Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penguatan pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Upaya tersebut ditempuh melalui kolaborasi lintas kementerian sebagai langkah konkret memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Komitmen itu disampaikan Mukhtarudin saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KemenP2MI, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kantor KemenP2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
“Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan dua arahan penting: meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran dan memperkuat kompetensi mereka agar lebih sejahtera. Kolaborasi ini menjadi bagian nyata dari implementasi arahan tersebut,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki lebih dari 37 ribu lembaga pelatihan vokasi, dengan sekitar 17 ribu di antaranya berada di bawah naungan kementerian dan lembaga negara. Seluruhnya, kata dia, dapat menjadi simpul strategis dalam membina dan menyiapkan calon pekerja migran yang terampil dan berdaya saing tinggi.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah nyata mempercepat transformasi pekerja migran Indonesia menjadi tenaga profesional yang terampil, terlindungi, dan sejahtera,” tegas Mukhtarudin.
Dalam kerja sama dengan Kementerian ESDM, program akan difokuskan pada penguatan pelatihan vokasi sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pertambangan, migas, serta energi terbarukan. Kolaborasi ini juga mencakup pertukaran informasi tentang penempatan dan peluang kerja bagi calon PMI di sektor tersebut.
Sementara itu, bersama Kementerian Perindustrian, kerja sama diarahkan untuk optimalisasi pelatihan keahlian calon PMI di sektor industri, melalui pemanfaatan balai pelatihan industri di berbagai daerah.
“Saat ini kami tengah menjalankan program pelatihan untuk 320 peserta, meliputi bahasa, hospitality, dan keterampilan industri. Program ini dipersiapkan agar calon PMI mampu bersaing di negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Belanda,” papar Mukhtarudin.
Adapun kolaborasi dengan Kementerian UMKM berorientasi pada pemberdayaan ekonomi para PMI purna tugas. Fokusnya meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi pembiayaan, kemitraan usaha, hingga perluasan pasar bagi produk-produk yang dikembangkan oleh mantan PMI dan keluarganya.
“Kolaborasi ini membuka ruang bagi pekerja migran untuk terus berdaya, bahkan setelah kembali ke tanah air. Mereka bisa menjadi pengusaha tangguh yang mandiri dan turut menggerakkan ekonomi daerah,” kata Mukhtarudin.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Mukhtarudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman. Turut hadir Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan, yang juga menandatangani perjanjian kerja sama teknis dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), Masrokhan.
Melalui sinergi ini, KemenP2MI berharap percepatan pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi PMI tidak hanya meningkatkan kualitas tenaga kerja, tetapi juga menciptakan ekosistem keberlanjutan ekonomi pekerja migran Indonesia, baik di luar negeri maupun setelah kembali ke tanah air.
“PMI bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga aset bangsa yang perlu didukung agar terus produktif dan berdaya saing. Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi fondasi penting menuju pekerja migran yang unggul dan sejahtera,” pungkas Mukhtarudin. *** (raihan/sap)
