Jakarta, majalahparlemen.com — Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tidak berdiam diri dan segera mengambil peran nyata dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Sudan yang hingga kini terus menelan korban jiwa.
Menurut data yang dikutip dari CNN Indonesia, perang berkepanjangan di Sudan telah menewaskan lebih dari 40.000 orang dan membuat 12 juta jiwa mengungsi. Kondisi tersebut, kata Gus Hilmy, bukan lagi sekadar konflik politik atau perebutan kekuasaan antar faksi bersenjata, melainkan bencana kemanusiaan global yang menuntut kehadiran nyata dunia, termasuk Indonesia.
“Ini bukan lagi konflik politik. Puluhan ribu orang tewas, jutaan lainnya terusir dari rumah, dan fasilitas publik lumpuh total. Ini sudah masuk kategori pembantaian kemanusiaan. Indonesia tidak boleh diam. Presiden harus mengambil peran nyata di krisis Sudan,” tegas Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).
Sebagai Katib Syuriyah PBNU dan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Gus Hilmy menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk bersikap aktif, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan perdamaian dunia sebagai bagian dari cita-cita bangsa.
“Kita lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Karena itu, sikap diam terhadap kejahatan kemanusiaan berarti mengkhianati nilai dasar Republik ini, mengingkari jati diri kita sendiri,” ujarnya tajam.
Gus Hilmy menyerukan agar Indonesia memimpin upaya diplomasi kemanusiaan internasional melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok. Langkah ini, katanya, penting untuk menekan pihak-pihak yang bertikai agar segera menghentikan kekerasan dan membuka jalur aman bagi warga sipil.
“Yang utama adalah keselamatan warga sipil. Setelah itu, Indonesia perlu mendorong Dewan Keamanan PBB menghentikan pasokan senjata ke pihak yang berkonflik agar gencatan senjata bisa segera tercapai,” ujar anggota DPD RI itu.
Selain langkah diplomasi, Gus Hilmy juga mendesak Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan keberpihakan pada rakyat Sudan. “Kita harus berpihak pada rakyat, bukan pada kubu politik mana pun. Ini soal kemanusiaan, bukan soal legitimasi kekuasaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Hilmy meminta pemerintah segera mengirimkan bantuan kemanusiaan nyata, baik berupa tenaga medis, logistik, maupun perlindungan bagi pengungsi melalui Kementerian Luar Negeri, BNPB, dan PMI.
Ia juga mengimbau ormas-ormas Islam, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil untuk ikut bergerak menunjukkan solidaritas kemanusiaan. “Sudan adalah cermin nurani dunia. Ketika dunia bungkam, kita harus bersuara. Ketika kekuasaan sibuk saling menuduh, Indonesia harus hadir membawa nilai kemanusiaan,” seru Gus Hilmy.
Menutup pernyataannya, Gus Hilmy menilai tragedi di Sudan bukan hanya soal satu negara, melainkan ujian bagi seluruh umat manusia. “Kita tidak sedang menyaksikan perang di negeri jauh. Ini adalah ujian: apakah nilai kemanusiaan masih hidup dalam diri kita. Indonesia harus menjawabnya dengan tindakan nyata,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
