Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengajak Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, untuk serius mengembangkan pelatihan keterampilan (upskilling) bagi warganya yang berminat bekerja di luar negeri.
Hal itu disampaikan Karding saat menerima kunjungan Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli bersama jajaran Pemkab di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Menurut Karding, pelatihan terstruktur yang diselenggarakan pemerintah daerah berpotensi menghasilkan dampak ekonomi besar melalui remitansi dari luar negeri.
“Bayangkan jika satu pelatihan bisa meluluskan dua anak dari satu desa. Kalau dilakukan tiga kali setahun, berapa ratus warga yang siap dikirim ke luar negeri secara prosedural?” kata Karding.
Karding menjelaskan, pengiriman pekerja migran secara legal dan terlatih dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan yang kini memiliki 250 warga bekerja di Taiwan dan Hong Kong, dengan pendapatan per orang antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan.
“Mereka mampu mengirimkan uang hingga Rp 500 juta per bulan ke kampung halaman. Ini uang segar yang menggerakkan ekonomi desa. Bahkan negara pun belum tentu mampu menggulirkan dana sebesar itu secara rutin di satu desa,” ujarnya.
Karding meyakini, pola sukses seperti di Bumi Daya bisa direplikasi di Minahasa Tenggara, jika pemerintah daerah serius mendorong warganya untuk menjadi pekerja migran prosedural. Ia juga menyarankan agar sosialisasi dilakukan di sekolah, kampus, dan politeknik untuk menjangkau generasi muda secara sistematis.
“Kami siap kolaborasi dengan Pemkab. Melalui pengiriman pekerja migran resmi, kita bisa menekan angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi desa dan keluarga,” jelasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Ronald Kandoli menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat Minahasa Tenggara sangat tinggi. Saat ini, lebih dari seribu warganya telah terdaftar sebagai calon pekerja migran ke Jepang melalui skema Specified Skilled Worker (SSW) pada 2025.
“Warga sangat berharap tersedianya lapangan pekerjaan yang pasti. Karena itu, kami berharap program SSW bisa segera berjalan,” kata Ronald.
Pemkab juga menargetkan agar setiap desa di Minahasa Tenggara mampu mengirimkan warganya bekerja ke luar negeri. Dengan strategi tersebut, daerah tidak hanya berkontribusi pada angka penempatan nasional, tetapi juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Menteri Karding menegaskan kembali pentingnya keterlibatan aktif daerah dalam mengasah skill calon pekerja migran. Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk melihat sektor migrasi tenaga kerja sebagai solusi konkret terhadap pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
“Ini bukan hanya soal penempatan, tapi tentang pemberdayaan warga. Jika dikelola dengan benar, dampaknya bukan hanya pada individu tapi juga untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. *** (raihan/sap)
