Pekanbaru, majalahparlemen.com — Pemerintah kembali dibuat geram oleh ulah sindikat perdagangan orang yang memperdagangkan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran secara ilegal. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Abdul Kadir Karding, mengecam keras praktik tersebut setelah Polda Riau berhasil membongkar jaringan besar pengiriman pekerja migran non-prosedural ke Malaysia.
“Tak ada orang yang ingin kerja ke luar negeri kecuali untuk menyambung hidup keluarganya. Tapi justru mereka diperlakukan seperti barang dagangan. Ini kejahatan luar biasa, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya!” ujar Karding dengan nada tinggi dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Kamis (17/7/2025).
Operasi gabungan yang dilakukan Polda Riau bersama Polres Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti berhasil menggagalkan pengiriman 100 calon pekerja migran non-resmi yang hendak diseberangkan ke Malaysia. Sebanyak 11 tersangka diamankan dalam aksi yang dinilai sebagai pengungkapan TPPO terbesar di Riau sepanjang 2025.
Menurut Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, Riau menjadi jalur favorit sindikat karena secara geografis berbatasan langsung dengan negeri jiran. “Sejauh ini, kami mencatat sudah ada sembilan kasus TPPO dengan 94 korban dan 22 tersangka sepanjang tahun ini saja,” paparnya.
Menteri Karding menekankan bahwa akar persoalan TPPO bukan hanya soal hukum, melainkan juga sistem migrasi yang belum tertata rapi dan masih banyak dimanfaatkan oleh ‘pemain-pemain gelap’ yang memburu keuntungan pribadi tanpa peduli nasib korban.
“Dari sekitar 8 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, hanya 5,7 juta yang tercatat resmi. Artinya, ada sekitar 4 sampai 5 juta yang keluar tanpa perlindungan negara. Dan 95 persen korban kekerasan dan eksploitasi berasal dari jalur ilegal,” jelasnya.
Ia menyoroti modus operandi mafia TPPO yang terus berkembang, menggunakan bujuk rayu, iming-iming gaji besar, hingga pemalsuan dokumen untuk memuluskan pengiriman ilegal. “Mereka lebih mementingkan perut sendiri daripada nyawa orang lain. Video dan pengakuan korban yang kami lihat tadi sungguh menyayat hati,” ujar Karding.
Menteri juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas dari aparat Polda Riau. Ia berharap keberhasilan ini menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi jaringan mafia lain yang masih beroperasi di wilayah Indonesia.
“Jika hanya mencegah tanpa menindak, rantai ini tidak akan pernah putus. Saya minta agar aktor intelektual atau bos besar mafia ini diburu sampai dapat, dan dijatuhi hukuman maksimal sesuai undang-undang,” tegasnya.
Pemerintah, menurut Karding, kini tengah membangun sistem migrasi yang lebih tertib, transparan, dan berbasis perlindungan hak pekerja. Salah satu pendekatan utamanya adalah mendorong seluruh calon pekerja migran untuk menggunakan jalur resmi.
“Pemerintah sedang bangun budaya migrasi baru. Semua proses harus legal, manusiawi, dan diawasi negara. Itu satu-satunya jalan untuk memutus praktik kejam seperti ini dari akarnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, Karding mendorong agar edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat digencarkan, terutama di daerah-daerah kantong migran seperti NTB, NTT, Jawa Timur, dan sebagian wilayah Sumatera.
“Masyarakat harus tahu bahwa migrasi ilegal itu berisiko tinggi. Jangan mudah percaya pada calo atau agen tak bertanggung jawab. Kami di kementerian akan terus melakukan sosialisasi, tapi butuh sinergi dengan aparat, media, dan tokoh masyarakat,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
