Anggota DPD RI asal DIY, Dr. H. Hilmy Muhammad yang akrab disapa Gus Hilmy mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam membela Palestina terkait keterlibatan Indonesia di Board of Peace dan izin konser Andrea Bocelli.
Yogyakarta, majalahparlemen.com — Konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam membela kemerdekaan Palestina kembali dipertanyakan. Di tengah pernyataan dukungan pemerintah terhadap Palestina di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia masih mempertahankan keterlibatan dalam Board of Peace (BoP) dan mengizinkan penyelenggaraan konser Andrea Bocelli.
Dua kebijakan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait kesesuaiannya dengan komitmen Indonesia mendukung hak rakyat Palestina. Kritik itu disampaikan anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad yang akrab disapa Gus Hilmy, melalui keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).
Gus Hilmy menilai, pemerintah belum menunjukkan konsistensi antara pernyataan diplomatik dan keputusan kebijakan. Menurut dia, keterlibatan Indonesia dalam BoP perlu dievaluasi karena mekanisme tersebut mendapat kritik dari Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese.
Ia mengingatkan, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya telah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dalam Sidang Umum PBB pada akhir September 2026.
Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan alasan mempertahankan keikutsertaan dalam BoP, termasuk manfaat konkret yang telah dihasilkan bagi rakyat Palestina.
“Kalau kita percaya kepada PBB sebagai sarana perjuangan perdamaian Palestina, mengapa peringatan dari Pelapor Khusus PBB justru tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan?” kata Gus Hilmy.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bertujuan memperjuangkan kepentingan Palestina. Pemerintah juga harus memastikan mekanisme tersebut menjamin keterwakilan, kedaulatan, dan hak rakyat Palestina menentukan masa depannya sendiri.
Ia meminta Presiden dan Menteri Luar Negeri melakukan evaluasi menyeluruh dengan membuka informasi mengenai manfaat, risiko, serta hasil konkret keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Jika tidak memberikan jaminan terhadap kepentingan rakyat Palestina, Gus Hilmy meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menarik diri dari BoP.
Selain BoP, Gus Hilmy yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut menyoroti penyelenggaraan konser penyanyi tenor Andrea Bocelli di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan Jakarta pada 3 November 2026.
Persoalan ini mencuat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keberatan melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026.
Keberatan tersebut berkaitan dengan rekam jejak Bocelli, termasuk keterlibatannya dalam konser penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) pada 2010 serta penampilannya di Tel Aviv pada 2022.
Gus Hilmy menilai keberatan yang telah disampaikan MUI dan sejumlah organisasi masyarakat semestinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Ia juga meminta pemerintah menjelaskan dasar pertimbangan tetap berlangsungnya konser tersebut.
Menurut Anggota Komite II DPD RI tersebut, penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan hiburan internasional perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta sensitivitas terhadap persoalan kemanusiaan.
“Jangan sampai kepentingan pariwisata justru mengabaikan persoalan kemanusiaan,” ujarnya.
Gus Hilmy mendorong pemerintah memperkuat diplomasi Palestina melalui forum multilateral, terutama PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki mandat dan legitimasi internasional yang perlu dimanfaatkan secara lebih aktif dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan semata-mata pilihan politik luar negeri, melainkan memiliki landasan konstitusional.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Atas dasar itu, Gus Hilmy meminta pemerintah menerjemahkan komitmen konstitusional tersebut ke dalam kebijakan yang konsisten, baik dalam diplomasi internasional maupun pengambilan keputusan di dalam negeri.
“Palestina bukan komoditas diplomasi atau sekadar bahan pidato di forum internasional. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan itu melalui keputusan yang konsisten,” katanya.
Ia menegaskan, dukungan terhadap Palestina perlu dibuktikan melalui langkah kebijakan yang dapat diukur, bukan hanya pernyataan dalam forum internasional. *** (raihan/sap)
