Jakarta, majalahparlemen.com — Pemerintah bergerak cepat mengatasi persoalan perumahan di desa. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) untuk mempercepat pembangunan dan renovasi rumah bagi warga miskin ekstrem di pelosok Tanah Air.
Pertemuan strategis antara Menteri Desa, Yandri Susanto dan Menteri PKP, Maruarar Sirait berlangsung di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (17/7/2025). Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Menteri Yandri menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun ini, sedikitnya 25.000 rumah warga miskin ekstrem di desa telah direnovasi dengan menggunakan Dana Desa. Namun, ia menegaskan, langkah itu belum cukup.
“Kami bersama Menteri PKP sepakat untuk mengakselerasi pembangunan perumahan desa, baik melalui Dana Desa maupun sumber pembiayaan lain. Pendataan harus presisi agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan,” ujar Yandri.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Dengan kerja sama ini, kami harap MoU segera ditandatangani dan realisasi di lapangan bisa dimulai dalam waktu dekat,” tambahnya.
Di sisi lain, Menteri PKP, Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyambut baik langkah kolaboratif ini. Menurutnya, dukungan Kemendes PDT sangat krusial dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, termasuk pembangunan perumahan di desa.
Ara menyebut telah disiapkan dana sekitar Rp 130 triliun dari Danantara untuk pembiayaan perumahan, termasuk melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Dana ini dapat dimanfaatkan pengembang kecil di desa untuk membangun hunian layak, sekaligus mendorong ekosistem industri perumahan, seperti toko bahan bangunan dan jasa distribusi material.
“Kita ingin menciptakan kelas menengah baru di desa. KUR Perumahan juga memberi subsidi bunga bagi developer kecil. Ini kesempatan besar,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya menyosialisasikan insentif pemerintah, seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program perumahan desa juga akan diperkuat dengan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan alokasi 350 ribu unit rumah subsidi, yang sebagian besar ditargetkan untuk kawasan pedesaan.
Ara meminta Kemendes PDT segera menyerahkan data rumah yang telah direnovasi dan lokasi prioritas pembangunan, agar program lintas kementerian ini bisa segera dijalankan dengan skema teknis yang jelas.
Turut mendampingi Menteri Yandri dalam pertemuan itu antara lain Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Irjen Teguh, Kepala BPI Mulyadin Malik, serta jajaran pejabat eselon I dan staf ahli di lingkungan Kemendes PDT. *** (raihan/sap)
