Jakarta, majalahparlemen.com — Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif kini mendapat dukungan politik yang lebih terstruktur. Dalam langkah strategis, forum “MPR For Papua” resmi dibentuk dan dikomandoi oleh Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai. Forum ini menjadi wadah komunikasi dan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah krusial di Bumi Cenderawasih.
Forum ini melibatkan seluruh anggota MPR RI yang berasal dari enam provinsi di Papua: Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya—dengan total keanggotaan mencapai 42 orang dari unsur DPD RI dan DPR RI.
Dalam pertemuan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025), Yorrys menyoroti pentingnya evaluasi proyek-proyek nasional yang berdampak langsung pada masyarakat Papua, seperti Food Estate dan tambang Freeport. Salah satu kasus yang disorot adalah kegagalan proyek Food Estate karena kesalahan dalam penentuan lokasi lahan, yang menyebabkan area pertanian justru tergenang air dan tidak dapat difungsikan.
“Kami melihat ada urgensi untuk segera turun tangan. Jangan sampai program nasional justru merugikan masyarakat lokal karena perencanaan yang keliru,” tegas Yorrys yang juga senator dari Papua Tengah.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, pembentukan MPR For Papua bukan sekadar simbolis, melainkan representasi nyata dari komitmen lembaga legislatif dalam ikut menyelesaikan akar-akar masalah Papua. Forum ini, menurutnya, akan menjadi perpanjangan tangan MPR yang aktif berdialog dan bersinergi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.
“Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan sepotong-sepotong. Harus ada pendekatan menyeluruh—politik, ekonomi, sosial, dan budaya—yang terintegrasi dan konsisten,” ujar Muzani.
Sebagai langkah awal, MPR For Papua akan segera menjalin koordinasi langsung dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PUPR, termasuk dengan pengelola Freeport Indonesia. Tujuannya, merumuskan langkah-langkah strategis berbasis data dan aspirasi masyarakat Papua.
Pada kesempatan itu, Ketua MPR RI juga secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan MPR For Papua kepada Yorrys Raweyai beserta timnya untuk masa bakti 2025–2030.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Papua kini menjadi prioritas nasional yang tidak hanya ditangani dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi keadilan pembangunan dan representasi politik yang inklusif. “Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus, bukan sekadar janji, tapi aksi nyata dan terukur,” tutup Muzani. *** (raihan/sap)
