Uni Eropa menawarkan sistem satelit Copernicus untuk membantu Indonesia memetakan wilayah terdampak dan mendukung pencarian korban gempa M7,7 di NTT.
Moskow, majalahparlemen.com — Kerusakan infrastruktur, gangguan komunikasi dan luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan dalam pencarian serta penyelamatan korban gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk membantu pemetaan wilayah bencana, Uni Eropa menawarkan dukungan melalui sistem observasi bumi berbasis satelit Copernicus.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen menyampaikan kesiapan tersebut melalui akun media sosial X pada Sabtu (15/8/2026). Tawaran itu diberikan ketika operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah terdampak gempa masih berlangsung.
Gempa yang dimaksud merupakan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi. Menurut BMKG, gempa terjadi pukul 04.58 WIB dengan episentrum sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer.
Baca juga :
Gempa M7,7 Guncang Flores, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami
Copernicus merupakan program observasi bumi Uni Eropa yang menyediakan data mengenai kondisi permukaan bumi melalui berbagai sumber pengamatan, termasuk satelit. Dalam situasi bencana, data tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran wilayah yang terdampak.
Tawaran Uni Eropa menjadi relevan karena proses penanganan bencana di Flores menghadapi kondisi geografis yang kompleks. Data pengamatan dari udara dapat membantu petugas memperoleh informasi mengenai lokasi yang mengalami perubahan atau kerusakan dan menjadi bahan pendukung bagi operasi di lapangan.
Namun, tawaran tersebut belum berarti sistem Copernicus telah dikerahkan ke Indonesia. Pernyataan von der Leyen menyebut, Uni Eropa siap mengerahkan sistem tersebut untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan.
Baca juga :
Gempa M7,7 Guncang Flores, BNPB Catat 47 Korban Meninggal
Ancaman di wilayah terdampak belum sepenuhnya berakhir setelah gempa utama. BMKG mencatat 235 gempa susulan hingga pukul 14.00 WIB pada 15 Agustus 2026, dengan magnitudo antara 2,5 dan 6,2. Tren aktivitas tersebut saat itu belum menunjukkan peluruhan yang signifikan.
BMKG sebelumnya juga menerbitkan peringatan dini tsunami setelah gempa utama. Peringatan tersebut kemudian diakhiri pada pukul 07.30 WIB. Hasil pemantauan menunjukkan tsunami terdeteksi di sejumlah wilayah, termasuk Labuan Bajo sebesar 0,36 meter dan Maurole, Ende, sebesar 0,94 meter.
Kondisi tersebut membuat informasi spasial yang cepat menjadi penting bagi proses penanganan. Pemerintah tidak hanya membutuhkan data mengenai korban dan kerusakan bangunan, tetapi juga gambaran wilayah yang mengalami gangguan akses, terutama ketika sejumlah gempa susulan masih terjadi.
Tawaran Uni Eropa juga menunjukkan bagaimana teknologi pengamatan bumi semakin digunakan dalam penanganan bencana. Data satelit dapat menjadi lapisan informasi tambahan bagi pemerintah ketika akses langsung ke sejumlah lokasi mengalami hambatan.
Namun, data satelit tidak menggantikan kerja tim pencarian dan penyelamatan di lapangan. Informasi dari pengamatan udara tetap perlu dipadukan dengan laporan pemerintah daerah, petugas kebencanaan, citra lapangan dan data kebencanaan lainnya untuk menentukan kebutuhan paling mendesak.
Bagi Indonesia, dukungan seperti ini dapat memperkuat kapasitas pemetaan ketika terjadi bencana besar yang berdampak pada wilayah luas. Pemanfaatannya akan bergantung pada koordinasi antara pemerintah Indonesia dan pihak yang menyediakan data, termasuk bagaimana informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan operasional. *** Sumber: Sputnik (raihan/sap)
