Bandung, majalahparlemen.com — Pemerintah semakin memperkuat komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) meresmikan peluncuran Move-id, sebuah pusat informasi terpadu untuk migrasi aman, vokasi, dan pembangunan bagi calon maupun purna pekerja migran.
Peresmian dilakukan di Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (19/6/2025). Program ini merupakan kolaborasi strategis antara KemenP2MI dan GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), lembaga kerja sama pembangunan Jerman.
“Move-id hadir sebagai pilot project untuk menghadirkan layanan informasi lengkap, terverifikasi, dan mudah diakses mengenai migrasi yang aman dan prosedural,” ujar Direktur Jenderal Penempatan KemenP2MI, Ahnas.
Ahnas menjelaskan, pusat layanan ini dirancang tidak hanya untuk calon pekerja migran, tetapi juga mereka yang telah kembali ke Tanah Air. Di Move-id, masyarakat dapat berkonsultasi langsung terkait berbagai informasi—mulai dari prosedur kerja ke luar negeri, dokumen yang dibutuhkan, jenis pelatihan, hingga sistem perlindungan di negara tujuan.
“Jika para pekerja sudah teredukasi sejak awal, mereka akan lebih siap, lebih aman, dan tidak mudah menjadi korban penipuan atau perdagangan orang. Edukasi adalah kunci utama dalam pelindungan,” tegasnya.
Untuk saat ini, Move-id baru hadir di dua provinsi, yakni di BP3MI Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun jangkauannya jauh lebih luas. Unit di Jabar akan melayani wilayah Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Lampung. Sedangkan unit di NTB mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
“Tujuan kami adalah membangun kesadaran dan pemahaman tentang migrasi yang tertib dan legal, terutama di kantong-kantong PMI,” tambah Ahnas.
Manajer Program GIZ, Makhdonal Anwar, menyampaikan bahwa Move-id dirancang untuk memberi akses informasi dan konsultasi bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, bukan hanya ke Jerman, melainkan ke berbagai negara tujuan lainnya.
“Kami bekerja bersama BP3MI Jabar dan NTB untuk menjangkau lebih banyak calon pekerja migran dan memastikan mereka mendapatkan informasi yang benar dan menyeluruh,” katanya.
Kepala BP3MI Jabar, Kombes Mulia Nugraha, menyambut baik peluncuran ini. Ia menilai kehadiran Move-id sebagai tonggak baru dalam upaya memberdayakan masyarakat Jawa Barat yang ingin menjadi PMI dengan jalur resmi dan aman.
“Pemerintah menargetkan 425 ribu PMI tahun ini. Maka, sinergi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sangat penting agar persepsi terhadap migrasi menjadi seragam dan berorientasi pada pelindungan,” jelasnya. *** (raihan/sap)
