Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria mendorong desa di Indonesia memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan belajar dari Jepang dan melibatkan masyarakat serta berbagai pihak.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pembangunan desa di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sama. Desa pesisir berhadapan dengan ancaman tsunami dan gelombang pasang, sementara desa di lereng gunung, sepanjang sungai, kawasan hutan, hingga wilayah kering memiliki risiko bencana yang berbeda.
Keragaman risiko tersebut membuat pembangunan infrastruktur saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat desa. Pengetahuan warga, sistem kesiapsiagaan dan kemampuan menghadapi keadaan darurat perlu menjadi bagian dari pembangunan desa.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria mengatakan, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Jepang dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana. Menurut dia, pengalaman Jepang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kedisiplinan dan kemampuan masyarakat.
Riza, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Kolaborasi dan Dukungan ICMI DKI Jakarta untuk Jakarta dan Indonesia bertema kesiapsiagaan Indonesia dengan belajar dari Jepang. Kegiatan yang digelar di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta pada Sabtu (8/8/2026) itu diselenggarakan ORDA ICMI Jakarta Selatan bersama pihak dari Jepang.
Riza mengatakan, Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Bencana tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapan masyarakat dan sistem penanganan yang memadai.
Menurut Riza, Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan karakter geografis dan ancaman yang berbeda. Desa di wilayah pesisir menghadapi ancaman tsunami dan gelombang pasang, sedangkan desa di kawasan pegunungan menghadapi risiko erupsi dan longsor.
Risiko lain terdapat di desa yang berada di sepanjang sungai dan menghadapi banjir serta longsor pada musim hujan. Kawasan hutan dan lahan gambut memiliki kerentanan terhadap kebakaran, sementara desa di wilayah kering menghadapi kekeringan dan keterbatasan air bersih.
Sebagian desa juga berada di kawasan patahan aktif sehingga memiliki risiko gempa bumi yang dapat terjadi tanpa banyak waktu untuk persiapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kesiapsiagaan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh desa.
Riza menilai, pembangunan desa perlu mencakup pembentukan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan menghadapi risiko bencana. Infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi tetap dibutuhkan, tetapi perlu disertai kapasitas masyarakat untuk merespons keadaan darurat.
Kemendes PDT, kata Riza, mendorong pembangunan desa tangguh melalui penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi dan kerja sama lintas sektor. Pendekatan tersebut menempatkan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan hanya respons setelah bencana terjadi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, komunitas dan warga. Menurutnya, masing-masing pihak dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya melalui pendekatan yang disebut octahelix.
Riza mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pendampingan desa, termasuk dengan berbagi pengetahuan, pengalaman dan teknologi. Ia mengatakan kerja sama tersebut dibutuhkan agar masyarakat desa tidak hanya mendapat dukungan ketika pembangunan berjalan, tetapi juga ketika menghadapi risiko dan masalah.
Riza juga mengingatkan bahwa belajar dari Jepang tidak berarti menyalin seluruh sistem negara tersebut. Praktik yang dianggap berhasil perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Pendekatan ini menjadi penting karena karakter risiko bencana di setiap desa berbeda. Sistem peringatan dini, latihan evakuasi, tata ruang, kesiapan fasilitas publik dan kapasitas warga, misalnya, perlu disesuaikan dengan jenis ancaman yang paling mungkin terjadi di masing-masing wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, Riza juga meninjau bakti sosial berupa layanan pengobatan THT gratis yang diikuti 300 peserta. Kegiatan itu diselenggarakan Badan Otonomi Perempuan ICMI DKI Jakarta bersama ICMI Orwil DKI Jakarta.
Kegiatan dialog dan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Wilayah ICMI Orwil DKI Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 26-27 September 2026. *** (raihan/sap)
