Cirebon, majalahparlemen.com —Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengajak generasi muda di Cirebon untuk mengasah keterampilan, khususnya bahasa asing, demi meraih peluang kerja di luar negeri dengan penghasilan yang jauh lebih tinggi.
Hal itu disampaikan Karding saat memberikan motivasi kepada siswa di Balai Latihan Kerja (BLK) UPT Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Tengah, Sabtu (17/5/2025). Ia menekankan bahwa peluang kerja sebagai pekerja migran legal terbuka lebar, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian dan penguasaan bahasa.
“Orientasi kerja jangan hanya dalam negeri. Dengan pelatihan bahasa selama 3 hingga 6 bulan dan sertifikasi yang tepat, mereka bisa diberangkatkan ke luar negeri secara resmi dengan difasilitasi pemerintah,” ujarnya.
Karding mencontohkan, gaji tukang las di Korea Selatan yang menjadi salah satu jurusan pelatihan di BLK Plumbon, bisa mencapai Rp 15–20 juta per bulan, jauh di atas standar upah dalam negeri.
Menurut Karding, Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar sebagai lumbung pekerja migran. Berdasarkan data KemenP2MI, sebanyak 70 ribu warga Cirebon telah bekerja di luar negeri pada 2024.
“Kalau ini dikelola secara baik, bisa menyerap banyak tenaga kerja, menekan angka pengangguran, dan meningkatkan pendapatan daerah,” kata dia.
Ia menghitung, bila 70 ribu pekerja migran asal Cirebon mengirimkan Rp 5 juta per bulan kepada keluarganya di tanah air, maka akan ada aliran dana sebesar Rp 600 miliar per tahun yang dapat menggerakkan roda ekonomi lokal.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Karding mengusulkan pembentukan pusat pelatihan terpadu atau Migran Center di Cirebon. Fasilitas ini akan mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi keahlian, hingga kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan penempatan.
“Saya minta Pak Wakil Bupati dan Pak Kadis Naker untuk mendukung pendirian Migran Center. Dengan ekosistem yang lengkap, kita bisa cetak calon pekerja migran yang benar-benar siap dan kompeten,” jelasnya.
Karding berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat terciptanya sistem penyiapan pekerja migran yang berdaya saing global. *** (raihan/sap)
