
Semarang, majalahparlemen.com — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan komitmen DPD RI untuk mendorong sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komite IV DPD RI bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP), di Semarang, Kamis (17/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.
“Agenda ini bukan hanya diskusi, tapi cara kita menangkap aspirasi dan realitas daerah, khususnya di Jawa Tengah, untuk memperkaya kebijakan nasional,” ujar Tamsil di hadapan peserta dari unsur akademisi, pemerintah pusat, dan daerah.
Menurutnya, Asta Cita menjadikan daerah sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan visi tersebut bergantung pada keselarasan program pusat dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Tamsil juga menyinggung tantangan ekonomi global seperti proteksionisme Amerika Serikat, pelemahan rupiah, dan tekanan pasar saham yang harus diantisipasi melalui desain APBN 2026 yang adaptif dan tangguh.
“APBN bukan hanya alat fiskal, tapi harus menjadi perisai terhadap gejolak global. Ini bisa tercapai bila kebijakan pusat dan daerah selaras,” tegasnya.
Dalam FGD itu, Tamsil menyoroti empat isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, penguatan belanja daerah untuk sektor produktif, seperti pertanian, pendidikan vokasi, dan infrastruktur dasar.
Kedua, sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah, agar implementasi kebijakan lebih efektif. Ketiga, optimalisasi potensi daerah, khususnya Jawa Tengah yang disebutnya sebagai “jantung ekonomi nasional. Keempat, pemberdayaan UMKM dan hilirisasi industri lokal sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“DPD RI siap menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional. Kami harap FGD ini melahirkan rekomendasi konkret dan visioner untuk masa depan Indonesia,” pungkas Tamsil.
FGD ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Rektor UNDIP Prof. Suharnomo, Dekan FEB UNDIP Prof. Faisal, serta sejumlah pakar dan pejabat daerah, termasuk Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo dan dua Guru Besar FEB UNDIP, Prof. FX Sugiyanto dan Prof. Nugroho Sumarjiyanto. *** (rai/sap)




















































