Kementerian P2MI meminta pendampingan BPKP untuk memastikan pelaksanaan Program SMK Global berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel guna menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang siap bersaing di pasar internasional.
Jakarta, majalahparlemen.com — Upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja global tidak hanya bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, tetapi juga pada tata kelola program yang akuntabel dan sesuai regulasi. Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam persiapan pelaksanaan Program SMK Go Global.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani menemui Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), guna berkonsultasi terkait persiapan sekaligus meminta pendampingan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Christina, Program SMK Go Global merupakan program yang diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
“Konsultasi ini merupakan upaya Kementerian P2MI mempersiapkan pelaksanaan program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja internasional,” kata Christina.
Dalam pertemuan tersebut, Christina didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian P2MI Dwiyono dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan BPKP dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada aspek pengadaan yang akan mendukung implementasi program.
“Kami ingin memastikan tata kelola di Kementerian P2MI, utamanya terkait proses pengadaan berjalan baik sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, kami juga meminta pendampingan dari BPKP agar program ini berjalan taat asas,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat program yang melibatkan pengelolaan anggaran negara membutuhkan pengawasan sejak tahap perencanaan agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian.
Christina menegaskan, pendampingan BPKP diharapkan dapat membantu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh proses on the right track, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Program SMK Go Global merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kualitas lulusan pendidikan vokasi agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja internasional. Program ini juga menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memperluas peluang kerja di luar negeri bagi tenaga kerja Indonesia yang kompeten.
Melalui sinergi dengan BPKP, Kementerian P2MI berharap aspek pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi dapat diperkuat sejak tahap awal pelaksanaan program sehingga tujuan peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dicapai secara efektif.
“Kementerian P2MI berkomitmen menjalankan setiap program strategis pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, serta orientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Christina. *** (raihan/sap)
