Washington, majalahparlemen.com — Pengusaha teknologi terkemuka, Elon Musk secara resmi mengumumkan pendirian partai politik baru bernama Partai Amerika pada akhir pekan ini, Sabtu (5/7/2025). Melalui platform X miliknya, Musk menegaskan misi partai tersebut adalah “mengembalikan kebebasan kepada rakyat” sekaligus memecah dominasi dua partai besar yang dinilainya telah gagal mengelola negara.
Langkah politik Musk ini dipicu oleh ketidakpuasan mendalam terhadap Partai Republik dan Demokrat yang ia tuding bersekongkol dalam pengeluaran fiskal tidak bertanggung jawab. “Kita hidup dalam sistem satu partai, bukan demokrasi,” tulis Musk dalam unggahan tajamnya. “Hari ini, Partai Amerika dibentuk untuk memberi Anda kebebasan.”
Pendirian partai ini terjadi tak lama setelah perselisihan terbuka antara Musk dan Presiden Donald Trump mengenai kebijakan fiskal, terutama soal pengeluaran negara dan reformasi pajak. Ketegangan semakin meningkat pasca Trump menandatangani ‘RUU Besar yang Indah’ pada Jumat lalu—undang-undang yang mengalokasikan ratusan miliar dolar untuk sektor perbatasan dan keamanan nasional, namun memangkas anggaran Medicaid, bantuan pangan, serta subsidi energi bersih.
Ironisnya, Tesla—salah satu perusahaan Musk—justru berpotensi diuntungkan dari pemotongan subsidi energi tersebut. Namun Musk tetap mengecam langkah Trump dan menyatakan bahwa jika RUU itu disahkan, maka partainya akan “dibentuk keesokan harinya.”
Dalam unggahan lanjutan, Musk menyebut dirinya akan memanfaatkan “titik serangan yang sangat terkonsentrasi,” terinspirasi dari strategi militer Epaminondas dalam mengalahkan Sparta di Leuctra, sebagai analogi untuk mengguncang sistem politik AS.
Meski belum mengumumkan struktur atau tokoh kunci dalam Partai Amerika, Musk mengisyaratkan bahwa partai tersebut akan mulai bergerak pada pemilu paruh waktu 2026, di mana 33 kursi Senat dan seluruh 435 kursi DPR akan diperebutkan.
Pada Jumat lalu, Musk juga sempat melakukan jajak pendapat kepada pengikutnya di X terkait ide pendirian partai baru. Hasilnya, dua dari tiga responden menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut.
Meski antusiasme publik tinggi, para ahli hukum menilai langkah Musk tidak akan mudah. Brett Kappel, pakar hukum pemilu yang diwawancarai CBS News, mengingatkan bahwa setiap negara bagian AS memiliki peraturan berbeda terkait pengakuan partai politik baru. “Hambatannya sangat tinggi, bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mendirikan partai nasional yang sah,” jelas Kappel.
Langkah Elon Musk ini menandai eskalasi baru dalam keterlibatannya di dunia politik. Apakah Partai Amerika akan menjadi pengubah permainan atau hanya gemuruh sesaat di tahun politik penuh ketegangan, waktu yang akan menjawab. *** Sumber: CBS News (raihan/sap)
