Jakarta, majalahparlemen.com — Media digital, khususnya platform Twitter/X, telah menjadi medan utama pertarungan wacana politik tentang Papua pada dua pemilu terakhir. Temuan ini diungkapkan Kennorton Hutasoit dalam sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (6/8/2025).
Disertasi Kennorton memetakan dinamika narasi antara kubu pro-NKRI dan Papua Merdeka dengan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis media online, media sosial, dan wawancara elit. Penelitiannya menyoroti bagaimana arus informasi di dunia maya membentuk opini publik dan memperkuat polarisasi.
“Pada Pemilu 2019, narasi masih banyak dikendalikan aktor formal seperti elite politik. Namun pada 2024, dominasi justru beralih ke akun-akun anonim dan non-formal yang viral dan masif di ruang digital,” ungkap Kennorton, yang juga jurnalis televisi sejak 2002 dan penguji Uji Kompetensi Wartawan di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta.
Sidang selama dua jam itu dipimpin Dr. Dadang Sugiana, dengan Ketua Promotor Prof. Dr. Suwandi Sumartias, anggota Promotor Prof. Dr. Dadang Rahmat Hidayat (Dekan Fikom Unpad), serta Prof. Dr. Eni Maryani sebagai perwakilan guru besar. Tiga oponen ahli — Prof. Dr. Atwar Bajari, Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Dr. Agus Rahmat — melontarkan pertanyaan kritis seputar paradigma, teori, metodologi, hingga kesimpulan riset. Semua pertanyaan berhasil dijawab Kennorton dengan lugas.
Melalui analisis jejaring media sosial dan pendekatan semiotika sosial Halliday, Kennorton menemukan bahwa media online cenderung mereproduksi narasi hegemonik negara, sementara media sosial menjadi ruang artikulasi politik identitas dan trauma kolektif masyarakat Papua. “Fenomena connective action muncul sebagai bentuk baru partisipasi politik digital, dipicu oleh kemajuan teknologi, ketidakadilan struktural, dan peran diaspora Papua di ranah global,” ujarnya.
Penelitian ini juga menghasilkan lima model teoretis, termasuk Model Connective Action Papua Merdeka yang memperluas teori gerakan sosial digital dalam konteks konflik etnopolitik. Menurut Kennorton, model ini dapat digunakan untuk memahami dinamika digitalisasi gerakan separatis di wilayah konflik atau perbatasan, sekaligus menjadi alat analisis bagi pemerintah dan aktivis dalam membangun ekosistem informasi yang adil dan inklusif.
“Negara kini tidak hanya berhadapan dengan penguasaan wilayah fisik, tetapi juga perebutan makna di ruang publik digital. Tanpa strategi komunikasi politik yang adil dan berbasis HAM, narasi Papua Merdeka akan terus menemukan momentumnya, bahkan menembus panggung internasional melalui solidaritas digital global,” tegasnya.
Kennorton merekomendasikan agar kebijakan komunikasi politik ke depan memprioritaskan studi longitudinal tentang generasi muda Papua di ruang digital, serta etnografi digital yang menghubungkan diskursus daring dengan dinamika komunitas akar rumput. “Dengan demikian, strategi komunikasi politik digital dapat lebih transformatif dan berkeadilan sosial,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
