Surabaya, majalahparlemen.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) secara menyeluruh. Hal itu disampaikan usai melakukan pertemuan strategis bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu malam (9/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat negara sepakat untuk mempercepat langkah konkret dalam perlindungan PMI, mulai dari tahap pra-keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga ketika kembali ke tanah air.
“Jawa Timur merupakan provinsi pengirim PMI terbesar di Indonesia. Karena itu, penguatan perlindungan harus bersifat sistemik dan berkelanjutan,” ujar Menteri Karding.
Karding menekankan bahwa upaya perlindungan tidak hanya berhenti pada prosedur legalisasi keberangkatan, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi bagi para purna PMI, serta sosialisasi migrasi aman langsung ke desa-desa, terutama daerah kantong migran.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk menekan praktik migrasi non-prosedural yang masih tinggi dan berisiko tinggi.
“Kami juga terus mendorong sistem vokasi terpadu agar calon PMI memiliki keterampilan, bahasa, dan soft skill yang memadai untuk bersaing di sektor-sektor profesional,” ungkap Karding.
Ia menyoroti data yang menyebutkan bahwa 80 persen PMI Indonesia bekerja di sektor domestik, dan 67,7 persen di antaranya adalah perempuan, yang kerap menjadi kelompok rentan di luar negeri.
Menurut Karding, Jawa Timur telah menunjukkan langkah konkret dan sistematis dalam perlindungan pekerja migran, termasuk melalui pengesahan peraturan daerah dan pengalokasian anggaran khusus untuk pelatihan serta pemberdayaan PMI.
“Jatim adalah provinsi pertama yang membangun sistem perlindungan yang lengkap dan terintegrasi. Ini bisa jadi model nasional bagi provinsi lain,” tegasnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam pertemuan itu mengusulkan agar pemerintah pusat membangun shelter permanen bagi PMI asal Jawa Timur di luar negeri, khususnya di Hongkong dan Taiwan — dua negara tujuan utama pekerja migran dari provinsi ini.
“Shelter penting sebagai ruang perlindungan darurat dan pemulihan psikologis. Kalau bisa, kami ingin ada layanan psikolog dan psikiater yang dikirim bergilir secara rutin,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, keberadaan shelter dengan layanan konseling akan sangat membantu para pekerja migran menghadapi tekanan psikologis dan problem sosial selama bekerja di luar negeri.
Khofifah juga memaparkan bahwa Jawa Timur telah memiliki Community Learning Center (CLC) di Malaysia, yang berfungsi tidak hanya untuk PMI, tapi juga bagi pelajar dan mahasiswa asal Indonesia di Kuala Lumpur dan sekitarnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem migrasi yang aman, adil, dan manusiawi.
Dengan komitmen kuat Jawa Timur sebagai daerah pengirim PMI terbesar, serta dorongan dari MenP2MI, percepatan reformasi pelindungan pekerja migran Indonesia dinilai semakin dekat menjadi kenyataan.
“Kami ingin PMI merasa aman, terlindungi, dan bangga menjadi duta bangsa di luar negeri,” tutup Menteri Karding. *** (raihan/sap)
