Kemendes PDT mendorong desa wisata Lampung terintegrasi dengan kuliner, akomodasi, internet, produk lokal, dan peningkatan SDM desa.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pengembangan desa wisata di Lampung dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam. Pemerintah pusat mendorong agar potensi wisata di tingkat desa dihubungkan dengan kuliner, akomodasi, transportasi, konektivitas internet, serta produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan masyarakat setempat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan pendekatan tersebut diperlukan agar aktivitas wisata memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi warga desa. Produk seperti nanas, singkong dan pisang disebut dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa wisata.
Gagasan itu disampaikan Yandri dalam audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.
Menurut Yandri, pengelolaan desa wisata perlu membuat kunjungan wisatawan terhubung dengan berbagai kegiatan ekonomi lokal. Fasilitas seperti tempat makan, akomodasi, ruang untuk beraktivitas dan berfoto, serta akses internet menjadi bagian dari konsep tersebut.
Pendekatan itu juga menempatkan desa wisata sebagai bagian dari pengembangan desa tematik yang masuk dalam 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia. Dengan demikian, pariwisata tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan sektor ekonomi lain yang sudah berkembang di desa.
Lampung memiliki basis ekonomi yang cukup beragam, mulai dari pertanian dan perkebunan hingga sektor kelautan, wisata bahari, bentang alam dan pertambangan. Dalam konteks desa wisata, keberagaman tersebut membuka ruang untuk menghubungkan kegiatan pariwisata dengan produk dan usaha masyarakat setempat.
Namun, pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan pada infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Kemendes PDT juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, termasuk melalui kesempatan bagi pemuda desa untuk belajar sekaligus bekerja di Jepang.
Warga desa yang terpilih dan mendapatkan pelatihan direncanakan memperoleh pengalaman kerja di Jepang sebelum kembali ke Indonesia. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan kembali di daerah asal.
Program tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat. Yandri menekankan bahwa pelaksanaan berbagai agenda pembangunan desa tidak dapat hanya bergantung pada kementerian di tingkat pusat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyatakan pemerintah provinsi siap menghubungkan program pemerintah pusat dengan agenda pembangunan desa di Lampung. Menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.
Tantangan desa bukan sekadar menemukan potensi wisata, tetapi membangun keterhubungan antar-sektor di tingkat desa. Desa wisata membutuhkan rantai ekonomi yang memungkinkan wisatawan membelanjakan uangnya pada usaha masyarakat, sementara produk pertanian dan perkebunan memperoleh pasar tambahan dari aktivitas pariwisata. *** (fatoni/raihan)
