DPRD Bogor Susun Renja 2027 Lebih Awal, Pemkab Tekankan Sinkronisasi Program

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor mulai pembahasan Renja 2027 lebih awal. Pemkab Bogor menekankan pentingnya sinkronisasi program antara legislatif dan eksekutif.

Cisarua, majalahparlemen.com — Kebutuhan penyelarasan perencanaan antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor kunci dalam penyusunan program pembangunan daerah. Hal ini mendorong percepatan pembahasan rencana kerja agar program yang disusun dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat langkah awal yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam memulai pembahasan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2027 lebih dini dibanding perangkat daerah lainnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa percepatan tersebut menjadi indikator kesiapan dalam proses perencanaan. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama DPRD Kabupaten Bogor di Cisarua, Selasa (14/4/2026).

Menurut Ajat, inisiatif awal dari Sekretariat DPRD dapat menjadi dasar dalam menyusun program yang lebih terstruktur dan responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah guna menghindari perbedaan persepsi dalam proses penyusunan program.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, menyatakan bahwa penyusunan Renja memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan kelembagaan. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi acuan dalam memastikan program yang disusun memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyoroti peran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam mendukung fungsi DPRD, termasuk legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dukungan tersebut dinilai berpengaruh terhadap efektivitas kinerja anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.

Pembahasan awal Renja 2027 ini mencerminkan upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga di tingkat daerah, sekaligus memastikan proses perencanaan berjalan lebih awal untuk mengakomodasi prioritas pembangunan secara lebih sistematis. *** (raihan/sap)

Author: redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *