Prabowo kembali dari KTT BRICS 2026 di New Delhi. Indonesia membawa agenda pangan, energi, industrialisasi, perdagangan dan tata kelola global.

Jakarta, majalahparlemen.com — Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2026 membawa sejumlah agenda ekonomi dan diplomasi yang harus diterjemahkan menjadi kepentingan konkret di dalam negeri. Setelah menghadiri pertemuan tingkat tinggi di New Delhi, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Jakarta dengan pesan utama tentang ketahanan pangan, energi, perdagangan, industrialisasi dan posisi negara berkembang dalam tata kelola global.

Pesawat yang membawa Prabowo dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (14/9/2026) pukul 00.08 WIB. Prabowo sebelumnya mengikuti KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India, pada 12-13 September sebagai kepala negara dari anggota penuh BRICS.

Kepulangan itu menutup rangkaian agenda diplomasi Indonesia di forum yang tahun ini dipimpin India. Namun, ukuran keberhasilan Indonesia bukan hanya kehadiran presiden di forum tersebut, melainkan apakah agenda yang dibawa ke BRICS dapat menghasilkan perdagangan, investasi, teknologi, penguatan industri dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan di dalam negeri.

Dalam pertemuan BRICS, Prabowo menempatkan ketahanan nasional sebagai salah satu dasar kekuatan negara. Ia mengaitkan kekuatan tersebut dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi, menyediakan pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena keanggotaan BRICS memberikan Indonesia akses lebih luas ke forum yang mempertemukan sejumlah negara dengan pasar, sumber daya alam dan kapasitas produksi besar. Dalam KTT kali ini, Prabowo mendorong negara-negara anggota untuk mengoptimalkan rantai pasok bersama dan menghubungkan sumber daya, kapasitas produksi, teknologi serta pasar.

Menurut data yang disampaikan dalam forum, negara-negara BRICS mencakup sekitar 40 persen perekonomian dunia. Prabowo melihat skala tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan investasi, memperkuat industri dan menciptakan lapangan kerja.

Persoalannya, besarnya pasar BRICS tidak otomatis menghasilkan keuntungan bagi Indonesia. Manfaat ekonomi akan bergantung pada kemampuan Indonesia mengubah posisi sebagai pemilik sumber daya dan pasar menjadi kekuatan produksi yang memiliki nilai tambah.

Salah satu agenda yang dibawa Prabowo adalah pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung industrialisasi. Presiden menyebut Indonesia memiliki mineral kritis, logam tanah jarang, sumber daya terbarukan untuk teknologi bersih dan teknologi tinggi, serta hutan.

Dalam forum tersebut, Prabowo mengusulkan agar negara-negara BRICS tidak hanya memperdagangkan sumber daya secara terpisah, tetapi menghubungkan kapasitas produksi dan teknologi untuk membangun rantai industri bersama.

Pangan menjadi agenda lain yang dibawa Indonesia. Dalam sesi terbuka KTT, Prabowo menyatakan Indonesia siap meningkatkan kontribusinya terhadap ketahanan pangan dunia seiring dengan peningkatan kapasitas produksi nasional.

Prabowo juga menyinggung perubahan posisi Indonesia dari negara yang selama bertahun-tahun mengimpor sejumlah komoditas pangan menjadi negara yang ingin membuka peluang ekspor setelah pemerintah menyatakan telah mencapai swasembada pada komoditas tertentu.

Agenda Indonesia di New Delhi tidak berhenti pada ekonomi. Prabowo juga menekankan pentingnya keterlibatan negara berkembang dalam pembentukan tata kelola global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mendampingi Prabowo, mengatakan negara berkembang perlu terlibat dalam proses negosiasi internasional agar kepentingannya tidak hanya menjadi objek dari aturan yang dibuat negara lain.

Posisi tersebut mendapatkan ruang dalam Deklarasi New Delhi. Negara-negara BRICS menyatakan keprihatinan terhadap berbagai tindakan tarif dan non-tarif sepihak yang dinilai dapat mendistorsi perdagangan serta tidak sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Mereka juga menyatakan dukungan terhadap penguatan sistem perdagangan multilateral.

Indonesia juga memperoleh akses diplomatik yang lebih luas melalui forum tersebut. Dalam rangkaian KTT, Prabowo terlihat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan informal tersebut menunjukkan ruang komunikasi Indonesia dengan sejumlah kekuatan utama BRICS.

Tetapi interaksi informal dengan para pemimpin negara tidak dengan sendirinya menghasilkan kesepakatan ekonomi. Nilai strategisnya baru akan terlihat apabila komunikasi politik tersebut dilanjutkan melalui kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, energi, pangan atau sektor lainnya.

KTT BRICS 2026 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang mencakup isu politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan berkelanjutan dan kerja sama antarmasyarakat. Deklarasi tersebut menegaskan kembali komitmen anggota terhadap kerja sama, sistem multilateral dan pertumbuhan yang lebih inklusif.

Namun, deklarasi multilateral pada dasarnya merupakan kerangka bersama. Dampak ekonominya bagi Indonesia akan ditentukan oleh tindak lanjut masing-masing negara.

Karena itu, setelah Prabowo kembali ke Jakarta, pekerjaan pemerintah berikutnya justru berada di dalam negeri: menentukan sektor mana yang paling menguntungkan Indonesia, menyiapkan industri dan pelaku usaha, memperkuat infrastruktur perdagangan, memastikan pasokan energi dan pangan, serta membangun mekanisme agar kerja sama BRICS tidak berhenti pada pernyataan politik.

Apa yang sebenarnya dibawa pulang? Jika diringkas, ada setidaknya empat agenda yang dibawa pulang dari New Delhi: penguatan ketahanan pangan, pengamanan kepentingan energi dan sumber daya, perluasan rantai pasok dan industrialisasi, serta posisi Indonesia yang lebih aktif dalam tata kelola global.

Belum semuanya berupa kesepakatan ekonomi yang langsung menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sebagian masih berada pada tahap komitmen dan agenda kerja sama.

Kepulangan Prabowo dari New Delhi bukan akhir dari agenda BRICS bagi Indonesia. Justru setelah pesawat mendarat di Jakarta, pekerjaan yang lebih menentukan dimulai: mengubah posisi Indonesia di BRICS menjadi hasil yang dapat diukur di dalam negeri. *** (raihan/sap)