Padang, majalahparlemen.com — Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Sumatera Barat bukan sekadar agenda seremonial. Di balik Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN 2026 yang digelar Kamis (17/4/2025), tampak upaya serius menyelaraskan arah kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan riil daerah.
Diskusi yang dikhususkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 ini menjadi ruang penting untuk membedah persoalan mendasar pembangunan di daerah—mulai dari kebocoran fiskal, hingga efektivitas belanja negara.
Dalam forum tersebut, Asisten II Pemprov Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan, delapan prioritas pembangunan daerah sudah mengacu pada RPJMN Asta Cita. Namun, kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal. Meski mencapai makro seperti rasio gini dan IPM menunjukkan perbaikan, persoalan mendasar seperti tingginya kemiskinan tetap membayangi.
Pada kesempatan yang sama, Senator asal Sumbar, Cerint Iralloza, menyoroti pentingnya menjadikan aspirasi lokal sebagai landasan penyusunan rekomendasi DPD. “Kebijakan fiskal nasional tidak boleh mengabaikan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, menekankan pentingnya sinkronisasi antara RKP dan KEM-PPKF agar kebijakan tidak hanya terarah, tetapi juga terjangkau secara fiskal. Ia juga menegaskan komitmen DPD RI dalam mengawal hasil musrenbang daerah agar tak berhenti di atas kertas.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, memberikan data yang cukup mengesankan: rasio gini Sumbar 2024 sebesar 0,287—ketiga terendah nasional—dan IPM 76,43% melampaui target. Namun, ekonom Universitas Andalas, Dr. Fajri Muharja, menyampaikan peringatan: Sumbar masih mencetak angka kemiskinan terdidik dalam jumlah besar, dengan Padang sebagai episentrumnya.
Tak kalah pentingnya, ilmuwan mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta yang mencetak sebagian besar lulusan sarjana, serta mendorong penelitian dan UMKM kampus sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal.
Komite IV DPD RI mencatat semua temuan ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan. “Kami memastikan semua masukan ini dibahas dalam rapat kerja bersama pemerintah pusat,” tutup Novita, seraya menegaskan, pembangunan nasional harus dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap tantangan di daerah. *** (raihan/sap)
