Kopdes Merah Putih diandalkan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa, memperkuat distribusi pangan, dan memperluas pasar produk lokal.
Jakarta, majalahparlemen.com — Pemerintah mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan pokok, dan memperluas akses pasar bagi produk masyarakat. Namun, efektivitas program ini juga bergantung pada tata kelola Dana Desa, kejelasan pembagian peran dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengatakan, pemerintah berkepentingan memastikan program tersebut berjalan karena menggunakan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendukung pembiayaannya.
“Kami sangat berkepentingan besar agar program Kopdes Merah Putih ini sukses karena menggunakan Dana Desa,” kata Yandri saat menjadi pembicara dalam Agri Food Forum 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak memotong Dana Desa, melainkan mengalihkan penggunaannya untuk mendukung program Kopdes Merah Putih. Menurut dia, masyarakat desa akan menjadi pihak yang merasakan manfaat dari keberadaan koperasi tersebut.
Kopdes Merah Putih dirancang untuk menyediakan barang bersubsidi, termasuk pupuk, serta berbagai kebutuhan pokok bagi warga desa. Koperasi ini juga diharapkan berperan sebagai offtaker, yakni pihak yang menyerap hasil produksi masyarakat agar memiliki akses pemasaran yang lebih terjamin.
Selain kegiatan usaha, desa nantinya diharapkan memiliki aset berupa gerai dan gedung koperasi, truk logistik, mobil operasional, hingga sepeda motor untuk mendukung kegiatan distribusi. “Kopdes menjadi andalan kita untuk menggerakkan ekonomi di desa termasuk isu pangan,” ujar Yandri.
Dari sisi ekonomi, model tersebut berpotensi memperpendek jalur distribusi antara produsen dan konsumen. Jika berjalan efektif, koperasi dapat membantu menjaga ketersediaan barang, memperluas penyerapan produk lokal, dan mengurangi ketergantungan produsen terhadap perantara.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini adalah pembagian peran antara Kopdes Merah Putih dan BUMDesa. Pemerintah menyatakan kedua lembaga tersebut tidak akan menjalankan unit bisnis yang saling tumpang tindih.
Yandri mencontohkan sejumlah BUMDesa yang telah mengembangkan usaha hingga menembus pasar internasional. Desa Temon, misalnya, mengekspor gula aren ke Belanda dan Australia. Sementara Desa Kertasana memasarkan ikan mas koki ke Kanada dan Prancis. “Kami menyiapkan 49 negara tujuan ekspor,” kata Yandri.
Menurut dia, BUMDesa juga dapat mengembangkan sektor lain, termasuk desa wisata yang menghasilkan pendapatan miliaran rupiah.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa ekonomi desa dapat tumbuh melalui beragam model usaha. Kopdes Merah Putih diharapkan memperkuat distribusi dan perdagangan, sementara BUMDesa tetap memiliki ruang untuk mengembangkan usaha berdasarkan potensi lokal.
Yandri mengatakan, desa memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Ia menyebut sekitar 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa, dengan jumlah desa mencapai 75.266.
Namun, besarnya potensi tersebut belum menghilangkan persoalan kemiskinan dan ketertinggalan di sejumlah wilayah. Karena itu, pembangunan desa membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembentukan lembaga usaha, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi setempat.
Kemendes PDT menyusun 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia sebagai turunan dari Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Untuk menjalankan agenda tersebut, kementerian mendorong kolaborasi octahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan unsur lainnya.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai sumber daya dalam pembangunan desa, mulai dari pendampingan usaha hingga perluasan akses pasar.
Selain Kopdes Merah Putih, Kemendes PDT mengembangkan program Desa Tematik yang antara lain berfokus pada sektor pangan. Pemerintah juga mendorong Desa Ekspor dengan target perputaran ekonomi hingga Rp1 triliun.
Untuk memperkuat program tersebut, kementerian bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian agar produk desa dapat memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pasar ekspor.
Langkah ini penting karena peningkatan produksi saja tidak cukup untuk mendorong produk desa bersaing di pasar internasional. Pelaku usaha juga perlu memenuhi persyaratan mutu, menjaga kontinuitas pasokan, dan membangun jaringan pemasaran.
Yandri menilai kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. “Kami meyakini jika sukses bangun desa maka kita bisa sukses bangun Indonesia,” katanya.
Dalam forum tersebut, turut menjadi pembicara Wakil Menteri Pertanian, Saleh Mustafa, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal, Direktur Utama PTPN III, Denaldy Mulino, dan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi.
Yandri didampingi Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Tabrani, Direktur Jenderal Pengembangan Desa dan Perdesaan, Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Pengembangan Informasi, Mulyadin Malik, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustomi Masik. *** (fatoni/raihan)
