Anggota DPD RI, Hilmy Muhammad meminta penghentian sementara pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan investigasi menyeluruh menyusul meninggalnya lima peserta selama latihan dasar.
Jakarta, majalahparlemen.com — Keselamatan peserta dalam program pelatihan yang diselenggarakan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, menjadi perhatian setelah dilaporkan adanya korban jiwa dalam proses pendidikan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Peristiwa tersebut memunculkan desakan, agar pemerintah mengevaluasi metode pelatihan, sekaligus memastikan standar keselamatan diterapkan dalam setiap tahapan rekrutmen.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, MA. — meminta pemerintah menghentikan sementara rangkaian pelatihan calon manajer KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), menyusul meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (28/6/2026), Pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelatihan.
Gus Hilmy yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai, penghentian sementara diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan dan memastikan penyebab meninggalnya para peserta dapat diungkap secara transparan.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut juga mempertanyakan relevansi penggunaan pendekatan latihan dasar kemiliteran dalam proses pembentukan calon manajer koperasi. Menurutnya, kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola koperasi lebih berkaitan dengan kemampuan manajerial, kepemimpinan organisasi, tata niaga, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY tersebut menyatakan, pelatihan bagi calon manajer semestinya lebih berfokus pada penguatan kemampuan kepemimpinan, kecerdasan emosional, pengambilan keputusan, serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasional koperasi.
Selain metode pelatihan, ia juga meminta adanya evaluasi terhadap prosedur seleksi kesehatan peserta. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah penyelenggara telah menerapkan pemeriksaan kesehatan yang memadai sebelum peserta mengikuti aktivitas fisik dengan tingkat risiko tertentu.
Hilmy juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi melakukan audit terhadap pelaksanaan program, termasuk menilai apakah metode pelatihan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan keselamatan kerja dan regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, ia meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara independen apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan meninggalnya peserta.
Menurut Hilmy, proses hukum diperlukan apabila hasil investigasi menunjukkan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan dalam penyelenggaraan pelatihan.
Kasus ini, menurutnya, menjadi momentum untuk mengevaluasi model pelatihan bagi calon pengelola lembaga ekonomi desa agar tetap berorientasi pada peningkatan kapasitas profesional tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan keselamatan peserta.
Hingga keterangan ini disampaikan, belum terdapat penjelasan resmi dari penyelenggara pelatihan maupun kementerian terkait mengenai penyebab meninggalnya lima peserta serta langkah evaluasi yang akan ditempuh pemerintah. *** (raihan/sap)
