
Wamen P2MI, Christina Aryani dan Cak Imin membahas progres SMK Go Global, KUR penempatan dan penguatan jaminan sosial pekerja migran Indonesia.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pemerintah masih berupaya memastikan program peningkatan keterampilan calon pekerja migran terhubung dengan kebutuhan pasar kerja global. Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan itu membahas perkembangan program SMK Go Global, penguatan pembiayaan penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta peningkatan manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia.
Program SMK Go Global ditargetkan meningkatkan kapasitas 40.000 peserta sepanjang 2026 melalui dua batch. Batch pertama mencakup 12.220 peserta, sementara batch kedua sebanyak 27.880 peserta. Program ini diarahkan untuk menghubungkan pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja internasional dan peluang penempatan.
Baca juga :
KemenP2MI Buka Pelatihan SMK Go Global untuk Calon Pekerja Migran
Hingga 6 September 2026, sebanyak 3.879 peserta telah mengikuti program peningkatan kapasitas. Pelatihan mencakup sektor hospitality, kesehatan, agrikultur, konstruksi, manufaktur dan bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan.
Jika dibandingkan dengan target tahunan, jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut baru sekitar 9,7 persen dari 40.000 peserta. Pemerintah masih perlu mempercepat pelaksanaan pelatihan sekaligus memastikan peserta memiliki akses menuju peluang penempatan yang sesuai.
Sementara itu, data SIP2MI per 7 September 2026 mencatat 232.920 kuota aktif penempatan pekerja migran. Dari jumlah tersebut, 77.762 kuota telah terpakai dan 155.158 kuota masih tersedia.
Christina mengatakan, hubungan antara kebutuhan tenaga kerja dan pasokan calon pekerja perlu dibangun sejak tahap pelatihan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi tidak berhenti pada sertifikasi atau pelatihan, tetapi terhubung dengan kebutuhan nyata di negara tujuan.
Untuk mempercepat penyerapan peserta, Kementerian P2MI mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, penyelenggara pelatihan serta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Baca juga :
Pengalihan Kewenangan, Percepat Pencairan KUR Pekerja Migran
Selain SMK Go Global, rapat membahas perkembangan KUR Penempatan Pekerja Migran sebagai salah satu instrumen pembiayaan bagi calon pekerja migran.
Hingga saat ini, KUR tersebut telah disalurkan kepada 2.650 penerima manfaat dengan total kredit Rp78,62 miliar. Angka tersebut masih jauh dari target penyaluran 2026 sebesar Rp418 miliar, yang didukung 19 bank penyalur.
Kementerian P2MI mengusulkan penggunaan skema linkage melalui kerja sama dengan agregator. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan lembaga penyalur, P3MI dan pekerja migran dalam mekanisme pembiayaan serta collection.
Pembahasan juga mencakup penguatan jaminan sosial melalui Permen P2MI Nomor 9 Tahun 2026. Aturan tersebut mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Jaminan Hari Tua (JHT) yang bersifat sukarela.
Hingga Juni 2026, sebanyak 736.047 pekerja migran aktif tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada periode yang sama terdapat 688 klaim dengan nilai total Rp9,98 miliar.
Dari jumlah tersebut, 579 klaim merupakan JKK senilai Rp4,88 miliar, sedangkan 109 klaim lainnya merupakan JKM dengan nilai Rp5,1 miliar. *** (fatoni/raihan)


















































