Jakarta, majalahparlemen.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, mendorong pemerintah daerah segera mengadopsi skema pembiayaan pembangunan melalui municipal bond atau obligasi daerah. Hal ini dinilai sebagai solusi konkret dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Dalam pidato kunci saat membuka Forum Diskusi Terpadu (FGD) bertema “Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah Melalui Municipal Bond” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/7/2025), Tamsil menegaskan bahwa pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari kekuatan daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki kemandirian fiskal, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat kerap menjadi penghambat utama pembangunan strategis.
“Ketergantungan ini membatasi ruang gerak kepala daerah dalam merealisasikan program prioritas, bahkan janji politik mereka,” ujar Tamsil.
Ia menilai sudah saatnya pemerintah daerah mengembangkan pola pembiayaan kreatif dan berkelanjutan. Menurutnya, obligasi daerah adalah instrumen fiskal modern yang tidak hanya realistis, tetapi mampu menciptakan proyek berbasis revenue generating di berbagai sector — mulai dari infrastruktur, air bersih, energi, hingga transportasi.
Meski kerangka regulasi untuk municipal bond telah tersedia, Tamsil menyayangkan belum ada satu pun daerah yang berani mengambil inisiatif menerbitkannya.
“Kebijakan dan peraturannya sudah lengkap. Yang dibutuhkan sekarang adalah sinergi antara kapasitas teknis, keberanian politik, dan kepercayaan publik,” tegas mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu.
DPD RI, lanjut Tamsil, melalui Komite IV, akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan masukan strategis. Salah satu langkahnya adalah mengadakan forum-forum diskusi untuk merumuskan strategi pelaksanaan obligasi daerah secara lebih aplikatif dan mempertemukan pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
“DPD RI bukan sekadar penyambung aspirasi, tapi juga pengusul solusi. Municipal bond adalah jalan yang wajib kita perjuangkan bersama,” katanya.
Hasil FGD tersebut akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan DPD, termasuk dalam hal: penyempurnaan regulasi teknis penerbitan obligasi daerah, peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, penetapan kriteria proyek layak (bankable), dan perumusan skema mitigasi risiko untuk menjaga kepercayaan investor.
Tamsil menekankan, dengan strategi yang matang dan pendekatan kolaboratif, pembangunan di daerah dapat menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan merata.
“Sejalan dengan semangat Presiden Prabowo: membangun dari pinggiran. Obligasi daerah harus kita posisikan sebagai alat pembangunan, bukan beban fiskal,” pungkasnya.
FGD ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain: Reydonnyzar Moenek (pakar keuangan daerah), Sunarsip (Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence), Irmawati dan Mohamad Reza Miolo, analis dari lembaga pemeringkat efek PEFINDO.
Selain itu, beberapa kepala daerah turut memberikan perspektif, seperti: Fatmawati Rusdi (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan), Abdullah Vanath (Wakil Gubernur Maluku), Syahruddin Alrif (Bupati Sidrap), Pilar Saga Ichsan (Wakil Wali Kota Tangerang Selatan), termasuk perwakilan dari Provinsi Lampung, NTB, Sumatera Barat, dan Gorontalo. *** (raihan/sap)
