Semarang, majalahparlemen.com — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-APBN Tahun Anggaran 2026 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis (17/4/2025). FGD ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait arah kebijakan fiskal nasional.
Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan memberikan pertimbangan atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, serta anggota Komite IV DPD RI lainnya. Forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bappeda kabupaten/kota, akademisi Undip, dan kalangan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Tamsil Linrung menegaskan, FGD ini merupakan wujud nyata fungsi DPD RI sebagai penghubung antara kepentingan nasional dan daerah. Ia menekankan pentingnya menjadikan daerah sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan nasional.
“Daerah bukan hanya objek pembangunan, tapi harus dilibatkan sebagai pengambil keputusan. FGD ini adalah ruang demokratis untuk menyuarakan kebutuhan nyata dari bawah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menyampaikan beberapa tantangan utama yang dihadapi daerah, seperti ketidaksesuaian program pusat dengan kebutuhan lokal, keterbatasan fiskal, rendahnya kualitas SDM, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih adaptif dan inklusif.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari angka kemiskinan yang masih tinggi (9,58%), tingginya jumlah anak tidak sekolah, hingga lebih dari satu juta rumah tidak layak huni. Meski demikian, Jawa Tengah tetap memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, industri, pariwisata, dan ketahanan pangan nasional.
Dari kalangan akademisi, Prof. Nugroho SBM dan Prof. F.X. Sugiyanto dari FEB Undip menyoroti asumsi-asumsi makro RAPBN 2026 yang dinilai perlu disesuaikan dengan realitas ekonomi global dan domestik. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan harga minyak dunia.
Selain itu, sejumlah perwakilan Bappeda kabupaten/kota mengeluhkan kebijakan mandatory spending dari pemerintah pusat yang dianggap membatasi fleksibilitas fiskal daerah, terutama bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dan sangat bergantung pada transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Isu-isu lain yang turut mencuat dalam diskusi adalah pentingnya digitalisasi pembangunan, penguatan UMKM, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Semua masukan dari FGD ini akan dihimpun dan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi resmi Komite IV DPD RI, untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun RKP dan RAPBN 2026. Tak hanya di Jawa Tengah, FGD serupa juga digelar secara paralel di Sumatera Barat sebagai bagian dari pendekatan wilayah dalam menjaring aspirasi dari seluruh penjuru Tanah Air.
Melalui forum ini, DPD RI kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan fiskal yang lebih adil, berpihak pada daerah, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. *** (raihan/sap)
