Jakarta, majalahparlemen.com — Persoalan ketahanan pangan nasional kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Perum BULOG di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Dalam forum tersebut, para senator menyoroti sejumlah persoalan mendasar terkait pasokan, distribusi, dan kualitas beras yang dinilai masih belum optimal di berbagai daerah.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu menegaskan, keterlambatan penyaluran beras dan ketidakseimbangan distribusi menjadi pemicu tingginya harga di beberapa wilayah.
“Penyaluran beras ke pasar berjalan lambat dan tidak merata, menyebabkan penumpukan stok di gudang sementara harga beras di sejumlah daerah tetap tinggi akibat ketidakseimbangan logistik dan distribusi,” ujar Badikenita.
Senator asal Sumatera Utara itu juga menilai, keterbatasan fasilitas penyimpanan pangan memperburuk efisiensi logistik nasional.
“Kebijakan intervensi pasar juga menimbulkan trade-off antara stabilisasi harga dan efisiensi operasional,” tambahnya.
Sorotan juga datang dari senator asal Maluku Utara, Graal Taliawo, yang mengungkapkan kelangkaan gudang penyimpanan BULOG di wilayahnya.
“Suplai pangan kami kerap terputus setiap musim ombak tinggi. Karena itu, kami butuh gudang penyimpanan pangan di setiap kabupaten agar pasokan tetap stabil,” tegasnya.
Sementara itu, Elisa Ermasari dari Bengkulu menyoroti mutu beras dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Banyak masyarakat mengeluhkan beras SPHP yang sudah kedaluwarsa dan berwarna kekuningan. Akibatnya, masyarakat lebih memilih beras non-SPHP yang lebih mahal tapi kualitasnya lebih baik,” katanya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Laode Umar Bonte juga menyoroti maraknya temuan beras oplosan dengan karung bertuliskan BULOG.
“Apakah karung BULOG ini diperjualbelikan atau ada mafia beras di dalamnya?” tanya senator asal Sulawesi Tenggara itu dengan nada tegas.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani memastikan langkah cepat pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Presiden telah memberi arahan agar segera membangun gudang BULOG, khususnya di wilayah timur termasuk Maluku dan Maluku Utara,” jelas Rizal.
Ia juga menepis tudingan bahwa beras SPHP di pasaran tidak layak konsumsi. “Kualitas beras sebenarnya masih bagus. Hanya saja, kemasannya masih menggunakan karung lama sehingga dianggap kadaluarsa,” ujarnya.
Rizal menambahkan, BULOG telah membentuk Satgas Pengawasan Pangan yang rutin melakukan inspeksi pasar.
“Kami menemukan adanya oknum yang mencetak karung BULOG palsu dan menjualnya di e-commerce. Kasus itu sudah dilaporkan ke Bareskrim,” ungkapnya.
Usai rapat dengan BULOG, Komite II DPD RI melanjutkan agenda dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang bergerak di bidang ketahanan dan kedaulatan pangan.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid mempertanyakan arah strategis perusahaan dalam proyek pembangunan lumbung pangan nasional.
“Kami ingin mengetahui strategi dan progres pembangunan gerai fisik pergudangan, koperasi desa merah putih, serta food estate seluas 425 hektare,” ujarnya.
Direktur Utama PT Agrinas Joao Mota menegaskan bahwa pihaknya berfokus pada penguatan kapasitas petani.
“Kami berupaya membangun pertanian modern dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani, terutama petani milenial,” katanya.
Senator asal Bangka Belitung Dharmansyah Husein menutup rapat dengan dukungan penuh terhadap program tersebut.
“Kami mengapresiasi visi dan misi Agrinas dan siap memberikan dukungan demi kemajuan petani. Namun kami juga mengingatkan agar tata kelola keuangannya tetap akuntabel dan transparan,” ujarnya menegaskan. *** (raihan/sap)
