang bersangkutan gugur saat bertugas.

Pukul 17.57: Tuntutan para napi teroris kerap berubah-ubah. Awalnya, mereka protes soal makanan. Namun, belakangan mereka meminta bertemu dengan terdakwa kasus bom Thamrin, Aman Abdurrahman.

Pukul 23.28: Napi teroris berhasil menguasai seluruh rutan Mako Brimob. Polisi bahkan tak bisa mendekat ke rutan di blok lain yang menampung tahanan di luar kasus teroris. Polisi hanya bisa berjaga di luar gedung.

Kamis, 10 Mei 2018

Sekitar pukul 00.00: Bripka Iwan Sarjana, sandera terakhir berhasil dibebaskan dalam keadaan hidup. Iwan mengalami luka lebam di bagian tubuh dan beberapa bagian tubuh. Pembebasan Iwan ini adalah hasil negosiasi dengan pihak napi teroris yang meminta makanan.

Pukul 02.18: Satu unit mobil barracuda masuk ke dalam Mako Brimob Kelapa Dua.

Pukul 07.15: Operasi pengambil-alihan rutan yang dikuasai tahanan berakhir. Polisi memberikan ultimatum terlebih dulu untuk para tahanan menyerahkan diri sebelum melakukan penyerbuan. Ada 145 tahanan yang menyerahkan diri. Semantara 10 orang lainnya sempat melawan. Namun, setelah beberapa lama, 10 tahanan itu juga akhirnya menyerahkan diri. Tak ada korban jiwa dalam operasi pengambil-alihan kali ini.

Pukul 07.25: Terdengar bunyi ledakan keras dan suara tembakan dari arah dalam Mako Brimob Kelapa Dua. Wartawan langsung merunduk untuk berlindung. Sementara aparat kepolisian terlihat bersiap mengokang senjata. Polisi mengatakan suara dentuman dan senjata itu sebagai tanda sterilisasi untuk memastikan operasi pengambil-alihan rutan di Mako Brimob berakhir. *** (nas/sap)

Jakarta, Majalah Parlemen — Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya lima anggota polisi saat insiden kerusuhan dan penyanderaan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/5/2018).

Seperti diketahui, penyanderaan terhadap petugas kepolisian yang dilakukan narapidana teroris di Rutan Mako Brimob itu berlangsung sejak Selasa malam, (8/5/2015‎) berhasil ditanggulangi kepolisian. Sebanyak 155 narapidana teroris menyerahkan diri Kamis pagi (10/5/2018).

“Fraksi PPP DPR RI menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas gugurnya lima petugas kepolisian dalam insiden di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Semoga para syuhada pembela NKRI tersebut husnul khatimah,” kata Reni, yang juga anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IV ini.

Atas insiden tersebut, Reni tetap mengapresiasi petugas Polri yang telah berhasil mengakhiri drama penyanderaan dengan baik. Namun Reni berpesan agar institusi kepolisian mengambil pelajaran, sehingga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Peristiwa di Mako Brimob juga memberi pesan, betapa ideologi kelompok teroris adalah kekerasan yang tak memiliki adab. Ajaran agama yang seolah dijadikan dasar dalam bertindak jelas merupakan pembajakan atas keluhuran agama. Tindakan teroris jauh dari nilai agama dan nilai kemanusiaan,” tambah Reni, anggota Komisi X DPR RI ini.

Karena itu, Reni mendorong aparat kepolisian untuk senantiasa waspada terhadap ancaman terorisme dengan mengedepankan penanganan pendekatan secara persuasive, sebagai bagian dari upaya deradikalisasi atas pemahaman yang diyakini oleh kelompok ini.

“Upaya ini penting untuk memastikan penanganan terorisme tetap dalam koridor hokum,” ujar politisi PPP ini. *** (nas/sap)

Jakarta, Majalah Parlemen — Penyerangan narapidana teroris terhadap aparat kepolisian di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Selasa (8/5/2018), memakan korban jiwa 5 orang dari aparat dan 1 narapidana teroris. Mengenai insiden yang terjadi, SETARA Institute menyampaikan duka atas gugurnya sejumlah anggota Polri dalam penanganan kerusuhan tersebut.

Ketua SETARA Institute Hendardi menyatakan, peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa penanganan narapidana dan lembaga pemasyarakatan terorisme tidak bisa menggunakan standar biasa, karena narapidana teroris masuk kategori high risk dan perlu penanganan khusus.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan dukungan penguatan Lapas untuk jenis-jenis kejahatan serius. Hendardi melihat, aksi penyerangan oleh napi teroris menunjukkan bahwa kekuatan kelompok teror masih eksis dan efektif berjejaring dan terus menjadi ancaman bagi keamanan.

“Peristiwa ini mengingatkan semua pihak untuk tidak berkompromi dengan radikalisme dan terorisme yang mengancam keamanan dan ideologi bangsa,” ujar Hendardi dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Untuk meminimalisir terorisme di tengah masyarakat, Hendardi menegaskan perlu adanya upaya pencegahan dari mulai hulu, yakni intoleransi.

“Semua pihak harus menghentikan politisasi isu intoleransi dan radikalisme hanya untuk kepentingan politik elektoral 2018 dan 2019, yang justru memberikan ruang bagi kebangkitan kelompok ekstrimis,” tegasnya. *** (nas/sap)

Jakarta, Majalah Parlemen — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Menyitir Informasi dari laman acch.kpk.go.id, Sabtu (5/5/2018) Amin Santono memiliki harta mencapai Rp 15.417.196.088. Harta tersebut terakhir dilaporkan Amin pada 1 Desember 2014. Harta tersebut melonjak Rp 7 miliar dari laporan sebelumnya pada 22 Juli 2010, dengan total Rp 8.801.416.506.

Harta Amin terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Amin memiliki harta tidak bergerak senilai Rp 11.379.733.000. Harta tidak bergerak Amin melonjak sekira Rp 5 miliar dari yang sebelumnya.

Adapun, harta tidak bergerak Amin berupa tiga bidang tanah di daerah Kuningan, Jawa Barat. Kemudian, sembilan aset tanah dan bangunan di Jakarta Timur, serta, tanah dan bangunan di Kota Bekasi.

Sedangkan harta bergerak Amin, yakni berupa enam unit mobil yang masing-masing bermerk Toyota Kijang, Honda CR-V, Ford Ranger, Honda City, Toyota Fortuner, serta Mitsubishi Outlander. Amin juga mempunyai satu unit motor Honda, serta dua buah alat mesin roti.‎ Jika ditotal, harta bergerak Amin berjumlah Rp1,5 miliar.

Pria asal Kuningan, Jawa Barat ini juga memiliki aset berupa usaha perikanan, dan peternakan serta 12 usaha lainya yang nilainya mencapai Rp 2,3 miliar. Usaha lainnya itu meliputi bisnis cuci mobil, counter pulsa, akupuntur, swalayan.

Kemudian, barber shop, toko kue, refleksi, kantin, laundry, counter CD dan DVD, serta kedai Juice. Sedangkan pada usaha di bidang perikanan dan peternakan, Amin memiliki 30 unit keramba dan 10 ekor sapi.

‎Kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga memiliki harta tidak bergerak lainnya berupa logam mulia dan Batu mulia dengan total nilai Rp 1,2 miliar. Dia juga memiliki giro setara lainnya sekitar Rp276 juta.

Amin tidak memiliki piutang. Tapi dia memiliki utang pinjaman uang sebesar Rp 1,7 miliar, berupa barang Rp 166 juta dan dalam bentuk kartu kredit berjumlah Rp 33 juta. Ditotal, utang keseluruhan Amin senilai Rp1,9 miliar. *** (nas/sap)

Jakarta, Majalah Parlemen — Novanto terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012. Akhirnya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Mantan Ketua DPR Setya Novanto itu dengan vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim, Yanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/4/2018).

Vonis itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MKD akan mengambil sikap terkait vonis 15 tahun penjara mantan Ketua DPR Setya Novanto.

“Hari ini kami akan menggelar rapat internal, dan sudah diagendakan juga membicarakan masalah Pak Setya Novanto,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Dasco mengatakan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), status keanggotan Novanto di DPR masih jelas selama status hukumnya belum berkekuatan hukum tetap atau inkrach.

“Ya, kalau lihat MD3 itu harus inkrach, tapi nanti akan kita bicarakan karena beberapa teman minta itu diagendakan,” jelasnya.

Dasco mengatakan, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu hanya bisa lengser dari keanggotaan DPR bila mengundurkan diri atau meninggal dunia. Namun begitu, semua keputusan akhir akan ditentukan oleh anggota MKD.

“Ya belum tahu, karena ini agendanya baru menyampaikan bahwa ini sudah ada keputusan, bagaimana sikap MKD itu saja. Ya sementara masih mengikuti peraturan UU yang berlaku,” tandasnya. *** (nas/sap)

Jakarta, Majalah Parlemen — Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan menilai, selama ini belum ada roadmap (peta jalan) pemberantasan narkoba di Indonesia yang jelas dan masif dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, setiap hari selalu ada berita tentang pengungkapan sindikat narkoba, tapi model pemberantasannya tidak pernah diungkap. Ini jadi masalah tersendiri.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, sejauh ini BNN hanya sibuk mengungkap banyak sindikat narkoba tanpa dibarengi dengan grand design bagaimana memberantas narkoba hingga ke akarnya. Ini penting dilakukan, agar publik tahu bahwa BNN punya metode pemberantasan narkoba yang strategis.

“Indonesia darurat narkoba, tapi tidak pernah ada langkah penanganan yang terarah. Enggak pernah ada grand design atau roadmap pemberantasan narkoba yang begitu masif. Setiap hari hanya disajikan ada sindikat yang ditangkap dan diungkap,” kata Arteria dalam rapat dengan Kepala BNN, Heru Winarko di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Arteria mensinyalir, BNN berhadapan dengan para pengusaha dan penguasa dalam pemberantasan narkoba. BNN dituntut berani membuka siapa saja pengusaha dan penguasa di balik peredaran narkoba di Tanah Air. Tempat hiburan dan pariwisata yang juga disebut-sebut menjadi lokasi peredaran narkoba harus pula disebut degan jelas.

“Yang bapak lawan pengusaha dan penguasa yang hebat-hebat. Ada banyak sindikat yang diungkap pada 2018 ini. Sindikat sendiri petanya seperti apa. Tempat hiburan malam dan pariwisata, sebut saja di mana itu,” ujar anggota DPR dari Dapil Jatim VI ini. *** (nas/sap)