Makassar, majalahparlemen.com — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (26/6/2025), guna mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 (IHPS II 2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah.
Kunker tersebut terbagi dalam dua sesi utama, yakni rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota serta BUMD di Kantor Gubernur, serta sesi rapat lanjutan dengan BPK Perwakilan Sulsel. Hadir dalam acara tersebut di antaranya Bupati Sinjai, Wakil Bupati Pinrang, Wakil Wali Kota Makassar, dan Wakil Bupati Bantaeng.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menekankan urgensi peningkatan tata kelola anggaran daerah yang berbasis data serta hasil audit. Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi BPK harus direspons dengan langkah nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
“Kami mendorong agar perbaikan tata kelola keuangan bersifat konkret dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sulsel harus bisa menjadi contoh reformasi fiskal di Kawasan Timur Indonesia,” tegas Tamsil.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan kesiapan pemprov untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Namun demikian, ia juga mengakui masih adanya tantangan seperti rendahnya efisiensi belanja, kurang tepatnya sasaran belanja hibah, hingga kelemahan dalam pengelolaan aset tetap.
“Kami menyambut baik dukungan DPD RI dan berharap sinergi antara Pemda, BPK, dan BPKP dapat semakin solid untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Jufri.
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Sulsel, Rasono, menyoroti lemahnya pengendalian internal di sejumlah sektor. Ia menyebut bahwa masalah utama masih berkisar pada belanja modal, pengelolaan aset tetap, dan target pendapatan daerah.
BPKP menekankan perlunya pembentukan Tim Tindak Lanjut yang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta penerapan aplikasi digital pengawasan keuangan. Langkah ini diyakini mampu mencegah temuan audit yang berulang dan meningkatkan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta manajemen risiko.
“Kami melakukan pendampingan secara sistemik agar pemda dapat memperbaiki sistem keuangan secara menyeluruh, bukan tambal sulam,” jelas Rasono.
Pada sesi kedua yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, memaparkan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Sulsel hingga akhir 2024 telah mencapai 82,23 persen.
Namun demikian, Winner juga mencatat sejumlah persoalan berulang, antara lain pengelolaan aset tetap yang belum tertib, penggunaan belanja yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta penetapan pendapatan yang tidak berdasarkan perhitungan rasional.
“Kami terus mendorong DPRD dan APIP di daerah agar mengawal serius pelaksanaan tindak lanjut ini. Tanpa komitmen politik daerah, perbaikan sistem keuangan akan lambat,” ujarnya.
Komite IV DPD RI menegaskan bahwa hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi DPD RI terhadap IHPS II 2024, sekaligus sebagai bahan penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Komite IVDPD RI juga mendorong adanya harmonisasi antara audit eksternal dan pengawasan internal, serta penguatan kapasitas kelembagaan di daerah dalam menyikapi setiap temuan BPK secara substansial, bukan sekadar prosedural.
“Kami hadir sebagai mitra strategis daerah, bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat reformasi tata kelola keuangan publik yang berdampak pada rakyat,” tutup Tamsil. *** (raihan/sap)
