Purbaya Yudhi Sadewa dicopot setelah setahun menjadi Menteri Keuangan. Dari Danantara, Whoosh, TKD, Coretax hingga DTSEN, ini jejak kontroversinya.

Jakarta, majalahparlemen.com — Purbaya Yudhi Sadewa tidak pergi dari Kementerian Keuangan dengan jejak yang sunyi.

Selama sekitar satu tahun menduduki kursi yang sebelumnya ditempati Sri Mulyani Indrawati, Purbaya tampil sebagai Menteri Keuangan yang gemar membuka persoalan ke ruang publik. Ia bicara tentang pajak, transfer daerah, Danantara, Whoosh, Coretax, subsidi hingga kualitas data sosial ekonomi.

Sebagian kebijakannya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan memperkuat penerimaan negara. Namun cara Purbaya menyampaikannya berkali-kali memicu perdebatan, termasuk dengan pejabat pemerintah sendiri.

Pada akhirnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya pada Senin, 14 September 2026. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kemudian ditunjuk sebagai penggantinya.

Tidak ada satu alasan resmi yang secara spesifik disebut sebagai penyebab pencopotan. Namun satu hal sulit diabaikan: selama setahun, Purbaya hampir tidak pernah jauh dari kontroversi.

Dari “Suara Kecil” ke Kursi Menteri

Kontroversi pertama datang bahkan sebelum Purbaya sempat membangun citra sebagai Menteri Keuangan baru.

Pada September 2025, ketika menanggapi tuntutan 17+8 mahasiswa dan masyarakat sipil, Purbaya menyebutnya sebagai “suara kecil rakyat”. Ia juga mengatakan demonstrasi akan hilang apabila ekonomi mampu tumbuh 7 persen.

Pernyataan itu memicu kemarahan publik. Purbaya kemudian meminta maaf dan menyebut dirinya sebagai “Menteri Kagetan”. Kalimat itu akhirnya seperti menjadi pembuka dari satu tahun penuh gejolak.

Sebulan kemudian, Purbaya mencopot 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak karena pelanggaran etika dan disiplin. Komisi XI DPR mendukung langkah tersebut, tetapi keputusan itu membuat suasana internal Kementerian Keuangan memanas.

Purbaya tampaknya tidak datang untuk mempertahankan status quo. Ia datang untuk mengubah cara uang negara dikelola—dan melakukannya dengan gaya yang jauh lebih terbuka.

Benturan Pertama dengan Lingkar Istana

Oktober 2025 menjadi bulan ketika perbedaan itu mulai terlihat terang. Dalam polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya mengancam menarik pendanaan apabila penyerapan anggaran tidak optimal hingga Oktober. Menurutnya, pemerintah memiliki uang, tetapi persoalannya adalah kemampuan menyerap anggaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan kemudian membantah pandangan tersebut dan menyatakan penyerapan MBG sudah baik.

Itu bukan pertengkaran biasa. Untuk pertama kalinya, publik melihat seorang Menteri Keuangan berhadapan terbuka dengan pejabat senior pemerintah mengenai program prioritas Presiden. Dan benturan itu bukan yang terakhir.

Rp919 Triliun Dipangkas Menjadi Rp693 Triliun

Purbaya kemudian masuk ke wilayah yang jauh lebih sensitif: hubungan fiskal pusat dan daerah. Transfer ke Daerah untuk 2026 ditetapkan Rp693 triliun. Angka tersebut memang lebih tinggi dari rancangan awal Rp650 triliun, tetapi masih jauh di bawah alokasi 2025 yang sekitar Rp919,9 triliun.

Alasannya, menurut Purbaya, adalah evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menyoroti dana yang mengendap di bank serta dugaan penyelewengan. Bagi pemerintah pusat, pengurangan transfer adalah bagian dari upaya memperbaiki efektivitas belanja.

Bagi daerah, konsekuensinya berbeda: ruang fiskal menyempit. Sebanyak 18 gubernur kemudian memprotes kebijakan tersebut. Purbaya tetap bertahan dan membantah tudingan bahwa pemerintah sedang melakukan sentralisasi fiskal.

Ketika “Baku Tikam” Terjadi di Depan Publik

Masalah berikutnya bukan lagi soal angka APBN. Kali ini soal cara pemerintah berkomunikasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak terus-menerus “baku tikam” di depan publik karena dapat melemahkan pemerintah.

Purbaya membalas. Ia mengatakan, kebijakannya didasarkan pada survei Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan menegaskan bahwa dirinya tidak bergerak sendiri karena kebijakannya merupakan perintah Presiden. Ia bahkan menyindir bahwa stabilitas pemerintah baik di mata masyarakat, “kecuali di mata orangnya”.

Di titik ini, persoalannya mulai berubah. Yang diperdebatkan bukan lagi semata-mata apa kebijakannya, tetapi bagaimana seorang pejabat pemerintah menyampaikan perbedaan kebijakan kepada publik.

Whoosh dan Batas APBN

Lalu datang polemik Whoosh. Danantara sempat mewacanakan agar APBN ikut menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang disebut sekitar Rp116–118 triliun.

Purbaya menolak. Dalam media gathering APBN 2026 pada Oktober 2025, ia mengatakan APBN tidak boleh digunakan untuk menanggung risiko bisnis proyek komersial. Jika proyek tersebut merupakan aset bisnis, risikonya semestinya dikelola oleh entitas yang menaunginya.

Posisinya keras. Tetapi sebulan kemudian, Purbaya melunak. Ia mengakui bahwa keputusan akhir berada di tangan pimpinan dan pemerintah akan cenderung membayar bagian infrastrukturnya.

Polemik Whoosh menunjukkan batas yang harus dihadapi seorang Menteri Keuangan: idealisme fiskal tetap harus bernegosiasi dengan keputusan politik pemerintah.

Rp200 Triliun: Jurus Besar Mengejar Pertumbuhan

Jika ada satu kebijakan yang paling menggambarkan filosofi Purbaya, mungkin jawabannya adalah penempatan dana pemerintah di bank.

Sekitar Rp200 triliun dana pemerintah dipindahkan dari Bank Indonesia ke lima bank besar BUMN: Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Tujuannya jelas: memperbesar likuiditas perbankan agar kredit tumbuh dan aktivitas ekonomi bergerak.

Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga Juli 2027. Total dana pemerintah yang ditempatkan di bank-bank negara bahkan disebut akan mendekati Rp400 triliun.

Purbaya sedang bertaruh pada satu mekanisme sederhana: uang lebih banyak di bank → kredit lebih besar → investasi dan konsumsi meningkat → pertumbuhan ekonomi naik. Tetapi mekanisme itu memiliki syarat. Uang harus benar-benar masuk ke sektor produktif.

Jika tidak, likuiditas besar hanya menjadi angka besar di sistem perbankan tanpa menghasilkan pertumbuhan yang sepadan. Kekhawatiran investor terhadap kebijakan ini kemudian menjadi bagian dari tekanan yang mengiringi pemerintahannya.

Pajak: Tidak Naikkan Tarif, Kejar yang Belum Bayar

Di sektor pajak, Purbaya mengambil jalur lain. Ia tidak ingin pemerintah terburu-buru menaikkan tarif pajak. Fokusnya adalah memperluas basis pajak dan mengejar wajib pajak yang selama ini belum memenuhi kewajiban.

Ia juga mendorong pemungutan pajak dari pedagang e-commerce yang dinilai belum optimal masuk dalam basis perpajakan.

Namun terhadap pengemplang pajak, pendekatannya jauh lebih keras. Sekitar 200 pengemplang pajak besar menjadi target. Pegawai Kementerian Keuangan yang terbukti melakukan fraud juga diancam akan dicopot.

Hingga Juli 2026, Purbaya mengklaim penerimaan pajak tumbuh hampir 30 persen secara tahunan. Ia mengaitkannya dengan transformasi birokrasi dan penutupan kebocoran penerimaan, bukan kenaikan tarif.

Pada saat yang sama, ia memilih tidak menaikkan cukai rokok pada 2026 dan menunda sejumlah pungutan lain hingga kondisi ekonomi dinilai lebih stabil. Strateginya konsisten: perbesar penerimaan tanpa membuat beban tarif semakin berat.

Defisit Mendekati Garis 3 Persen

Mengejar pertumbuhan membutuhkan ruang fiskal. Pada Juli 2026, proyeksi defisit APBN dinaikkan menjadi 2,85 persen terhadap PDB—sangat dekat dengan batas legal 3 persen.

Tambahan subsidi energi sebesar Rp132 triliun akibat lonjakan harga energi global ikut memperbesar tekanan terhadap APBN. Di sinilah pendekatan Purbaya mendapat ujian paling serius.

Mendorong ekonomi membutuhkan belanja. Tetapi semakin besar belanja dan defisit, semakin besar pula kebutuhan menjaga kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah mengelola utang dan APBN.

Naskah sumber mencatat, masa jabatan Purbaya juga diwarnai pelemahan rupiah dan kekhawatiran investor. Fitch dan Moody’s disebut menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif.

Coretax: Dari Sistem Bermasalah hingga “Joki SPT”

Persoalan kemudian merambah teknologi perpajakan. Pada Januari 2026, Purbaya melakukan sidak ke kantor Danantara setelah muncul keluhan tentang Coretax. Ia datang bersama tim IT Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa langsung persoalan tersebut.

Dua bulan kemudian, kritiknya semakin keras. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Purbaya menyebut desain Coretax bermasalah dan mempertanyakan keberadaan perusahaan jasa perangkat lunak yang menjadi perantara akses.

Fenomena lain ikut muncul: jasa “joki SPT” dengan tarif sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Bagi publik, persoalan Coretax bukan sekadar gangguan teknologi.

Jika sistem perpajakan digital yang seharusnya menyederhanakan kepatuhan justru melahirkan perantara informal, maka reformasi digital menghadapi persoalan yang lebih mendasar: sistem harus mudah digunakan oleh masyarakat biasa, bukan hanya oleh mereka yang memiliki akses dan keahlian.

Dua Dirjen Dicopot

April 2026, giliran internal Kementerian Keuangan yang berguncang. Purbaya mencopot Dirjen Anggaran, Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Fiskal, Febrio Kacaribu.

Pencopotan tersebut dikaitkan dengan informasi mengenai kondisi kas negara yang disebut hanya cukup untuk dua minggu. Purbaya juga mengungkap adanya bisik-bisik internal mengenai gaya kepemimpinannya.

Jika sebelumnya ia berselisih dengan pejabat di luar kementerian, kali ini konflik menyentuh struktur internalnya sendiri. Dan itu membuat pertanyaan mengenai gaya kepemimpinan Purbaya semakin sulit dihindari.

Anggaran Bencana dan Data yang Dipertanyakan

Menjelang akhir masa jabatannya, dua persoalan kembali memperlihatkan karakter Purbaya: anggaran mitigasi bencana dan kualitas data pemerintah.

Pada 7 September 2026, Presiden meminta peningkatan signifikan anggaran mitigasi bencana. Purbaya mengatakan, akan menyesuaikan anggaran dengan permintaan BNPB, tetapi mempertanyakan perhitungan kebutuhan karena belum menerima rinciannya.

Angka anggaran BNPB yang tercantum dalam sumber naskah menunjukkan penurunan dari Rp4,9 triliun pada 2024 menjadi Rp2 triliun pada 2025 dan Rp491 miliar pada 2026.

Dua hari kemudian, Purbaya kembali membuat pernyataan keras. Kali ini mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Ia mempertanyakan bagaimana anaknya bisa masuk desil 7 sementara seorang tukang becak berada di desil 10. Padahal, negara disebut telah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS untuk pembangunan data tersebut.

Purbaya bahkan mengancam akan kembali menggunakan data lama jika DTSEN tidak diperbaiki. Ironisnya, kritik itu muncul hanya beberapa hari sebelum dirinya dicopot.

Whoosh 80 Tahun dan Kalimat “Kita Sudah Mati”

Pada 8 September 2026, tepat setahun setelah dilantik, Purbaya kembali berbicara tentang Whoosh. Restrukturisasi utang menghasilkan tenor hingga 80 tahun dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun.

Alih-alih menggunakan bahasa teknokratis, Purbaya memilih berseloroh bahwa masyarakat tidak perlu terlalu khawatir karena “kita sudah mati”. Bagi sebagian orang, itu mungkin sekadar humor.

Namun, dalam konteks utang negara dan proyek infrastruktur bernilai besar, kalimat tersebut mudah berubah menjadi simbol dari gaya komunikasi Purbaya: terus terang, spontan, dan sering kali terlalu tajam untuk persoalan yang membutuhkan kehati-hatian.

Rp120 Triliun dan Danantara

Menjelang akhir masa jabatannya, persoalan Danantara kembali muncul. Purbaya mendorong agar sekitar Rp120 triliun keuntungan Danantara disetorkan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dana itu dimaksudkan menjadi bantalan fiskal pemerintah. Purbaya menyebut rencana tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo. Tetapi Danantara disebut masih keberatan dan besaran setoran tersebut belum dipastikan.

Polemik ini menyentuh pertanyaan fundamental: di mana batas antara aset investasi negara dan kebutuhan kas pemerintah?

Bagi Kementerian Keuangan, keuntungan tersebut dapat memperkuat ruang fiskal. Bagi pengelola investasi negara, persoalannya adalah bagaimana menjaga kemampuan aset negara untuk terus menghasilkan keuntungan.

Perbedaan perspektif itulah yang membuat angka Rp120 triliun menjadi jauh lebih besar daripada sekadar angka dalam APBN.

Lalu Datang 14 September

Purbaya akhirnya dicopot. Tidak ada pengumuman pemerintah yang secara spesifik menyebut salah satu dari kontroversi tersebut sebagai penyebab pergantian.

Namun, rentetan peristiwa selama satu tahun membuat pencopotan itu menjadi akhir yang tidak sepenuhnya mengejutkan.

Purbaya adalah menteri yang mencoba menggunakan instrumen fiskal secara agresif untuk mengejar pertumbuhan. Ia mendorong likuiditas perbankan, menekan kebocoran pajak, mempertahankan defisit mendekati batas legal, mengevaluasi transfer daerah dan berusaha menarik keuntungan aset negara untuk memperbesar ruang fiskal.

Pendekatan tersebut sekaligus membawa konsekuensi. Ia harus berhadapan dengan pasar, pemerintah daerah, pejabat Istana, birokrasi internal dan pengelola aset negara.

Apa yang Sebenarnya Berakhir? Dengan pergantian Purbaya oleh Suahasil Nazara, yang berakhir bukan hanya satu masa jabatan. Pergantian ini juga membuka pertanyaan mengenai arah fiskal pemerintahan Prabowo setelah satu tahun eksperimen kebijakan yang relatif agresif.

Banyak pertanyaan: Apakah pemerintah akan tetap mempertahankan strategi mendorong pertumbuhan melalui likuiditas besar dan belanja fiskal? Apakah defisit akan kembali ditekan menjauh dari batas 3 persen? Bagaimana hubungan Kementerian Keuangan dengan Danantara? Siapa yang akhirnya menanggung risiko Whoosh? Dan apakah pemerintah akan melanjutkan pendekatan Purbaya dalam mengejar penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak?

Suahasil kini menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia datang bukan ke Kementerian Keuangan yang sama seperti setahun lalu. Ia menerima kementerian yang telah melewati satu tahun penuh eksperimen kebijakan, konflik komunikasi, tekanan pasar dan perdebatan mengenai batas kewenangan fiskal.

Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Tetapi perdebatan yang ia buka belum selesai. Yang berganti adalah menterinya. Pertanyaan tentang arah uang negara tetap berada di meja pemerintah. *** (raihan/sap)