Jakarta, majalahparlemen.com — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai fondasi utama penyiapan tenaga kerja Indonesia yang siap bersaing di pasar kerja global. Penegasan itu ia sampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Revitalisasi Vokasi yang digelar Kemenko PMK di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Christina menilai, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci untuk memastikan lulusan vokasi—khususnya SMK—memiliki kompetensi sesuai kebutuhan penempatan pekerja migran terampil. “Rapat ini strategis karena menyatukan arah kebijakan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global,” ujarnya.
Ia menjelaskan, KemenP2MI selama ini telah memetakan potensi suplai tenaga kerja dari berbagai sekolah vokasi, termasuk SMK. Pertemuan tingkat menteri, menurutnya, diperlukan untuk meningkatkan kualitas sekolah vokasi melalui kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, baik domestik maupun internasional.
Peningkatan kompetensi bahasa asing menjadi salah satu aspek yang dianggap mendesak agar calon pekerja dapat memenuhi standar negara tujuan. “Proses penempatan akan lebih cepat ketika kandidat telah memiliki kompetensi teknis dan bahasa yang sesuai permintaan,” kata Christina.
KemenP2MI, lanjutnya, akan memastikan kesiapan lulusan melalui masukan mengenai kebutuhan sertifikasi, keahlian teknis hingga rekomendasi standar kompetensi yang diminta mitra luar negeri.
Christina menekankan bahwa program penyiapan tenaga terampil terkait langsung dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai quick win penempatan 500 ribu pekerja migran pada 2026. Dari jumlah tersebut, 300 ribu akan dipenuhi dari lulusan SMK melalui program SMK Go Global.
Adapun 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum serta siswa SMK/SMA yang masih menempuh pendidikan. Mereka akan mendapatkan pelatihan kompetensi terarah sehingga dapat langsung memasuki pasar kerja internasional setelah lulus.
“Total 500 ribu ini adalah target minimal yang diminta Presiden. Dengan sinkronisasi kebijakan vokasi dan penempatan pekerja migran, kami optimistis target dapat dicapai secara terukur dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta revitalisasi vokasi diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan pasar kerja dalam negeri, tetapi juga luar negeri.
Ia menyebut, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja domestik tetap penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan agenda hilirisasi. Namun peluang luar negeri juga harus dimaksimalkan. “Untuk pasar luar negeri, ini bukan hanya soal mengisi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujarnya. *** (raihan/sap)
