Jakarta, majalahparlemen.com — Komisi V DPR RI menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) guna mendanai berbagai program prioritas nasional yang berdampak langsung ke masyarakat desa.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemendes PDT dengan Komisi V DPR RI yang digelar pada Senin (7/7/2025) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat mencakup evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan realisasi hingga Juli 2025.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto mengungkapkan, pada tahun 2024 Kemendes mendapat pagu anggaran sebesar Rp 3,24 triliun dengan tingkat realisasi mencapai 97,49 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencatat realisasi 98,13 persen.
Menurut Yandri, penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya pemblokiran anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 yang belum dapat digunakan sepenuhnya.
“Realisasi anggaran Kemendes PDT sampai 3 Juli 2025 baru mencapai 34,07 persen, yaitu sekitar Rp 836,88 miliar dari total pagu Rp 2,45 triliun,” jelas Yandri yang didampingi Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria.
Rincian penggunaan anggaran tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 146,57 miliar, belanja barang dan jasa Rp 687,91 miliar, dan belanja modal Rp 2,39 miliar.
Mantan Wakil Ketua MPR RI ini juga menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis untuk mencapai target penyerapan anggaran, meskipun menghadapi tantangan berupa alokasi tambahan dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) untuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang baru masuk revisi DIPA pada 1 Juli 2025.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Kemendes PDT untuk mengatasi backlog anggaran pada tahun 2026. Ia mencatat bahwa kebutuhan pagu anggaran mencapai Rp 3,36 triliun, sementara pagu indikatif hanya Rp 1,59 triliun — menyisakan selisih Rp 1,77 triliun yang perlu diperjuangkan.
“Komisi V DPR bersama Kemendes akan menyelaraskan program dan memperjuangkan penambahan anggaran dalam proses pembahasan RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2026,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Kesepakatan strategis antara Kemendes dan Komisi V DPR juga mencakup penyesuaian program-program yang diusulkan agar sesuai dengan masukan legislatif dan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga mengumumkan rencana peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Sebanyak 80.000 koperasi desa yang telah berbadan hukum siap diluncurkan secara resmi, dengan 130 unit di antaranya telah disiapkan sebagai koperasi percontohan.
“Insya Allah, program ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat basis kewirausahaan masyarakat pedesaan,” ujar Yandri optimistis.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemendes Taufik Madjid, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian. *** (raihan/sap)
