Jakarta, majalahparlemen.com — Komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina kini memasuki babak baru, kolaborasi di sektor pertanian. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa Indonesia siap menjadi mitra strategis Palestina dalam mengembangkan produk pertanian, bahkan membuka peluang investasi dan pelatihan di tanah air.
Hal itu disampaikan Mentan saat menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
“Indonesia akan selalu ada untuk Palestina. Kami siap memberi ruang dan dukungan konkret agar Palestina bisa mengembangkan produk pertanian, termasuk melalui kerja sama langsung di Indonesia,” ujar Amran.
Tak hanya janji manis, Mentan menyodorkan rekam jejak: produktivitas pertanian Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian negara-negara sahabat, seperti Malaysia dan Jepang. Ia menyebut pendekatan Indonesia sebagai “model yang ingin dipelajari”.
“Baru-baru ini Malaysia datang untuk belajar, dan minggu depan giliran Jepang. Hari ini kami menerima Dubes Palestina. Ini bukti bahwa pertanian Indonesia sudah diakui secara global,” katanya.
Bagi Indonesia, kerja sama ini tak hanya soal dukungan politis, tetapi juga kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Palestina membutuhkan akses teknologi dan pelatihan, sementara Indonesia membuka peluang diplomasi teknis sekaligus investasi.
Dubes Al-Shun menyambut hangat tawaran kerja sama ini. “Kami tidak pernah meragukan dukungan Indonesia. Kini saatnya kita melangkah ke sektor strategis seperti pertanian, yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Menurut Al-Shun, salah satu harapan besar dari kerja sama ini adalah mengirim ahli dan profesional pertanian Palestina untuk belajar langsung di Indonesia, termasuk berpartisipasi dalam proyek-proyek lapangan.
“Kami berharap Indonesia menerima tenaga ahli kami agar dapat bersama-sama membangun sistem pertanian yang tangguh,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, direncanakan akan ada penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua negara pada Mei 2025. MoU tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi program pelatihan, pertukaran pengetahuan, serta dukungan teknologi dan investasi.
Kerja sama pertanian ini bisa menjadi bentuk diplomasi solidaritas yang bukan hanya simbolik, tapi menyentuh akar persoalan di Palestina—yakni ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. *** (irvan/sap)
