Mendes PDT, Yandri Susanto menegaskan dana desa tidak dipotong, melainkan dioptimalkan melalui Kopdes Merah Putih untuk mendorong pemerataan ekonomi desa di Banggai.
Banggai, majalahparlemen.com — Isu mengenai pemotongan dana desa oleh pemerintah pusat masih menjadi perhatian di sejumlah daerah, seiring perubahan kebijakan pengelolaan anggaran desa. Pemerintah menegaskan bahwa yang dilakukan bukan pengurangan dana, melainkan penataan ulang pemanfaatannya agar lebih terarah dan berdampak ekonomi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyatakan bahwa dana desa tetap utuh dan tidak ditarik ke pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu (12/4/2026).
Menurut Yandri, pemerintah mengubah pendekatan tata kelola dana desa dengan mendorong pembentukan unit usaha desa melalui koperasi. Skema ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, termasuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak, serta memperluas akses distribusi kebutuhan seperti pupuk dan gas.
Ia menambahkan, penguatan koperasi desa menjadi bagian dari agenda pembangunan berbasis desa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Karena itu, Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai instrumen distribusi ekonomi di tingkat desa. Yandri menyebut, model ini memungkinkan keuntungan usaha kembali ke masyarakat desa, dengan porsi mayoritas dibagikan kepada anggota koperasi dan sebagian lainnya menjadi pendapatan asli desa.
Sebagai perbandingan, ia menjelaskan bahwa model koperasi berbeda dengan ritel modern, di mana keuntungan usaha umumnya terpusat pada pemilik modal. Pemerintah, kata dia, tengah mendorong agar fungsi distribusi kebutuhan masyarakat secara bertahap diperkuat melalui koperasi desa.
Di Kabupaten Banggai, Kopdes Merah Putih Bubung telah mengembangkan delapan unit usaha, mencakup gerai sembako, pertanian, pangkalan LPG, layanan kesehatan seperti klinik dan apotek, perdagangan hasil bumi, simpan pinjam, serta layanan keuangan melalui agen BRILink.
Pemerintah daerah dan sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam peninjauan tersebut, termasuk anggota DPR RI, kepala daerah dari wilayah Banggai dan sekitarnya, serta jajaran pemerintah daerah.
Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan koperasi desa di berbagai wilayah sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi berbasis komunitas, dengan harapan dapat memperkecil kesenjangan antarwilayah. *** (raihan/sap)
