PAPDESI menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menekankan kolaborasi desa untuk memperkuat rantai pasok, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Semarang, majalahparlemen.com — Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kesiapan tata kelola dan kolaborasi di tingkat desa. Penguatan rantai pasok, penyediaan tenaga kerja lokal, hingga sinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi bagian penting agar kedua program dapat berjalan berkelanjutan.
Karena itu, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG dan KDMP.
Deklarasi tersebut disampaikan di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (27/6/2026), dan disaksikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yandri mengatakan, sebagian besar pelaksanaan MBG maupun KDMP berada di wilayah desa, sehingga membutuhkan dukungan aktif pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa.
Ia mengajak seluruh aparatur desa untuk menyukseskan kedua program tersebut sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat setempat.
Menurut Yandri, operasional KDMP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari desa. Ia meminta agar setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut segera dilaporkan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Ia juga menilai, kerja sama antara KDMP, MBG, dan BUMDes di Desa Bergas Kidul menjadi contoh kolaborasi yang diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program. Jika ditemukan kendala dalam implementasi, pemerintah akan melakukan perbaikan tata kelola agar program tetap berjalan, bukan menghentikannya.
Yandri menambahkan, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden melalui agenda membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Selain dua program tersebut, Kemendes PDT juga menyiapkan kolaborasi lintas kementerian. Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dikembangkan sekitar 40.000 titik budidaya ikan air tawar, sementara bersama Kementerian Perdagangan disiapkan program Desa Ekspor yang diarahkan untuk memanfaatkan peluang pasar di puluhan negara tujuan ekspor. Pemerintah juga mengembangkan Desa Tematik sebagai bagian dari penyedia bahan baku bagi program MBG.
Ketua Umum PAPDESI, Wargiyati mengatakan, organisasinya mendukung pelaksanaan MBG, karena dinilai telah membuka peluang kerja bagi masyarakat desa melalui relawan, sekaligus mendorong terbentuknya desa-desa tematik sebagai bagian dari rantai pasok pangan.
Menurutnya, program tersebut juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat rentan, termasuk anak sekolah serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
PAPDESI juga menyatakan dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Organisasi itu menilai koperasi berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, menyediakan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau, serta menjadi pemasok kebutuhan bagi SPPG melalui kerja sama dengan BUMDes.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Mendes Yandri juga didampingi Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Tabrani dan Kepala BPSDM Kemendes PDT, Agustomi Masik. *** (raihan/sap)
