Kementerian P2MI bersama KBRI Port Moresby dan KRI Vanimo memetakan peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Papua Nugini, mulai dari perkebunan hingga sektor kesehatan dan penerbangan.
Jakarta, majalahparlemen.com — Upaya memperluas pasar kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) terus dilakukan di tengah kebutuhan tenaga kerja terampil di sejumlah negara tujuan. Selain membuka peluang kerja baru, langkah tersebut juga diarahkan untuk memastikan proses penempatan berlangsung sesuai tata kelola yang memberikan perlindungan bagi pekerja.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (WamenP2MI), Christina Aryani bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby dan Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Vanimo sepakat memperkuat sinergi untuk mengembangkan peluang penempatan pekerja migran Indonesia di Papua Nugini.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan daring antara Christina Aryani, Duta Besar RI untuk Papua Nugini Okto Dorinus Manik, dan Konsul Jenderal RI di Vanimo Tangkuman Alexander Immanuel pada Kamis (25/6/2026).
Christina mengatakan, hasil identifikasi awal menunjukkan sejumlah sektor di Papua Nugini membutuhkan tenaga kerja terampil dari Indonesia. Selain sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini telah menyerap tenaga kerja Indonesia, peluang juga terbuka di sektor kehutanan atau logging, pertambangan, konstruksi, ritel, perhotelan, hingga kesehatan.
Menurut dia, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan seiring kebutuhan tenaga kerja profesional di negara tersebut.
Selain itu, Papua Nugini juga membutuhkan tenaga pilot untuk melayani transportasi masyarakat dan distribusi logistik ke berbagai wilayah terpencil. Kebutuhan tersebut muncul karena kondisi geografis negara itu yang masih didominasi kawasan hutan dan wilayah dengan akses darat yang terbatas.
Christina menyebut Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk tenaga pilot untuk penerbangan perintis ke daerah-daerah terpencil.
Dalam pertemuan itu juga dibahas kebutuhan tenaga kerja dari salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit besar di Papua Nugini yang membutuhkan sekitar 300 pekerja migran Indonesia.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemetaan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan sekaligus memastikan proses penempatan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan memperhatikan aspek pelindungan pekerja.
Selain membuka peluang kerja, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesiapan pekerja sebelum keberangkatan. Untuk itu, Christina mendorong keterlibatan KRI Vanimo dalam Program Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) bagi calon pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat yang akan ditempatkan di Papua Nugini.
Program tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman mengenai budaya masyarakat setempat, kebiasaan sosial, kondisi keamanan, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan selama bekerja di negara tujuan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat keberhasilan penempatan pekerja migran tidak hanya ditentukan oleh keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya setempat. *** (raihan/sap)
