Jakarta, majalahparlemen.com — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) memperkuat kerja sama lintas kementerian untuk memperbarui dan menyinkronkan data pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pekerja migran. Langkah ini dinilai penting agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menegaskan bahwa koordinasi ini dilakukan di bawah arahan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
“Pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kami bersama kementerian lain memastikan data valid agar intervensi program benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk pekerja migran,” kata Christina usai menghadiri rapat lintas kementerian di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Selain KemenP2MI, pertemuan itu juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan PDT, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Christina, KemenP2MI memiliki sejumlah program strategis untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran, antara lain melalui pembentukan Migran Centre di berbagai universitas.
“Di Migran Centre, masyarakat bisa mendapatkan informasi lengkap soal peluang kerja di luar negeri, keterampilan yang dibutuhkan, serta jalur resmi yang aman untuk berangkat,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, KemenP2MI juga telah mengembangkan 45 Desa Migran Emas. Desa ini berfungsi sebagai ekosistem pemberdayaan, baik bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri bekerja ke luar negeri maupun pekerja migran yang sudah kembali ke Tanah Air.
“Lewat Desa Migran Emas, kami ingin memastikan pekerja migran tidak hanya terlindungi tetapi juga berdaya secara ekonomi. Sesuai tagline kami: pergi migran, pulang juragan,” tegasnya.
Christina menambahkan, dengan dukungan lintas kementerian, para pekerja migran yang kembali bisa mengembangkan UMKM, investasi, atau usaha produktif lain sehingga hasil jerih payah di luar negeri memberi dampak nyata bagi keluarga dan desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya sinkronisasi data agar seluruh program pemerintah tidak tumpang tindih.
“Dengan data yang akurat, kita bisa menurunkan angka pengangguran, membuka lapangan kerja baru, baik lewat UMKM, koperasi, maupun penempatan tenaga kerja di luar negeri,” ujar Muhaimin.
Ia menambahkan, konsolidasi lintas kementerian akan terus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di kelompok ekonomi bawah (desil 5).
“Kita dorong peningkatan kapasitas SDM, akses permodalan, serta kemudahan bahan baku. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini tertinggal bisa naik kelas,” kata Cak Imin. *** (raihan/sap)
