Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyatakan optimismenya bahwa seluruh desa di Indonesia akan teraliri listrik pada periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keyakinan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Evaluasi APBN 2025 bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lazarus tersebut, Yandri melaporkan serapan anggaran Kemendes hingga 10 November 2025 baru mencapai 63,05 persen. Ia menjelaskan, salah satu penyebab tertahannya penyerapan adalah adanya anggaran Rp288 miliar yang masih terblokir, sehingga sejumlah program strategis belum dapat bergerak optimal.
Yandri menegaskan bahwa masih banyak desa di berbagai wilayah yang belum menikmati akses listrik. Kondisi itu, menurut dia, telah menjadi perhatian serius pemerintah dan tengah dibahas secara khusus dalam Sidang Kabinet. “Ini menjadi perhatian serius pemerintah dan sudah dibahas dalam Sidang Kabinet,” ujarnya.
Ia memastikan penyediaan listrik desa akan menjadi salah satu fokus lintas kementerian pada tahun anggaran mendatang, terutama untuk mengejar target pemerataan infrastruktur dasar.
Selain listrik, pemerintah juga memprioritaskan penyediaan akses internet desa melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Yandri, tahap awal akan difokuskan pada desa-desa yang memiliki potensi ekspor, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan para anggota DPR.
“Jika anggota Komisi V memiliki desa binaan, bisa dikolaborasikan,” kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Ia menekankan bahwa pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, hingga internet dapat menjangkau seluruh pelosok.
Dalam rapat tersebut, Yandri juga memaparkan program baru Kemendes: satu desa satu PAUD. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini dan akan dilaksanakan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
“Pendidikan tingkat desa masih rendah, terutama terkait PAUD. Karena itu kami canangkan satu desa satu PAUD,” ujarnya.
Namun, Yandri mengakui terdapat tantangan lapangan, terutama soal ketersediaan lahan pembangunan. Untuk mendirikan PAUD, kata dia, diperlukan lahan minimal 1.000 meter persegi—sesuatu yang belum semua desa mampu sediakan.
Dalam rapat tersebut, Yandri turut didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. *** (raihan/sap)
