Jakarta, majalahparlemen.com — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi melalui pembaruan nota kesepahaman (MoU) dalam bidang pendidikan dan perlindungan pekerja migran. Kolaborasi ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membekali calon pekerja migran dengan keterampilan vokasi dan pendidikan inklusif, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penyatuan dua program unggulan lintas kementerian: Kelas Migran milik KemenP2MI dan Sekolah Rakyat yang dikembangkan oleh Kemensos. Integrasi kedua program ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi calon pekerja migran serta memperkuat kesiapan mereka sebelum berangkat ke luar negeri.
“Tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi antar-instrumen negara untuk memperkuat kualitas pelayanan pekerja migran, baik sebelum, saat penempatan, maupun setelah mereka kembali ke Tanah Air,” ujar Menteri P2MI Mukhtarudin, di Jakarta, Senin (3/11/2025).
Mukhtarudin menjelaskan, Kelas Migran akan menjadi bagian dari sistem pembelajaran berbasis komunitas di bawah payung Sekolah Rakyat. Program ini dirancang agar peserta didik dapat mempelajari bahasa asing, keterampilan vokasional, serta wawasan ketenagakerjaan internasional.
“Kementerian P2MI akan bersinergi dengan Kemensos dalam mengoptimalkan Sekolah Rakyat. Materinya akan mencakup isu-isu pekerja migran, terutama bagi mereka yang memiliki minat bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan, inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari dua arahan utama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia di semua fase penempatan, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami jelas — melindungi pekerja migran dan menyiapkan mereka dengan kemampuan vokasional yang relevan,” kata Mukhtarudin.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen Kemensos untuk memperkuat sinergi lintas kementerian demi perluasan akses pendidikan. Hingga kini, Kemensos telah mengelola 166 titik Sekolah Rakyat dari jenjang SD hingga SMA, dengan lebih dari 6.700 siswa di tingkat SMA.
“Kehadiran kami bersama KemenP2MI adalah untuk memperkuat kolaborasi menjalankan amanah Presiden, khususnya lewat Sekolah Rakyat. Nantinya, siswa yang berminat menjadi pekerja migran akan mendapatkan tambahan pendidikan bahasa dan keterampilan kerja,” jelasnya.
Mensos juga mengapresiasi sistem pemetaan pendidikan dan sertifikasi milik KemenP2MI yang dinilai mampu membantu Sekolah Rakyat dalam menyiapkan siswa sesuai minat dan bakat mereka.
“Kami senang KemenP2MI memiliki peta pendidikan dan sertifikasi yang jelas. Ini akan menjadi acuan penting agar Sekolah Rakyat dapat menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan lapangan kerja global,” ujarnya. *** (raihan/sap)
