Jakarta, lensademokrasi.com — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyuarakan peringatan penting tentang bahaya keretakan hubungan antara sipil dan militer. Dalam orasi kebangsaan saat Halal Bihalal Nasional Keluarga Besar Alumni dan Kader HMI MPO, Minggu (11/5/2025), Tamsil menekankan bahwa sinergi antar keduanya adalah syarat mutlak untuk menjaga stabilitas dan memajukan Indonesia.
Bertempat di Aula Badan Bahasa UNJ, Jakarta, Tamsil menyampaikan bahwa sejarah banyak negara menunjukkan: kehancuran kerap diawali oleh pertentangan antara kekuatan sipil dan militer. “Indonesia tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Hubungan harmonis antara sipil dan militer adalah fondasi stabilitas nasional,” tegasnya di hadapan ratusan kader dan alumni HMI.
Ia juga mengingatkan, perbedaan politik bukan alasan untuk memecah bangsa. Hal ini disampaikannya merujuk kehadiran Anies Baswedan dalam acara tersebut—tokoh nasional yang sebelumnya bersaing dengan Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. “Kompetisi politik harus berakhir setelah pemilu. Saatnya bersatu demi agenda besar bangsa: keadilan, kesejahteraan, dan posisi strategis di dunia internasional,” katanya.
Dalam paparannya, Tamsil mendorong terciptanya budaya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi nasional. Menurutnya, peran militer dalam pembangunan bukan berarti campur tangan, tetapi menjadi penjaga stabilitas agar kebijakan sipil berjalan dengan aman dan efektif. “Sinergi ini harus dibarengi dengan dialog yang terbuka dan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti Asta Cita—visi pembangunan Presiden Prabowo—sebagai panduan strategis yang layak didukung. Bagi Tamsil, gagasan seperti makan gratis bergizi, pelatihan vokasi nasional, dan industrialisasi lokal bukan sekadar program teknokratis, tapi bagian dari upaya menghapus kesenjangan dan menyiapkan Indonesia menghadapi era bonus demografi.
Namun demikian, ia mengingatkan, keberhasilan visi itu membutuhkan pemimpin yang bukan hanya kompeten, tetapi juga berani secara moral. “Kita butuh pemimpin yang tidak tergoda kepentingan sesaat, yang berani menempatkan rakyat sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Tamsil pun mendorong alumni HMI untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor perubahan. “Dari ruang kelas, ruang advokasi, hingga ruang kekuasaan—kita harus hadir dan bergerak. Visi besar tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikawal oleh gerakan nyata,” katanya.
Silaturahmi, menurutnya, bukan hanya tradisi pasca-Lebaran, melainkan alat strategis untuk memperkuat jaringan sosial dan membentengi bangsa dari perpecahan. “Di tengah ancaman polarisasi dan fragmentasi sosial, silaturahmi adalah energi pemersatu,” ujarnya.
Isu ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan. Tamsil menilai, selama ketimpangan dibiarkan melebar, maka kerentanan sosial akan terus meningkat. Karena itu, ia mendorong keterlibatan aktif alumni HMI dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada keadilan.
Tak ketinggalan, isu Palestina kembali ditegaskan sebagai bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia. “Diam terhadap penjajahan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa. Indonesia harus aktif di BRICS, mendorong kemerdekaan Palestina lewat diplomasi global dan boikot produk pendukung agresi Israel,” serunya.
Di akhir pidatonya, Tamsil mengajak umat untuk membangun bangsa melalui tiga kesadaran fundamental: ukhuwah (persaudaraan), peran strategis, dan spiritualitas. “Kita boleh berbeda langkah, tapi kita satu arah: menjadikan Indonesia bangsa yang bermartabat, adil, dan berdaulat,” tutupnya penuh semangat. *** (raihan/sap)
