Jakarta, majalahparlemen.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan bahwa desa-desa berketahanan pangan memiliki peran strategis dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikannya dalam forum Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yang digelar di Boutique Hotel, Gunung Sahari Utara, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
“Ketahanan pangan dan iklim saling berkaitan. Ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga fondasi rantai pasok pangan nasional,” ujar Yandri di hadapan peserta dari berbagai provinsi.
Mendes Yandri menyoroti pentingnya optimalisasi Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024. Setidaknya 20 persen dana tersebut harus diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan lokal yang berbasis pada potensi spesifik setiap desa.
“Jika unggul di padi, fokus ke padi. Jika punya potensi ayam petelur, jagung, atau ikan, alokasinya harus tepat sasaran,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Yandri, tak hanya menjamin ketersediaan pangan desa, tapi juga membuka peluang bagi desa menjadi penyuplai utama bahan baku program MBG, yang akan menyasar hingga 83 juta penerima manfaat secara nasional.
Yandri mengingatkan bahwa potensi desa yang melimpah harus diberdayakan untuk mendukung program nasional, bukan justru bergantung pada pasokan luar.
“Masa makan bergizi, berasnya dari luar, ikannya dari luar, padahal desa punya semuanya. Desa jangan hanya jadi penonton, harus jadi pemain utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya menanam dan beternak di masyarakat desa untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkelanjutan.
Dalam rangka memperkuat ekosistem ekonomi desa, Yandri mendorong sinergi antara BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Menurutnya, kolaborasi ini akan memperkuat rantai distribusi, menjaga harga tetap wajar, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha desa.
“BUMDes dan Kopdes tidak akan saling tumpang tindih. Mereka justru bisa saling melengkapi,” jelasnya.
Ia mencontohkan kesuksesan BUMDes Kertasana yang mengekspor ikan maskoki ke Kanada dan Inggris, serta BUMDes di Banyumas yang mengirim gula kelapa ke Eropa. Di sisi lain, Kopdes lebih fokus pada distribusi LPG, sembako, dan jasa keuangan mikro.
Kemendes PDTT, tambahnya, tengah menyusun panduan koordinasi antara BUMDes dan Kopdes agar kolaborasi ini berjalan harmonis dan mendukung misi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi desa.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bappeda, dan para kepala desa dari provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Banten. Forum juga menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, termasuk Bupati Gowa Husniah Talenrang, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, akademisi IPB, serta pejabat dari Kementerian Pertanian.
Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Mulyadin Malik, menyebut bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan desa berkelanjutan yang berbasis pangan dan iklim.
“Dengan peran aktif desa, ketahanan pangan bukan hanya mimpi, tapi strategi konkret menuju Indonesia sejahtera,” tandas Mulyadin. *** (irvan/sap)
