Jakarta, majalahparlemen.com — Anggota Komite I DPD RI, H. Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, menegaskan pentingnya pelibatan badan riset dan geologi dalam penyusunan tata ruang nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama para pakar tata ruang yang digelar di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Haji Uma mengkritisi pendekatan perencanaan tata ruang yang kerap kali tidak melibatkan hasil kajian ilmiah secara memadai. Menurutnya, keberadaan badan riset dan lembaga geologi bukan sekadar pelengkap, tetapi justru menjadi fondasi utama untuk memahami karakteristik wilayah secara utuh.
“Riset bukan formalitas. Ini harus menjadi dasar utama dalam menentukan apa yang dibutuhkan oleh setiap zona. Tanpa riset dan kajian geologi yang kuat, kita hanya menebak-nebak arah pembangunan,” ujar senator asal Aceh tersebut.
Ia juga menyinggung persoalan biaya riset yang tidak sedikit, namun menurutnya hal tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak besar terhadap akurasi, keberlanjutan, dan keselamatan pembangunan wilayah.
“Kita tidak bisa lagi merancang tata ruang hanya berdasarkan asumsi. Jika hanya untuk justifikasi formalitas, maka hasilnya bisa salah arah dan berisiko bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pakar Tata Ruang Dwi Hariyawan, menilai pentingnya penataan ruang dalam menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Ia menekankan bahwa tata ruang idealnya mampu menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Tujuan utama tata ruang adalah untuk menjamin keberlanjutan hidup manusia. Namun realitanya, banyak implementasi di lapangan yang melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan,” ujar Dwi.
RDPU ini menjadi wadah strategis bagi Komite I DPD RI untuk menggali masukan dari para pakar dan praktisi dalam merumuskan kebijakan tata ruang nasional yang lebih akurat, berbasis data ilmiah, serta responsif terhadap kebutuhan aktual setiap wilayah di Indonesia. *** (raihan/sap)
