Jakarta, majalahparlemen.com — Pelabuhan Internasional Batam Center di Kepulauan Riau kembali mencuat sebagai pintu keluar utama para pekerja migran ilegal.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di pelabuhan tersebut pada Kamis (24/4/2025).

“Batam sudah jadi titik strategis untuk pengiriman migran ilegal. Banyak yang datang dari Aceh, NTB, Lampung, dan daerah lain. Ini bukan sekadar pelabuhan, tapi simpul penting dalam jaringan ilegal,” ungkap Karding dalam keterangan pers.

Meski sistem pengawasan di pelabuhan dinilai sudah cukup berjalan, Karding menilai langkah-langkah yang ada belum cukup menekan arus keberangkatan pekerja migran ilegal. Ia menekankan perlunya inovasi dalam pola deteksi dan pencegahan.

“Kita butuh pola baru. Jangan sampai mereka lolos hanya karena sistem kita lambat merespons. Deteksi dini harus lebih tajam dan cermat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan petugas di lapangan. Menurut Karding, sindikat pengiriman pekerja migran ilegal terus beradaptasi, sehingga petugas juga harus peka terhadap pola-pola baru.

“Jumlah yang berhasil lolos bisa saja jauh lebih besar dari yang terdata. Karena itu, kemampuan membaca situasi dan mengenali gelagat patut ditingkatkan,” ujarnya.

Sidak ini merupakan bagian dari upaya serius Kementerian P2MI untuk memutus rantai perdagangan orang dan melindungi pekerja migran sejak dari tanah air.

“Kalau mau melindungi mereka, kita harus mulai dari sini, dari hulu. Jangan tunggu mereka jadi korban di luar negeri baru kita bergerak,” pungkasnya. *** (irvan/sap)